Kamis, 13 Des 2018

Judisialisasi Regulasi Pancasila

Hasan Lumbanraja Selasa, 19 Juni 2018 14:15 WIB
wikipedia.org

Pancasila

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Pancasila selayaknya mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Selama tiga tahun berturut-turut dalam empat tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan 1 keputusan Presiden dan 3 peraturan presiden yang mengatur mengenai Pancasila.

Politisasi atau Judisialisasi

Seperti beberapa Perpres lainnya, Perpres inipun diajukan untuk diuji materil di Mahkamah Agung. Uji materil Perpres memanfaatkan kewenangan uji materil yang dimiliki MA berdasar Pasal 24 A (1) UUD 1945.

Merujuk aturan tentang Uji Materil tidak ada satupun Peraturan Presiden yang kebal dari uji materil. Meskipun materi muatan normanya mengenai Pancasila yang nota bene adalah filosofisch grondslagh (dasar filsafat negara), norma fundamental negara (staat fundamental norm), sumber dari segala sumber hukum, dan cita hukum. Semangat warga negara untuk melakukan pengawasan pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Pancasila menggunakan fitur kekuasaan kehakiman (judisialisasi) ini patut diapresiasi pula.

Bercermin pada pengalaman di masa orde baru, regulasi Pancasila baik dalam bentuk ketetapan MPR maupun Keputusan Presiden tidak pernah diuji oleh badan peradilan. Regulasi Pancasila dari masa orde baru hanya diuji oleh lembaga pembuatnya, itupun baru dapat dilakukan setelah rezim politik berganti. Tap MPR diuji oleh MPR, dan Keppres diuji oleh Presiden. Hasilnya regulasi Pancasila dari masa orde baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengujian regulasi Pancasila ini lebih tepat disebut melalui suatu proses politik di lembaga politik (politisasi) bukan melalui proses hukum di badan peradilan (judisialisasi). Proses politik pengujian dan pencabutan regulasi Pancasila dari era orde baru, ternyata tidak diikuti dengan kebijakan menerbitkan regulasi yang baru dan sesuai. Baru delapan belas tahun kemudian regulasi Pancasila yang mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila diterbitkan kembali.

Pengujian (judisialisasi) peraturan perundang-undangan (tanpa melihat materi muatannya) untuk menjamin pembuatan peraturan masih dalam batas kewenangan yang dimiliki lembaga pembentuknya. Materi muatan normanya tidak bertentangan dengn peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan hak warga negara. Pembentukannya dilaksanakan sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Judisialisasi peraturan perundang-undangan akhirnya akan memberikan tuntunan kepada eksekutif maupun legislatif mengenai bagaimana semestinya prosedur pembentukan peraturan dan bagaimana materi muatan norma yang sesuai.

Bila Badan Peradilan menyatakan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan merugikan hak warga negara atau pembentukannya tidak sesuai prosedur, maka lembaga pembuat peraturan perundang-undangan masih dapat memperbaikinya sesuai tuntunan dalam putusan badan peradilan.

Keppres 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila diterbitkan tanggal 01 Juni 2016. Melalui Keppres 24/2016, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Pada setiap 1 Juni aparatur sipil negara melaksanakan upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila.



Meskipun sudah ditetapkan melalui Keppres, ada pihak yang tidak sependapat dengan 01 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Menurut pihak yang keberatan tadi tanggal 18 Agustus lebih tepat sebagai hari kelahiran Pancasila. Argumentasinya karena Pancasila yang final yang dituangkan dalam paragraph keempat Pembukaan UUD 1945, berbeda dari Pancasila yang disampaikan dalam pidato Soekarno dihadapan sidang BPUPKI tanggal 01 Juni 1945.

Keppres 24/2016 boleh dikatakan sudah menjawab keraguan ini. Kosinderan menimbangnya menguraikan alasan yang mendasari pembentukan Keppres 24/2016. Diantaranya disebutkan untuk melengkapi Keppres 18 Tahun 2008 yang menetapkan 18 Agustus sebagai hari Konstitusi. Tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) dan diperingati sebagai hari konstitusi. Tujuh puluh sembilan hari sebelumnya tepatnya tanggal 01 Juni 1945, dihadapan sidang BPUPKI Sukarno menyampaikan pidato tentang lima prinsip yang diusulkannya menjadi dasar pendirian negara Indonesia. Lima prinsip usulan dasar negara oleh Soekarno dalam pidatonya dinamai Pancasila. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai filosofisch grondslagh (dasar filsafat bernegara). Lima prinsip atau Pancasila sebagai filosofisch grondslagh kemudian mengalami penyempurnaan oleh Tim Perumus yang dipimpin Soekarno. Sampai pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai Hukum Dasar (konstitusi) dan Pancasila termuat dalam paragraph keempat Pembukaannya.

Keberatan terhadap Keppres 24/2016, tidak sampai pada penggunaan upaya hukum pengujian untuk membatalkannya. Kemungkinan disebabkan karena kedudukan Keppres yang sifatnya menetapkan (beschiking) tidak termasuk obyek yang dapat diajukan uji materil di Mahkamah Agung menggunakan Pasal 24 A (1) UUD 1945. Sebagai beschiking Keppres ini juga tidak bersifat individual sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Boleh dikatakan Keppres ini tidak mungkin untuk dibatalkan melalui upaya hukum (judisialisasi). Namun tetap terbuka untuk dilakukan pengujian melalui proses politik (politisasi).

Perpres 54/2017, Perpres 7/2018 dan Perpres 42/2018

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) ditetapkan tanggal 19 Mei 2017. Perpres 54/2017 menjadi regulasi pertama yang dibentuk setelah 19 tahun era reformasi untuk mengatur pembinaan ideologi Pancasila.

Melalui Perpres 54/2017 Presiden membentuk suatu Unit Kerja Presiden yang tugasnya diatur Pasal 3 untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konsideran menimbang Perpres 54/2017 disebutkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar hukumnya.



Untuk melaksanakan tugasnya UKP PIP menyelenggarakan enam fungsi (Pasal 4) yaitu: 1).perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; 2).penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; 3).koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; 4).pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; 5).pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan 6).pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Masih menggunakan kewenangan presidensial dalam Pasal 4 UUD 1945, UKP PIP direvitalisasi melalui Perpres 7 Tahun 2018 menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perpresnya ditandatangani tanggal 28 Februari 2018.

Selain karena sama-sama diatur melalui Peraturan Presiden, BPIP tidak jauh berbeda dari UKP PIP bila dilihat dari kedudukan kelembagaannya. Pasal 1 angka 1 menyebutkan BPIP adalah lembaga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam Pasal 3 disebutkan BPIP mempunyai tugas membantu Presiden. Pengaturan BPIP dari segi pertanggung jawaban dan kelembagaan boleh dikatakan sama dengan UKP PIP. Dapat disimpulkan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan berada dibawah Presiden sehingga termasuk lembaga/organ eksekutif.

Presiden Joko Widodo selanjutnya menerbitkan Perpres 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP tanggal 23 Mei 2018.

Tujuh hari kemudian, tepatnya 31 Mei 2018, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendaftarkan hak uji materil kepada Mahkamah Agung. Dalam siaran persnya Boyamin Saiman, kordinator MAKI, menyebutkan meminta Mahkamah Agung membatalkan aturan mengenai hak keuangan BPIP terkait dewan pengarah dan besarannya yang diatur dalam Pasal 3 Perpres 42/2018. Alasannya karena tidak terdapat dasar hukum dalam undang-undang untuk memberikan hak keuangan kepada Dewan Pengarah BPIP. Kepala BPIP hak keuangannya setara dengan Menteri, sementara itu kedudukan Dewan Pengarah BPIP disebutkan berada diatas Kepala BPIP.

Kewenangan Legislasi Presiden

Pemberian hak keuangan Dewan Pengarah BPIP menjadi alasan pengajuan hak uji materil oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan disesuaikan konteksnya dengan upaya hukum hak uji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 24 A (1) UUD 1945. Pemeriksaan permintaan uji materil menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Pertanyaan mendasar dalam uji materil ini yaitu apakah Presiden berwenang membuat peraturan yang memberikan hak keuangan kepada Dewan Pengarah BPIP?



Pembentukan Perpres UKP PIP, Perpres BPIP dan Perpres 42/2018 menggunakan dasar atribusi kewenangan legislasi Presiden yang terkandung dalam norma Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Bunyinya: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar". Tiga Perpres ini termasuk kategori perpres yang bersifat mandiri. Perpres jenis lainnya yaitu Perpres yang terikat pembentukan dan materi muatan normanya karena mendapat delegasi dari Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.

Berdasar Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden selaku kekuasaan pemerintahan tertinggi dapat menerbitkan peraturan presiden sebagai dasar untuk menjalankan suatu tindakan pemerintahan yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Setelah peraturan presiden diterbitkan, aparatur pemerintah akan melakukan tugas pemerintahan berdasar peraturan ini. Karena itu dapat dicegah keadaan kekosongan pemerintahan dibidang tertentu sebagai akibat dari adanya kekosongan peraturan.

Adanya kewenangan membuat peraturan yang sifatnya mandiri dalam kekuasaan pemerintahan Presiden, dimaksudkan agar dapat dipenuhi syarat bahwa setiap tindakan pemerintahan didasarkan atas hukum. Sesuai asas wetmatigeheid bestuur, tindakan pemerintahan hanya dapat dilakukan bila sudah ada dasar hukumnya.

Kewenangan ini digunakan untuk membuat peraturan yang sifatnya mandiri yang tidak ada delegasi dari undang-undang atau peraturan pemerintah. Ketiadaan delegasi dari undang-undang atau peraturan pemerintah disebabkan karena memang belum ada pengaturan sama sekali tentang materi tersebut atau ada kekosongan peraturan (A. Hamid S. Attamimi,1990, hal. 371). Misalnya dalam hal ini, belum ada pengaturan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pembinaan ideologi Pancasila sejak dilakukan pencabutan regulasi Pancasila sembilan belas tahun silam. Presiden Joko Widodo berinisiatif mengaturnya melalui Perpres. Perpres ini yang akan menjadi dasar hukum tindakan pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila. Mulai dari pembentukan organisasi BPIP, pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sampai kepada pembiayaannya.

Menurut A. Hamid S. Attamimi (hal. 370-371), keputusan Presiden berisi pengaturan (peraturan presiden) yang bersifat mandiri (seperti Perpres 7/2018 dan Perpres 42/2018) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam penyelenggaraan perundang-undangan negara. Peraturan ini mempunyai keleluasaan dalam pembentukan, termasuk keleluasaan materi dan muatan normanya. Materi muatan norma yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dapat diatur menggunakan perpres ini. Keleluasaan perpres yang mandiri menurut Hamid S. Attamimi hanya dibatasi oleh asas formal dan asas materil. Asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas materi muatan (norma) yang tepat, asas dapat dilaksanakan dan asas dapat dikenali. Sementara itu asas materil meliputi, asas sesuai dengan cita hukum Indonesia, asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum dan asas sesuai denga prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Pengaturan Organisasi BPIP dan Hak Keuangannya Melalui Perpres

BPIP merupakan organisasi baru dalam kelompok kekuasaan eksekutif. Susunan organisasinya diatur dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 serta BAB V Organisasi mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 44. Dewan Pengarah menjadi salah satu persoalan hukum dalam uji materil. Kedudukan Dewan Pengarah menurut Perpres BPIP sebagai unsur pimpinan BPIP bersama dengan unsur pimpinan lainnya yaitu Kepala dan Wakil Kepala.



Susunan organisasi BPIP yang demikian kemungkinan masih terasa asing. Bila dicari rujukan peraturan yang lebih tinggi, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai pedoman pembentukan susunan dan struktur organisasi pemerintahan diluar organisasi kementerian yang diatur dalam Undang-undang 39/2008 tentang Kementerian Negara. Karena belum ada pengaturan, maka pembentukan organ dalam jajaran kekuasaan eksekutif diluar organisasi kementerian menjadi kewenangan mandiri dari Presiden untuk mengaturnya. Presiden memiliki keleluasaan mengaturnya melalui Peraturan Presiden sepanjang tidak bertentangan dengan asas formal dan asas materil.

Walaupun dirasa masih asing, organisasi dalam kelompok kekuasaan eksekutif yang memiliki struktur Dewan Pengarah seperti BPIP bukan yang pertama. Sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 dibentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Menurut Pasal 5 Perpres 91/206 susunan organisasi KNKS terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Dewan Pengarah dan Manajemen Eksekutif. Ketua dijabat oleh Presiden. Wakil Ketua dijabat Wakil Presiden. Dewan pengarah beranggotakan menteri-menteri terkait, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Manajemen Eksekutif dipimpin seorang direktur eksekutif dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah (Pasal 10 ayat 3).

Sumber dana untuk membiayai kegiatan KNKS diatur dalam Pasal 24 yang berbunyi: "Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KNKS dan kesekretariatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak keuangan menurut Perpres 91/2016 hanya diberikan kepada manajemen eksekutif, sedangkan dewan pengarah KNKS tidak diatur mengenai hak keuangannya. Ketiadaan pengaturan hak keuangan dewan pengarah KNKS yang dijabat oleh menteri-menteri terkait merujuk pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 yang mengatur "Menteri negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau fasilitas rangkap".

Seperti kosongnya pengaturan pokok/umum mengenai susunan organisasi/lembaga dalam kelompok eksekutif, demikian pula pengaturan mengenai hak keuangan pimpinan organisasi pemerintah. Belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas dan eksplisit yang dapat dijadikan pedoman umum. UU 12/1980 hanya mengatur hak keuangan bagi pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. UU ini boleh dikatakan kurang memadai karena belum mengatur secara menyeluruh dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana diketahui sejak era reformasi terjadi perubahan organ dalam struktur ketatanegaraan. Perubahan ini tidak terangkum dalam materi muatan norma UU 12/1980.

Pengaturan hak keuangan dan gaji setiap lembaga atau organ negara akhirnya dilakukan secara terpisah dan parsial. Misalnya pengaturan mengenai gaji Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Sedangkan pengaturan mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim agung dan hakim konstitusi diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014. Pengaturan hak keuangan ini melalui Peraturan Pemerintah dilakukan karena Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan UU Mahkamah Agung mendelegasikan pengaturan hak keuangan dalam Peraturan Pemerintah.

Meskipun menerima delegasi dari Undang-undang, besaran nilai dari hak keuangan hakim agung dan hakim konstitusi ini tidak ada diatur pedoman bakunya dalam Undang-undang. Menurut PP 75/2000 gaji ketua Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp. 5.040.000,-, wakil Ketua Mahkamah Agung Rp. 4.620.000,-, dan Ketua Muda Mahkamah Agung Rp. 4.410.000,-, serta gaji hakim agung Rp. 4.200.000,-.

Sementara itu selain gaji, menurut PP 55/2014, Ketua Mahkamah Agung/Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda Mahkamah Agung/wakil ketua MK dan Hakim Agung/Hakim Konstitusi masih mendapat tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp. 121.609.000,-; Rp. 82.451.000,-; Rp. 77.504.000,-; dan Rp. 72.854.000,-.



Demikian pula pengaturan mengenai hak keuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur tersendiri dalam PP 58/2008, sementara pengaturan mengenai besaran gajinya merujuk PP 75/2000,-. Sejauh ini dapat disimpulkan penentuan besaran nilai hak keuangan pimpinan organisasi/lembaga pemerintahan menjadi kebijakan terbuka (open legal policy) dari Pemerintah.

Pengaturan hak keuangan BPIP dalam suatu Peraturan Presiden menjadi konsekuensi logis karena pengaturan BPIP sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden. Perpres BPIP ini bersifat pengaturan mandiri karena kekosongan peraturan. Pengaturan dewan pengarah sebagai unsur pimpinan BPIP melalui Perpres 7/2018 dan pemberian hak keuangan bagi unsur pimpinan BPIP dalam Perpres 42/2018 menjadi keleluasaan penyusunan materi muatan norma dari Peraturan Presiden yang bersifat mandiri. Sesuai pendapat Attamimi, keleluasaan ini dibatasi oleh asas formal dan asas materil. Walaupun belum terdapat undang-undang yang mengaturnya, maka uji materil terhadap materi muatan norma Perpres yang mengatur struktur dewan pengarah BPIP dan Perpres yang mengatur hak keuangan dewan pengarah BPIP masih dapat dilakukan menggunakan asas formal dan asas materil ini.

Pembuktian Kapasitas Hukum Pemohon Uji Materil Perpres Hak Keuangan BPIP

Meskipun tidak ada peraturan presiden yang kebal dari uji materil, Undang-undang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung 1/2011 serta beberapa Putusan Uji Materil mensyaratkan Pemohon uji materil memiliki kapasitas hukum (legal standing) saat mengajukan permintaan uji materil peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung, pemohon perlu menjelaskan tentang hak pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materil.

Selengkapnya Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: (a).perorangan warga negara Indonesia; (b).kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republi Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c).badan hukum publik atau badan hukum privat".

Putusan Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014, menyatakan Pemohon yang mengajukan hak uji materil agar memiliki legal standing untuk mempersoalkan obyek permohonan, setiap pemohon harus memenuhi lima kriteria yaitu:

  1. Pemohon merupakan salah satu dari tiga kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung;

  1. Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;

  1. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dipersoalkan;

  1. Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya obyek permohonan yang dimohonkan pengujian;

  1. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud.

Dalam konteks uji materil Perpres 42/2018 dan Perpres 7/2018, pemohon uji materil diwajibkan membuktikan kerugian yang dialaminya akibat berlakunya regulasi yang mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila.

Batasan Kewenangan Hak Uji Materil



Kewenangan uji materil yang dimiliki Mahkamah Agung hanya sampai pada menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Menurut Jimly Ashidiqie, kewenangan Mahkamah Agung ini disebut legal review (pengujian hukum). Mahkamah Agung tidak berwenang menguji Perpres Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Perpres Hak Keuangan BPIP terhadap Undang-undang Dasar.

Selain itu persidangan uji materil di Mahkamah Agung belum seperti persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada hakikatnya cara kerjanya boleh dikatakan menggunakan prinsip yang sama yaitu menguji jenjang (hierarkhi) norma hukum. Bila dibanding antara pengujian undang-undang di MK dengan uji materil di Mahkamah Agung, boleh dikatakan uji materil di Mahkamah Agung dilaksanakan secara tertutup.

Para pihak bahkan tidak berkesempatan mengajukan saksi maupun ahli, karena memang tidak digelar sidang untuk mendengarnya. Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dilakukan hanya dengan membaca dokumen belaka. Baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon. Untuk saat ini bila ada yang menaruh perhatian terhadap uji materil Perpres Pancasila ini, harap menahan selera, karena tidak bakalan bisa menyaksikan persidangannya.

Masuknya Pihak Terkait Dalam Uji Materil Regulasi Pancasila

Meskipun tidak ada aturannya, Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perpres BPIP dan Perpres Hak Keuangan BPIP masih dimungkinkan mengajukan diri sebagai pihak terkait. Pihak yang mendukung pengujian dapat masuk sebagai Pemohon Intervensi. Sedangkan pihak yang mendukung Perpres dapat masuk sebagai pihak Termohon Intervensi.

Hukum Acara pengujian di Mahkamah Konstitusi sudah sampai pada pengaturan mengenai terlibatnya pihak ketiga dalam pengujian undang-undang, meskipun Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak ada mengaturnya secara tersurat.

Keterlibatan pihak terkait dalam uji materil regulasi Pancasila guna memberikan masukan kepada Mahkamah Agung sebelum memutus permintaan uji materil. Hal ini sejalan dengan asas audi et alteram partem atau kewajiban hakim mendengar seluruh pihak yang berkepentingan. Masuknya pihak terkait ini dapat menutupi kelemahan ketiadaan kesempatan pemeriksaan ahli ataupun saksi dalam sidang uji materil. Ahli ataupun saksi yang memiliki kompetensi maupun organisasi/lembaga yang konsern terhadap Pancasila dapat didorong untuk menjadi pihak terkait. Pihak-pihak ini dapat mengajukan diri sebagai pihak Pemohon intervensi atau Termohon intervensi.

Regulasi Pancasila Ideal

Putusan uji materil Perpres 42/2018 dan Perpres 7/2018 akan menentukan kelanjutan dari politik hukum pembinaan ideologi Pancasila. Terlepas apapun amar putusan uji materil, seyogyanya Pemerintah akan mendapat panduan melalui Putusan Mahkamah Agung mengenai pembentukan dan materi muatan norma regulasi Pancasila dalam Peraturan Presiden.



Pengaturan yang hanya melalui Pepres, mencerminkan pembinaan ideologi Pancasila masih hanya menjadi politik hukum milik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden selanjutnya belum tentu sependapat dan mau meneruskannya. Presiden yang berkuasa selanjutnya memiliki kewenangan untuk mencabut Perpres dari Presiden rejim sebelumnya.

Politik hukum yang lebih permanen akan tercermin melalui pengaturan dalam Undang-undang. Pembahasan undang-undang antara DPR dan Presiden akan melibatkan seluruh kelompok kepentingan. Undang-undang kedudukannya dibawah Undang-undang Dasar, dan berada diatas norma hukum lainnya. Kewenangan yang bersumber dari undang-undang akan memberi BPIP kepercayaan lebih untuk berurusan dengan lembaga negara diluar kekuasaan eksekutif, bila dibandingkan dengan kewenangan yang bersumber dari Peraturan Presiden.

Bila ada pihak yang dirugikan dan keberatan terhadap norma regulasi Pancasila dalam undang-undang ini, dapat mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Manfaatnya bila norma regulasi pembinaan ideologi Pancasila diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat kesempatan mengujinya terhadap Pembukaan UUD 1945 yang berisi nilai dan prinsip (baca ideologi) negara. Sudah sewajarnya pembentukan organisasi/lembaga negara yang bertugas melakukan pembinaan ideologi negara diatur dalam suatu undang-undang.



Tulisan ini Opini Pribadi Penulis:

Hasan Lumbanraja, S.H., M.H.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara

Berpraktik Advokat sejak 2008

Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara 2005

S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia 2016


T#gs Badan Pembinaan Ideologi PancasilaHak Keuangan BPIPHak Uji MaterilJudisialisasiPancasila
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments