Sabtu, 26 Mei 2018

Konsultasi Hukum

Minggu, 18 Feb 2018 22:16
Pertanyaan:

Pencemaran nama baik

Saya dipermalukan di media sosial, dengan mengatakan saya mencuri uang, lengkap dengan foto saya. Apakah peristiwa ini dapat dilakukan proses hukum?
Muhammad Azhari

Jawaban:

Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang dan apabila dilakukan ada ancaman pidananya. Penghinaan bisa terjadi melalui media sosial maupun di luar media sosial, keduanya dapat diproses secara hukum. Penghinaan secara umum dan faktual dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penjelasan selengkapnya diuraikan dibawah ini.


Ulasan:

Aturan Umum Penghinaan

Penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


Pasal 310 KUHP berbunyi sebagai berikut

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.


Ayat (2). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


Ayat (3). Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.


Penghinaan Melalui Media Sosial

Untuk perbuatan penghinaan yang dilakukan melalui atau menggunakan media sosial berlaku Pasal 127 ayat (3) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.


Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".


Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".


Kaitan antara Pasal 310 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Selain itu secara historis ketentuan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam  Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Ketentuan penhinaan atau pencemaran nama baik dalam dalam KUHP disebut sebagai genus delict dari Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.


Keterkaitan selanjutnya yaitu dalam KUHP pada Pasal 319 diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Meskipun tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat 3 UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir (3.17.1) dijelaskan :


"Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan".


Kewajiban Korban Membuat Laporan Polisi/Pengaduan

Supaya orang yang melakukan penghinaan di media sosial dapat diproses hukum, maka pihak korban harus membuat sendiri laporan/pengaduan kepada pihak kepolisian. Mengapa demikian? Karena pasal penghinaan dalam UU ITE merupakan delik aduan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Orang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau dihina sebagai pihak yang berhak untuk menjadi pelapor.


Pelaporan/pengaduan dapat disampaikan kepada Kantor Kepolisian yang mewilayahi tempat terjadinya perbuatan yang diduga sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Unit kerja kepolisian yang bertugas menerima atau melayani pengaduan masyarakat disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Unit SPKT ada disetiap kantor kepolisian. Pihak yang hendak membuat pengaduan/laporan polisi bisa langsung mendatangi ruangan unit SPKT ini.


Sebelum mendatangi unit SPKT untuk membuat pengaduan, sebaiknya dipersiapkan bukti identitas diri dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan penghinaan yang hendak dilaporkan/diadukan. Apabila berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial maka perlu disiapkan media-media yang berisi pencemaran nama baik atau penghinaan agar dapat ditunjukkan sebagai bukti kepada petugas kepolisian yang menerima pengaduan.


Untuk membantu selama proses hukum tersebut, lebih baik apabila bisa didampingi Advokat baik dari kantor lembaga bantuan hukum maupun kantor Advokat. Hal itu bertujuan untuk memudahkan mengumpulkan bukti dan saksi serta menentukan hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bukti dalam laporan/pengaduan.


Demikian pendapat kami. Kiranya bermanfaat.


Dijawab Oleh:

Leonardo M.H. Slitonga, S.H., M.H. (berdiri kemeja hitam)

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Leonardo Silitonga & Co