Sabtu, 26 Mei 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Verifikasi dan Akreditasi OBH Periode Ketiga, Untuk Pemerataan Sebaran Layanan B

Verifikasi dan Akreditasi OBH Periode Ketiga, Untuk Pemerataan Sebaran Layanan Bankum

Betty Maria Rabu, 09 Mei 2018 18:56 WIB
Larasonline.com

Pembukaan Kegiatan Identifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum : "Kita Wujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Sumatera Utara". Masan Nurpian, SH (duduk ditengah), Asfinawati (duduk paling kiri), Ardiansyah, Kepala divisi Pelayanan Hukum dan HAM (duduk paling kanan), Dartimnov Harahap, SH.,Kasubbag.Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum (berdiri dimimbar). Acara ini diselenggarakan tanggal 03 Mei 2018 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Medan.


Memasuki tahun keenam pelaksanaan program bantuan hukum gratis, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap Provinsi kembali melaksanakan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi ini untuk periode yang ketiga kalinya. Satu periode akreditasi jangka waktunya selama tiga tahun. Periode pertama 2013-2015 verifikasi dan akreditasi dilaksanakan di tahun 2013, sedangkan verifikasi dan akreditasi untuk periode kedua (2016-2018) dilaksanakan diakhir tahun 2015.


Verifikasi dan akreditasi periode pertama menghasilkan 310 OBH. Sepuluh diantaranya diberi akreditasi A, 21 diberi akreditasi B dan akreditasi C sebanyak 279 OBH. Akhir tahun 2015 dilaksanakan verifikasi dan akreditasi untuk periode kedua. Dalam Verifikasi dan akreditasi periode kedua ini dilakukan evaluasi terhadap 310 OBH periode pertama dan dibuka pendaftaran untuk OBH baru. Hasil evaluasi sebanyak 51 OBH periode pertama dicabut akreditasinya. OBH periode pertama yang dinyatakan lulus reakreditasi ditambah OBH baru periode kedua jumlahnya 405 OBH. Ada 13 OBH diberi akreditasi A, 61 OBH akreditasi B dan yang diberi akreditasi C 331 OBH.


Program bantuan hukum gratis merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) yang diundangkan pada 02 November 2011. UU Bantuan Hukum mewajibkan negara membiayai layanan jasa hukum untuk orang miskin agar terjadi pemerataan akses keadilan. Setiap tahun Negara menyediakan anggaran sekitar 40 - 45 milyar Rupiah untuk membiayai program bantuan hukum gratis. Sebagian dari anggaran ini digunakan oleh OBH untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang tergolong miskin.


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menjadi yang pertama melaksanakan kegiatan dalam rangka persiapan verifikasi dan akreditasi periode ketiga tanggal 03 Mei 2018. Bentuknya kegiatannya berupa sosialisasi yang bertema Identifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum : "Kita Wujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Sumatera Utara".


Hadir sebagai narasumber Masan Nurpian, S.H., kepala subbidang program bantuan hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Peserta kegiatan ini terdiri dari OBH yang sudah terakreditasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara diwakili Hisca Romauli Situmorang, SH dan Dedi Ismadi, SH. Lembaga Bantuan Hukum Medan diwakili Surya Adinata, SH, M.Kn., Posbakumadin, dan Lembaga Bantuan Hukum lainnya. Selain itu ada juga peserta dari organisasi bantuan hukum yang belum mengikuti verifikasi dan akreditasi diantaranya Pusat Bantuan Hukum Peradi Medan diwakili Torang Manurung, SH, beserta organisasi bantuan hukum lainnya.


Masan Nurpian menyampaikan makalah yang berjudul "Pemerataan Sebaran Pemberi Bantuan Hukum Melalui Verifikasi dan Akreditasi". Dalam pemarapan makalahnya Masan menjelaskan optimalisasi bantuan hukum dan layananan peradilan bagi masyarakat merupakan penjabaran dari program prioritas nasional penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan. Pemerataan sebaran OBH menjadi salah satu dari tujuh kegiatan peningkatan kualitas bantuan hukum.


Perbandingan antara OBH dengan jumlah penduduk miskin yang berpotensi sebagai pengguna layanan bantuan hukum yaitu 405 OBH melayani 28.005.410 penduduk miskin. Artinya satu OBH melayani 67.000 orang miskin. OBH yang berjumlah 405 ini pun sebarannya hanya ada di 127 kabupaten/kota dari 516 kabupaten/kota sehingga masih ada 389 kabupaten/kota yang belum dilayani OBH.


Masan Nurpian dihubungi melalui pesan singkat setelah kegiatan (05/05/2018) menjelaskan mengenai target dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu verifikasi dan akreditasi akan diutamakan di kabupaten/kota yang belum ada pemberi bantuan hukum (PBH). "Serta dipersilahkan PBH yang memiliki kantor cabang untuk mendaftarkan cabangnya mengikuti verifikasi dan akreditasi untuk wilayah kabupaten/kota yang belum ada PBH. Sampai saat ini (di Sumatera Utara) dari 33 kabupaten/kota hanya 7 kabupaten/kota yang sudah memiliki organisasi bantuan hukum (OBH)" terang Masan.


"Untuk wilayah Sumatera Utara diharapkan ada minimal 33 OBH (untuk) disetiap masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan secara nasional rencananya Kementerian Hukum dan HAM akan membuat skema yang sama seperti dijelaskan sebelumnya, yakni menyarankan PBH yang memiliki cabang untuk mendaftarkan cabangnya ikut verifikasi dan akreditasi. Apabila tidak ada, dipersilahkan PBH untuk merekrut advokat di kabupaten yang belum ada PBH untuk terdaftar di PBH dimaksud, namun tetap advokat tersebut tinggal di domisilinya itu" diuraikan Masan lebih lanjut.


"Saat ini dengan jumlah 405 PBH hanya (mencakup/melayani) 25% dari keseluruhan kabupaten/kota (di Indonesia), berarti masih banyak (yang belum ada OBH/PBH) sekitar 390-an kabupaten/kota belum terdapat OBH PBH. OBH/PBH (yang sudah terakreditasi) ini pun terkonsentrasi di ibukota provinsi".



Artikel Ini Dipilih Untuk Anda

Menuju Sistem Bantuan Hukum Nasional

Bantuan Hukum Sebagai Program Strategis Dalam Pemilukada 2018

Berurusan Dengan Hukum, Ada Bantuan Hukum Gratis, Begini Syaratnya

Reakreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018, Begini Aturan dan Persyaratannya

Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018


Peraturan Ini Dipilih Untuk Anda

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum


T#gs Badan Pembinaan Hukum NasionalKanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera UtaraMasan NurpianBantuan Hukumorganisasi bantuan hukumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments