Rabu, 15 Agu 2018

Ulasan Akademisi

Kebijakan Ganjil Genap (GG) Jelang Asian Games

Mustakim, S.H. Kamis, 02 Agustus 2018 08:58 WIB
Koleksi Pribadi Mustakim, S.H.

Photo: Mustakim, S.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional dan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum Transportasi Indonesia

(LAKAT-INDONESIA)

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", akan tetapi pada hari ini di wilayah DKI Jakarta dengan alasan mensukseskan Asian Games menerapkan pembatasan GG terhadap kendaraan perseorangan atas pengunaan jalan sebagai sarana publik.

Pijakan Hukum GG

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memberikan pijakan hukum sebagaimana Pasal 133 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas yang menegaskan bahwa, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, dapat diselenggarakan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas berupa Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

Secara lebih spesifik dalam Pasal 66 juga diatur mengenai Pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 PP 32/2011 dapat dilakukan dengan cara Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan berdasarkan Jumlah penumpang; dan/atau Tanda nomor kendaraan bermotor begitu juga Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.


Jika melihat aturan GG di atas, jika merujuk pada Pasal 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka pembatasan kendaraan berdasarkan Tanda nomor kendaraan bermotor adalah suatu norma yang masih tidak jelas dan pasti yang cenderung berakibat ketidakadilan, karena perlu adanya regulasi yang memperjelas aturan tersebut.

Karena itulah, ketika menerapkan GG dalam penyelenggaraan Asian Games, Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 77 Tahun 2018, mengenai pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap selama penyelenggaraan Asian Games 2018. Efektif mulai berlaku 1 Agustus 2018 hingga 2 September 2018, dengan waktu penerapan setiap hari dari pukul 06.00-21.00 WIB meliputi ruas jalan diantaranya Jalan Merdeka Barat - M.H Thamrin - Jenderal Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Gatot Subroto - Jalan S. Parman (sebagian mulai dari Simpang Tomang sampai Simpan Slipi) - M.T Haryono - H.R Rasuna Said - D.I Panjaitan - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jalan Benyamin Sueub (sebagian mulai dari Bundaran Angkasa sampai Kupingan Ancol) - Jalan Metro Pondok Indah (sebagian mulai dari Simpang Kartini sampai Simpang Pondok Indah Mall) - Jalan R.A Kartini (Sebagian mulai dari Simpang Ciputat Raya sampai Simpang Kartini).

Problem hukumnya apakah Pergub No. 77 Tahun 2018 secara prosedural pembuatan peraturan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 dapat dibenarkan ? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan: "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."


Timbul pertanyaan baru, apakah masalah transportasi merupakan kewenangan gubernur? maka merujuk Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, telah memberikan kewenangan Pemda DKI Jakarta untuk menentukan otonomisasinya dalam kebijakan transportasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c yang menyebutkan: Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: transportasi, maka Pergub No. 77 Tahun 2018 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Sanksi Pelanggaran GG

Pelanggaran GG dapat dikenakan ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf b dan c LLAJ menyebutkan: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: b. Marka Jalan, c. Alat pemberi isyarat.

Pasal 287 ayat (1) LLAJ menyebutkan: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dinyatakan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 ayat (2) LLAJ menyebutkan: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dinyatakan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagaimana dengan yang mengunakan plat nomor palsu untuk tetap mengunakan kendaraan? Jika ini dilakukan, maka pelaku akan dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU LLAJmengenai sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa dipasangi TNKB yang resmi ditetapkan oleh kepolisian: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yangtidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Fakta Penerapan GG

Sistem GG berdasarkan Pelat Nomor Ganjil Genap sudah diterapkan di beberapa kota di dunia seperti di Athena-Yunani mulai sejak tahun 1979 dan menjadi permanen sejak tahun 1982 karena dinilai secara langsung memang memiliki dampak signifikan dalam pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di kota yang bersangkutan. Sementara di Beijing, China sistem ini diterapkan saat pelaksanaan even Olimpiade Beijing 2008 dan sangat efektif. Namun kebijakan penerapan sistem Ganjil genap ini hanya dilakukan secara sementara oleh pemerintah kota Beijing karena setelah olimpiade kebijakan tersebut dihapus.

Urgen GG adalah untuk mengurangi kemacetan sehingga pengendara menjadi aman, nyaman, selamat, terwujudnya ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, akan tetapi faktanya berbeda kondisi tersebut hanya terjadi di area GG sedangkan diluar GG terjadi kondisi tidak nyaman, rawan kecelakaan, tidak tertib, dan banyak pelanggaran. Dengan demikian GG belum dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan transportrasi sesuai amanat Pasal 3 UU LLAJ yaitu terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Solusi Keberlanjutan

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan transportasi di atas, diperlukan kebijakan yang mampu dan efektif mengurangi kemacetan dan berkadilan. Azas Tigor Naingolan, Pengamat Transportasi dalam acara televisi menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain GG yang bisa diterapkan pemerintah, sehingga perlu dipikirkan penerapan selanjutnya atau alternatif lain.

UU LLAJ sendiri belum memberikan ruang alternatif kebijakan pembatasan kendaraan perseorangan yang dapat mengurangi kemacetan, karena itu perlu adanya perubahan UU LLAJ dengan melakukan perbandingan kebijakan pembatasan kendaraan perseorangan diberbagai negara di dunia yang berhasil menerapkan diantaranya Singapura, Jepang dan Swedia, sebab UU LLAJ telah memberikan kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik buat masyarakat. Moment Asian Games patut dijadikan dasar bahwa betapa urgensinya untuk segera mengatasi kemacetan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia yang juga berpotensi mengalami kemacetan.



Penulis:

Mustakim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional dan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Hukum Transportasi Indonesia

(LAKAT-INDONESIA)

Tulisan Ini Opini Pribadi Penulis, Bukan Mewakili Pendapat Redaksi

T#gs Asian GamesKebijakan Ganjil GenapLAKAT-INDONESIALAKAT INDONESIAMustakimUniversitas Nasional
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments