Selasa, 07 Des 2021

Kerugian Konstitusional Pasca Putusan MK

Franditya Utomo, S.H. Rabu, 21 Juli 2021 15:00 WIB

Franditya Utomo, S.H., Advokat

“Mahkamah Konstitusi tak turut mendiskualifikasi John W. Wilil Wakil Bupati Yalimo sebagai peserta Pilkada, hanya mendiskualifikasi pasangannya, Erdi Dabi Calon Bupati Yalimo karena tak memenuhi syarat pencalonan. Putusan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Yalimo ini bertentangan dalam putusan perkara yang sama di Sabu Raijua dan Boven Digul”.


Kabupaten Sabu Raijua saat ini dalam tahapan penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara pasca putusan MK. Apabila tak ada permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK, KPU Kabupaten Sabu Raijua menetapkan paslon bupati dan wakil bupati terpilih dengan perolehan suara terbanyak hasil pemungutan suara ulang (PSU) 7 Juli 2021. Sama halnya dengan Boven Digul yang telah melaksanakan PSU 17 Juli 2021.

Sementara Yalimo masih menunggu KPU Kabupaten Yalimo melalui supervisi dan koordinasi KPU RI dengan KPU Provinsi Papua mempersiapkan PSU di seluruh wilayah kabupaten selama 120 hari sejak mahkamah mengucapkan putusan 29 Juni 2021. Meski pelaksanaan PSU masih cukup lama, suhu politik di Yalimo masih memanas. Aksi pembakaran terjadi sebagai ekspresi dukungan kepada paslon bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan PSU di Yalimo hingga penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kabupaten, masih membuka keberatan atas penetapan KPU dengan mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK.

Pelaksanaan PSU pasca putusan MK di Yalimo nantinya, merupakan pelaksanaan putusan sengketa hasil Pilkada yang kedua. Hasil PSU di Yalimo yang pertama berujung pada permohonan sengketa hasil Pilkada di MK. MK kedua kalinya memerintahkan pelaksanaan PSU dan mengabulkan permohonan diskualifikasi Erdi Dabi, Calon Bupati dari paslon nomor urut 1.

Mestinya, batalnya calon bupati sebagai peserta Pilkada turut membatalkan kepesertaan calon wakil bupati. Namun dalam amar putusan MK yang kedua tak membebankan diskualifikasi pada John W. Wilil Calon Wakil Bupati Yalimo paslon nomor urut 1. MK memberikan kesempatan kepada John W. Wilil sebagai paslon baru, mencalonkan diri sebagai calon bupati atau tetap sebagai calon bupati sepanjang memenuhi persyaratan.

Tentu putusan MK sebagai penyelesaian sengketa hasil Pilkada Yalimo ini mengejutkan banyak pihak. Terutama pihak calon wakil bupati Sabu Raijua dan Boven Digul karena MK turut mendiskualifikasi mereka sebagai konsekuensi diskualifikasi calon bupati lantaran tak memenuhi syarat pencalonan. Putusan MK di tiga kabupaten tersebut tak konsisten dalam mendiskualifikasi calon wakil bupati dalam pokok perkara yang sama, pelanggaran administrasi syarat pencalonan Bupati.

Perluasan Objek Sengketa

Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pilkada 2020 menggunakan dua ketentuan hukum acara. Pertama, Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur ambang batas pengajuan sengketa 0,5-2% perolehan suara sah hasil Pilkada. Kedua, Pasal 2 Peraturan MK No. 6 Tahun 2020 tentang hukum acara sengketa hasil Pilkada, mengatur mengenai objek sengketa hasil Pilkada sebagai suara hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Melalui ketentuan Pasal 2 PMK No. 6 tahun 2020 MK dapat memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada di luar ketentuan formil ambang batas perolehan suara sah hasil Pilkada.

Putusan diskualifikasi calon bupati Yalimo, Sabu Raijua dan Boven Digul, memperlihatkan keberhasilan MK dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada melalui perluasan objek sengketa. MK dapat memutus pokok perkara di luar ketentuan ambang batas pengajuan sengketa hasil Pilkada tanpa harus memperluas kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 memberikan kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul memberikan sanksi pembatalan calon dan pasangan calon akibat calon tak memenuhi syarat pencalonan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan dan penetapan paslon kepala daerah memiliki kewenangan membatalkan kepesertaan paslon dari pemilihan karena tak memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020. Sebenarnya UU Pilkada memberikan kesempatan kepada peserta pemilihan di kabupaten untuk mengajukan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota tiga hari kerja sejak penetapan paslon bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak menerima laporan atau temuan. Peserta tak hanya diberikan kesempatan melakukan upaya hukum sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten, tapi juga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah sebelumnya melakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten. Permohonan pembatalan paslon bupati dan wakil bupati di Sabu Raijua, Boven Digul dan Yalimo seharusnya menjadi objek sengketa pemilihan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten atau PTTUN.

Namun dalam perkara sengketa hasil di tiga kabupaten telah melampaui tahap penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten atau PTTUN. Sehingga permohonan pembatalan paslon karena tak memenuhi syarat pencalonan menjadi pokok perkara atau objek di luar ketentuan ambang batas sengketa hasil Pilkada yang dapat diperiksa dan diputus MK. Akhirnya MK mendiskualifikasi calon bupati di tiga kabupaten dari kepesertaan pelaksanaan PSU pasca putusan MK karena tak memenuhi syarat administrasi pencalonan berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016.

Orient Patriot Riwu Kore Calon Bupati Sabu Raijua Paslon nomor urut 2 didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada karena memiliki masalah kewarganegaraan ganda. Orient tak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati Sabu Raijua karena memiliki paspor AS dan RI. MK dalam putusan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 secara serta-merta menghilangkan status WNI Orient tanpa melalu prosedur administrasi kehilangan kewarganegaraan.

MK menafsirkan penerapan prinsip stelsel aktif pada asas kewarganegaraan tunggal di Indonesia dapat otomatis atau serta merta menghilangkan status WNI apabila diketahui memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal tata cara kehilangan kewarganegaraan dalam hal memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007, sebagai ketentuan delegatif dari Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Dalam hal warga negara memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan, memiliki kewarganegaraan ganda atas pilihannya sendiri, maka status kehilangan kewarganegaraannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri, kemudian mengumumkannya dalam Berita Negara RI. MK menggunakan frasa “kondisi spesifik yang belum pernah terjadi sebelumnya” untuk menghilangkan status WNI Orient tanpa melalui prosedur administratif, mendiskualifikasinya sebagai Calon Bupati Sabu Raijua beserta Thobias Uly Calon Wakil Bupati paslon nomor urut 2.

Calon Bupati Boven Digul dan Yalimo didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada karena pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Calon Bupati Boven Digul pernah dipidana atas kasus korupsi, Calon Bupati Yalimo pernah dipidana atas tindak pidana lalu-lintas sebelum hari pemilihan. Keduanya sama-sama dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Syarat demikian diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang kemudian dihapus oleh putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 dengan memperketat ketentuan bagi calon mantan terpidana harus memenuhi jeda waktu lima tahun usai menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang diancam hukuman di atas lima tahun penjara.

Kerugian Konstitusional

Putusan MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang kedua untuk Yalimo tertuang dalam putusan nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Tak hanya janggal dan inkonsisten dengan putusan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul, putusan MK terhadap sengketa hasil Pilkada Yalimo berakibat pada kerugian konstitusional warga negara. Putusan MK tak turut mendiskualifikasi John W. Wilil Calon Bupati Yalimo dapat dilihat sebagai penafsiran terhadap konstitusi pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak warga negara untuk dipilih dalam pemilihan juga dilindungi oleh prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara MK dalam putusan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul tak memberikan penafsiran konstitusional yang sama atas hak calon wakil bupati terkait calon bupati mendapatkan sanksi diskualifikasi.


Sebaliknya dalam putusan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul, MK memandang paslon bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan kepesertaan untuk memenangi pemilihan. Pembatalan calon bupati dari kepesertaan pemilihan juga berakibat pada pembatalan calon wakil bupati sebagai paslon peserta Pilkada. Apabila MK telah tepat dalam memutus sengketa hasil Pilkada Yalimo, mengapa hal demikian tak terjadi pada putusan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul?

Calon Bupati Sabu Raijua dan Boven Digul tak memenuhi syarat pencalonan sehingga turut membatalkan kepesertaan pemilihan masing-masing calon wakil bupati di dua kabupaten tersebut. Namun hal demikian tak terjadi dalam putusan sengketa hasil Pilkada Yalimo. MK hanya mendiskualifikasi Erdi Dabi Calon Bupati Yalimo, dan memberikan kesempatan kepada John W. Wilil Calon Wakil Bupati Yalimo mengikuti pemilihan sebagai paslon baru sepanjang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan Pilkada Sabu Raijua diikuti oleh tiga paslon peserta, Pilkada di Boven Digul diikuti empat paslon peserta, dan Pilkada di Yalimo diikuti oleh dua paslon peserta. Batalnya satu paslon peserta Pilkada di Yalimo dapat mengakibatkan pelaksanaan pemilihan pasca putusan MK di Yalimo hanya diikuti satu paslon peserta pemilihan. Ketentuan pelaksanaan pemilihan satu paslon akibat terdapat paslon peserta pemilihan dikenankan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan diatur dalam ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU No. 10 Tahun 2016.


Apabila putusan sengketa hasil Pilkada Yalimo dihubungkan dengan putusan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul terlihat tak hanya calon wakil bupati sebagai warga negara yang mengalami kerugian konstitusional, namun juga partai politik. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 selain mengandung makna calon kepala daerah memiliki hak dipilih, partai politik menjadi entitas utama dalam hal pemilihan dilaksanakan secara demokratis. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan UU Pilkada yang memberikan kedudukan hukum bagi partai politik dalam pelaksanaan pemilihan.

Peran penting partai politik ada dalam setiap tahapan pemilihan diantaranya tahapan pendaftaran paslon dan kampanye. Bahkan setelah pemilihan usai, partai politik masih memiliki hak mengusulkan paslon kepala daerah untuk dipilih DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam hal kepala daerah terpilih berhenti karena berhalangan tetap, permintaan sendiri atau diberhentikan. Putusan diskualifikasi calon bupati dalam Pilkada Yalimo yang tak turut serta mendiskualifikasi calon wakil bupati, dihubungkan dengan putusan diskualifikasi calon bupati Sabu Raijua dan Boven Digul yang turut mendiskualifikasi calon wakil bupati berakibat hukum partai politik tak dapat menggunakan hak politiknya.

Partai politik pengusung paslon peserta Pilkada Sabu Raijua dan Boven Digul yang didiskualifikasi MK tak dapat mencalonkan wakil bupati sebagai paslon baru. Terlebih pada diskualifikasi terhadap Orient P. Riwu Kore Calon Bupati Sabu Raijua yang diawali dengan penghilangan kewarganegaraan RI oleh MK. Apabila berandai-andai Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang pemilihan dilantik terlebih dahulu, kemudian Orient diberhentikan karena memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan, partai politik masih dapat menggunakan hak mengusulkan penggantinya.

Terakhir tentang catatan dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada di tiga kabupaten. MK dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada tak sekadar mengesampingkan peraturan perundang-undangan tapi juga bertentangan. Pada sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua, putusan diskualifikasi serta merta menggugurkan status WNI Orient tanpa melalui prosedur administrasi yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007. Padahal UU No. 12 Tahun 2006 tak bertentangan dengan konstitusi, begitupun PP No. 2 Tahun 2007 tak bertentangan dengan undang-undang.



Pengisian kekosongan hukum dengan pemberian sanksi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada nampaknya perlu diuji kembali pada asas dan sejarah uji konstitusionalitas itu sendiri. Hakim tak dapat menggunakan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi untuk memutus sebuah perkara. Seharusnya juga berlaku sama bahwa hakim melalui kewenangan menerima dan memutus perkara tak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sepanjang undang-undang tersebut tak bertentangan dengan konstitusi.

Hal demikian mestinya menjadi acuan untuk menghindari penyederhanaan makna penemuan hukum (rechtsvinding) dalam memutus perkara sengketa hasil Pilkada. Sebenarnya pada awal tahapan sengketa hasil Pilkada, MK telah menyediakan inovasi hukum berupa perluasan objek sengketa sebagai upaya memaknai pelaksanaan demokrasi substantif pemilihan, tak melulu soal matematika Pemilu. Namun inovasi hukum tersebut juga menujukkan upaya MK dalam mengantisipasi kinerja penyelenggara yang kurang maksimal dalam pelaksanaan pemilihan.

Perbedaan putusan sengketa hasil Pilkada di tiga kabupaten menunjukkan MK menerapkan sumber hukum yang sama dengan akibat hukum yang berbeda dalam memutus pelanggaran syarat pencalonan kepala daerah. Pada putusan sengketa hasil Pilkada Yalimo MK terlihat berupaya menghindari pelaksanaan pemilihan diikuti satu paslon peserta, sehingga mempengaruhi amar putusan diskualifikasi calon bupati tanpa diikuti diskualifikasi calon wakil bupati. Apa yang salah dengan pemilihan hanya diikuti satu paslon peserta?

Desain hukum acara penyelesaian perkara sengketa hasil Pilkada 2020 di MK nampaknya belum mengantisipasi keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih. Keserentakan pelantikan sangat penting terkait agenda penyusunan kebijakan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan sesuai rencana kebijakan pembangunan nasional. Misalnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo dilaksanakan hingga awal 2022 tanpa adanya pengajuan sengketa hasil Pilkada di MK. Di sisi lain pelaksanaan Pilkada selanjutnya direncanakan bulan September 2024, dan Petahana berpotensi mencalonkan diri sebagai paslon peserta pemilihan. Artinya pemerintahan di daerah berjalan efektif kurang dari tiga tahun.

Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan 2020, pemungutan suara ulang pasca putusan MK terasa sangat mahal bagi peserta pemilihan. Terlebih bagi peserta pemilihan yang mengikuti PSU lebih dari satu kali. Bagi pemenang Pilkada, modal dan investasi selama pelaksanaan Pilkada harus membuahkan hasil, tak rugi. Lirikan pertama pasti pada APBD dan potensi ekonomi daerah. Masyarakat di daerah pemilihan lagi-lagi mesti menanggung risiko apabila terjadi penyimpangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hendaknya MK dalam memutus perkara Pilkada turut meletakkan masyarakat di daerah sebagai basis pertimbangan hukum dalam setiap putusan, menghindari pemerintahan daerah berjalan tak efektif menghalangi pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Tulisan Ini Opini Pribadi Penulis, Tidak Mewakili Pendapat Redaksi

Penulis : Franditya Utomo, S.H., Advokat, domisili di Jakarta.


T#gs
Berita Terkait
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments