Jumat, 17 Sep 2021

    Sidang Kasus Polisi Terbakar Amankan Demonstrasi, LBH Trisila Ajukan Ahli Ilmu Politik

    Rabu, 11 Maret 2020 19:40 WIB

    Cianjur (Larasonline.com)

    Ahli Ilmu Politik, Dr. Ade Reza Hariyadi, MSi., menjelaskan tentang gerakan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society) yang berperan melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara.

    Kontrol kekuasaan dilakukan diantaranya melalui penyampaian pendapat dengan unjuk rasa atau demonstrasi.

    Demonstrasi bisa berbentuk aksi teatrikal, misalnya membawa keranda, aksi membakar ban dan kegiatan lain. Aksi teatrikal ini untuk mendemonstrasikan pendapatnya agar didengar atau diperhatikan oleh kekuasaan.

    Kegiatan demonstrasi oleh gerakan mahasiswa adalah kegiatan politik yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan UU 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Kegiatan unjuk rasa bukan bentuk perlawanan kepada negara atau kekuasaan umum dan tidak bisa dikategori sebagai kejahatan mengganggu ketertiban umum.

    Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa sebagai hak politik dilaksanakan oleh Polri dengan mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri. Dilakukan secara terorganisir, sesuai SOP, dan tidak boleh melakukan aksi individual, mengedepankan komunikasi dengan peserta unjuk rasa melalui kegiatan persuasi.

    Penggunaan alat peraga untuk keperluan unjuk rasa dijamin oleh Undang-undang Dasar dan UU 9/1998. Bila alat peraga tersebut berpotensi membahayakan, maka aparat keamanan bertugas melakukan penilaian dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan mengedepankan upaya persuasif.

    Tindakan represif yang terukur dan terarah terhadap pelaksanaan hak menyampaikan pendapat dalam hal ini unjuk rasa baru boleh dilakukan bila sudah didahului upaya persuasi.

    Dalam sidang kasus polisi terbakar ini, lima aktivis mahasiswa dari Kelompok Cipayung Plus dijadikan Terdakwa dengan Dakwaan melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum yang diatur dalam Pasal 214 ayat (2) ke-3 dan ke-2 KUHP atau tindak pidana Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan ke-2 KUHP.

    Sumber: https://www.youtube.com/embed/_beNRINqoNM

    Berita Terkait
    Komentar
    0 Komentar
    Silakan Login untuk memberikan komentar.
    FB Comments