Rabu, 15 Agu 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Tindaklanjuti Putusan Uji Materil, Revisi Permenkumham Paralegal Akan Libatkan P

Tindaklanjuti Putusan Uji Materil, Revisi Permenkumham Paralegal Akan Libatkan Pihak Terkait

Betty Maria Jumat, 06 Juli 2018 07:06 WIB
Larasonline.com
Kolase Photo: Asep Dedi, S.H., perwakilan Pemohon Uji Materil Permenkumham Paralegal (kiri), logo pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI (tengah), Halim Rambe, S.H., M.H., Ketua Umum Pengurus Pusat Posbakumadin (kanan).

Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional akan merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 Tahun 2018. Revisi dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Uji Materil Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Mahkamah Agung memberikan tafsir resmi pengertian paralegal melaksanakan fungsi membantu advokat, karenanya MA menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"BPHN akan segera merevisi Permenkumham tersebut dengan menyesuaikan putusan Mahkamah Agung tersebut", demikian diungkap Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum BPHN kepada Larasonline.com (04/07/2018).

Revisi Permenkumham Paralegal dijelaskan Masan pasti melibatkan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Antara lain para pemohon uji materil, organisasi bantuan hukum, organisasi advokat, dan akademisi. Hal ini ditegaskan Masan ketika ditanyakan apakah ada rencana BPHN mengundang pihak terkait untuk mendengar masukkannya mengenai revisi regulasi Paralegal antara lain seperti Para Pemohon Pengujian Permenkumham Paralegal, Organisasi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, dan Akademisi. "Pasti. Setiap BPHN membuat aturan pasti melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait", jawabnya.

Asep Dedi, S.H., perwakilan Pemohon Uji Materil Permenkumham Paralegal menyambut baik rencana revisi Permenkumham Paralegal. Pihaknya dikatakannya bersedia bila diundang memberikan sumbangsih pemikiran tentang revisi regulasi paralegal. "Demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan baik bagi negeri ini kami siap" jawab partner pada Galaxy Law Firm tersebut.

Ia memberi perhatian (terkait revisi Permenkumham Paralegal) pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menyatakan paralegal berfungsi membantu advokat.

Menurut Asep, secara umum Putusan Mahkamah Agung ini cukup baik. Sedari awal Pemohon menguji Permenkumham Paralegal terhadap UU Advokat karena dianggap bertentangan. "Sedangkan ada pasal yang tidak dikabulkan tetap kami para pemohon terima apa adanya, namun yang harus diperhatikan adalah pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa paralegal itu berfungsi untuk membantu advokat" ditambahkannya.

Berkaitan dengan pelatihan paralegal yang diatur dalam Pasal 7 Permenkumham Paralegal Mahkamah Agung memang menolak permintaan Pemohon Pengujian untuk membatalkannya. Namun Asep meminta Kementerian Hukum dan BPHN untuk melibatkan advokat dalam pengelolaan paralegal. Asep beralasan paralegal tidak dapat berdiri sendiri dalam fungsinya sehingga segala penyusunan yang berkaitan dengan materi pelatihan paralegal harus disusun oleh advokat yang sah sesuai UU Advokat.



Dihubungi terpisah (04/07/2018), Halim Rambe, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), menyatakan Putusan Uji Materil Permenkumham Paralegal tidak secara ekstensif mengikat dan berlaku terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi kewenangan kepada paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum, yang tidak hanya terbatas pada tugas-tugas pendampingan pemeriksaan perkara di persidangan.

"Meskipun Mahkamah Agung membatalkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang pada dasarnya antara lain memberikan hak kepada Paralegal dalam rangka menjalankan kuasa dengan melakukan pendampingan dalam proses pemeriksaan di persidangan (Litigasi) namun dibatalkannya ketentuan tersebut menurut pendapat kami, tidak secara ekstensif mengikat dan berlaku juga terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ternyata memberikan juga kewenangan yang pardant kepada kedudukan Paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum termasuk dan tidak terbatas pada tugas-tugas pendampingan pemeriksaan perkara di persidangan", dijelaskan Halim secara panjang lebar.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak terikat terhadap Putusan Uji Materil yang dimaksud Halim Rambe, antara lain Pasal 30 ayat 1 huruf (b) Permenkumham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Ketentuan ini menyebutkan secara tegas bahwa, "Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal harus memenuhi persyaratan: (b) memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama".



"Agaknya Mahkamah Agung tidak memeriksa lebih jauh pada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang juga memberikan kewenangan itu kepada Paralegal", ditegaskan Halim kepada Larasonline.com.

Bila dicermati kembali Putusan Uji Materil No 22 P/HUM/2018, pertimbangan hukum Mahkamah Agung tidak ada menyinggung sama sekali mengenai Permenkumham No. 10 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013.

Pendapat berbeda disampaikan Ketua Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia, H. Abdul Rachman, S.H., M.H. kepada Larasonline.com (05/07/2018). Menurut H. Abdul Rachman, penafsiran Mahkamah Agung tentang tugas paralegal hanya berfungsi membantu advokat sudah tepat. Sebabnya Paralegal tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Ada yang hanya tamatan SMA, ada Mahasiswa Hukum, ada juga sarjana hukum tapi belum mengikuti pendidikan advokat dan belum ada berita acara sumpah.

"Mereka tidak menguasai kemampuan penyusunan pledoi (nota pembelaan), teknik mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam persidangan, maupun penyusunan eksepsi atas dakwaan jaksa" jelasnya lebih lanjut.

Abdul Rachman merekomendasikan perlunya dilakukan penertiban terhadap paralegal yang berpraktik memberikan bantuan hukum litigasi secara langsung dalam persidangan yang tidak didampingi advokat.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara, Hasan Lumbanraja, S.H., M.H., menyikapi Putusan Uji Materil Permenkumham Paralegal memberikan catatan. Mahkamah Agung menjalankan peran melampaui kewenangan negative legislator dan masuk menjadi judisial legislation dalam pengujian Permenkumham Paralegal. Dilakukan dengan cara penciptaan norma baru melalui penafsiran Undang-undang Advokat. Dinormakan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya 'paralegal melaksanakan fungsi membantu advokat'. Norma ini baru karena tidak ada dalam UU Bantuan Hukum, UU Advokat dan Peraturan Pemerintah 42/2013 dan Permenkumham Paralegal. Penciptaan norma seperti ini biasanya dimaksudkan oleh hakim agar menjadi petunjuk bagi pembentuk peraturan perundang-undangan saat penyusunan regulasi selanjutnya.

T#gs Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2018Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 1 Tahun 2018permenkumham paralegaluji materil
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments