Kamis, 13 Des 2018

Ulasan Redaksi

Peradilan Satu Hari Viral, Korban Pemukulan Oknum Polisi BaBel

Redaksi Sabtu, 14 Juli 2018 17:47 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi

Pengadilan Negeri Bangka Belitung menggelar sidang cepat untuk mengadili Desy Haumahu alias Desy binti Deki, korban pemukulan oknum polisi pemilik minimarket yang viral beberapa waktu lalu. Hakim tunggal Iwan Gunawan memutus menghukum Desy satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan. PN Babel menyelenggarakan peradilan satu hari untuk Desy yang perbuatan pencuriannya tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

Peradilan Satu Hari

Proses administrasi penerimaan pelimpahan perkara dari penyidik, penetapan hakim dan panitera pengganti, sidang pemeriksaan dan penjatuhan putusan, minutasi berkas serta pengunggahan informasi dalam SIPP selesai dikerjakan Pengadilan Negeri Bangka Belitung dalam satu hari kerja saja. Padahal Pengadilan baru menerima berkas pada tanggal 13 Juli 2018.

Menurut data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) PN Bangka Belitung, Penyidik Reskrim Polresta Pangkal Pinang melimpahkan berkas perkara Desy sebagai perkara tindak pidana ringan (tipiring) dengan persidangan acara cepat. Pelimpahan berkas melalui Surat Pelimpahan Nomor: B/549/VII/2018/Reskrim bertanggal 13 Juli 2018.

Penyidik Polresta Pangkal Pinang mengajukan langsung berkasnya ke Pengadilan tanpa melalui Jaksa Penuntut Umum. Penyelesaian kasus ini oleh penyidik juga boleh dikatakan sangat cepat. Peristiwa pencurian terjadi tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wib.Tidak lebih dari dua hari kerja Penyidik sudah bisa melimpahkan berkasnya ke Pengadilan untuk disidangkan.

Posisi Kasus

Dakwaan yang dikenakan Penyidik selaku Wakil Penuntut Umum terhadap Desy pelanggaran Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian ringan jika harga barang tersebut tidak lebih dari dari dua ratus lima puluh rupiah (dibaca dua juta lima ratus ribu rupiah berdasar Perma 2/2012) dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Barang bukti perkara ini tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Rincian barang buktinya 2 (dua) kotak susu Chil Kid 800 gram rasa madu dan vanilla, 1 (satu) kotak susu BMT Morinaga 800 gram, 4 bungkus migelas rasa baso sapi, satu kotak susu cair Frisian Flag rasa coconut delight, satu buah selendang warna hijau biru dengan motif bunga-bunga.

Peradilan Satu Hari Punya Dasar Hukum

Peradilan satu hari yang dijalankan Pengadilan Negeri Bangka Belitung bukan sesuatu yang melampaui aturan. Ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (SILAHKAN KLIK UNTUK MELIHAT). Dasar hukum selanjutnya Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan tanggal 17 Oktober 2012 (SILAHKAN KLIK UNTUK MELIHAT). Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum.




Menurut kedua aturan ini, perbuatan pencurian, penggelapan, penipuan, penipuan dalam jual beli, penadahan yang kerugian korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan. Konsekuensinya perkara tindak pidana ringan diadili dalam acara persidangan cepat dengan ancaman hukuman paling lama tiga bulan penjara dan mengedepankan keadilan restoratif.

Seringnya Jadi Peradilan Sembilan Puluh Hari

Peradilan satu hari untuk pelaku kasus pencurian yang dianiaya oleh oknum polisi ini boleh dikatakan bisa terlaksana karena viralnya video pemukulan Desy.

Kasus-kasus serupa tipiring yang tidak viral?

Menurut data yang dikelola Larasonline.com, masih jamak terjadi proses hukum untuk kasus-kasus yang serupa tersebut diadili dengan acara persidangan biasa atau peradilan sembilan puluh hari. Bila dihitung sampai pada minutasi berkas bisa lebih dari sembilan puluh hari. Fakta tipiring diadili dalam persidangan acara biasa atau peradilan sembilan puluh hari bisa dibaca berita selengkapnya dalam: "Dituntut 2 Tahun, Divonis 1 Tahun, Terdakwa Banding"

Tidak berjalannya peradilan satu hari di Pengadilan memang tidak terlepas dari proses hukum yang berawal dari penyidikan kemudian penuntutan. Bila Penyidik melimpahkan berkas dengan acara biasa, dan penuntut umum menerima serta menyetujuinya, maka Pengadilan biasanya melaksanakan peradilan sembilan puluh hari.

Lolosnya tipiring menjadi pemeriksaan acara biasa di tahap penyidikan dan penuntutan tidak terlepas dari belum terbuka lebarnya akses bantuan hukum dari OBH terakreditasi di tahap tersebut.

Bantuan Hukum Jadi Penjaga Keadilan Terakhir di Pengadilan

Bila tindak pidana ringan ini, berkas perkaranya diajukan ke Pengadilan dengan permintaan acara pemeriksaan biasa atau peradilan sembilan puluh hari. Pengadilan wajib menggelar acara pemeriksaan biasa atau peradilan sembilan puluh hari yang diminta jaksa penuntut umum.



Bantuan Hukum menjadi penjaga keadilan yang terakhir untuk terdakwa tindak pidana ringan yang diadili dalam acara persidangan biasa atau peradilan sembilan puluh hari. Terdakwa kasus tipiring biasanya orang miskin dan akan mendapat pembelaan dari Advokat yang tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum.

Pertemuan pelaku tipiring dengan OBH melalui tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama di Rumah Tahanan Negara melalui kegiatan penyuluhan hukum atau Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan. Kemungkinan kedua bisa bertemu dengan Organisasi Bantuan Hukum yang bergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan saat sidang digelar di Pengadilan. Kemungkinan ketiga, pelaku atau keluarganya secara aktif menghubungi OBH.

Penasihat Hukum akan melakukan pembelaan dengan menggunakan hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) kepada Majelis Hakim atas pelimpahan berkas tipiring menjadi acara biasa.

Hakim-hakim mempunyai sikap yang terbagi dalam dua kelompok bila mendapati keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum seperti ini. Mengabulkan eksepsi dan melepaskan terdakwa dari tahanan serta mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum. Atau menolak eksepsi Penasihat Hukum dan melanjutkan peradilan sembilan puluh hari. Menurut data Larasonline.com, lebih sering Hakim memilih menolak eksepsi Penasihat Hukum.

Bila eksepsi ditolak atau kesempatan eksepsi tidak digunakan, Penasihat Hukum masih punya hak mengajukan keberatannya dalam Nota Pembelaan. Seperti sikap terhadap eksepsi, hakim juga terbelah dua pendapat menyikapi nota pembelaan berisi keberatan Penasihat Hukum seperti ini. Hakim yang memilih menolak atau mengenyampingkan pembelaan seperti ini lebih banyak jumlahnya.

Upaya hukum banding sampai kasasi juga masih dapat dimanfaatkan Penasihat Hukum dari OBH bila Nota Pembelaannya ditolak Majelis Hakim. Meskipun tantangannya adalah memberikan kesadaran hukum kepada terdakwa miskin yang sudah apatis terhadap proses hukum. Mereka sudah punya keyakinan jika upaya hukum banding dan kasasi sia-sia atau pasti memperberat hukuman.




Peradilan Satu Hari Untuk Semua Pelaku Tipiring Perlu Diviralkan

Sekeras usaha setiap Penasihat Hukum melakukan pembelaan, hasilnya hanya akan dinikmati seorang terdakwa. Upaya mendorong peradilan satu hari untuk semua pelaku tipiring hanya bisa terwujud bila ini menjadi tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan. Bukan hanya catur wangsa penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pembela (advokat) dan hakim pengadilan) tetapi lebih luas lagi. Bukan hanya trias politika kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan judisial. Tetapi lebih luas lagi sampai kepada pers yang mampu meciptakan kekuatan viral yang mendorong peradilan satu hari untuk semua tipiring.

T#gs Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012korban pemukulan oknum polisi babelperadilan satu hari untuk tipiringtipiring
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments