Jumat, 22 Jun 2018

Sidang Nomor 3590/Pid.B/2017/PN.Mdn

Terdakwa Membela Diri, Penasihat Hukum Minta Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

Yuli Arliyanti, S.H., M.H.: Pembelaan Diri Secara Terpaksa Tidak Dipidana Berdasar Pasal 49 KUHP
Suci Selasa, 27 Februari 2018 17:43 WIB
Madonna Putri Tampubolon, S.H

Keterangan Photo : Yuli Arlianti, S.H., M.H., (sebelah kiri Majelis Hakim) Penasihat Hukum Terdakwa TT, AH dan HW sedang membacakan nota pebelaan (Pledoi).

Medan, Sumatera Utara
Pengadilan Negeri Medan kembali melanjutkan sidang nomor : 3590/Pid.B/2017/PN Mdn, perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh TT, AT dan HW pada Selasa, 27 Februari 2018 dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi).

Yuli Arlianti, S.H., M.H., Penasihat Hukum terdakwa TT, AH dan HW pada kesimpulan Nota Pembelaannya menyatakan Terdakwa TT dan AH terbukti ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun perbuatan tersebut untuk membela diri atau orang lain dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan saksi korban terlebih dahulu, sehingga tidak dapat dijatuhi pidana.

Yuli menyebut pembelaan diri (noodweer) merupakan alasan pemaaf atau penghapus hukuman yang diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"

Yuli meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 49 KUHP untuk menyatakan Terdakwa TT dan AH lepas dari tuntutan hukum (ontslagh van recht vervolging) dan meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa TT dan AH dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

Khusus untuk terdakwa HW, Yuli dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa HW tidak terbukti melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban dan hanya melerai saja perkelahian Terdakwa TT dan AH dengan saksi korban. Keterangan saksi korban seorang yang menyatakan ada dianiaya oleh Terdakwa HW tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan sudah dibantah dalam persidangan oleh keterangan Terdakwa TT, AH dan HW. "Asas hukum satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) berlaku terhadap terdakwa HW, sehingga dimohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (vreijspraak) dengan segala akibat hukumnya dan merehabilitasi nama baik terdakwa HW" tegas Yuli dalam Nota Pembelaannya.

Setelah Penasihat Hukum membacakan pembelaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hendak mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan. Namun Majelis Hakim menolak dan meminta JPU untuk membuat dan mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis.

Selanjutnya majelis hakim menutup persidangan dan menyatakan sidang dilanjutkan pada 1 Maret 2018 dengan agenda Replik dari Jaksa Penuntut Umum.

Ketika dimintai pendapat oleh kontributor Larasonline.com para terdakwa menjawab "kami merasa puas, dengan pembelaan yang diberikan Yuli Arlianti, S.H., M.H., dkk Advokat dari LBH Trisila Sumatera Utara, segala fakta persidangan sudah dituangkan dalam pembelaan, tinggal menunggu putusan hakim".

T#gs Bantuan HukumLBH Trisila Sumatera UtaraMadonna Putri TampubolonPengadilan Negeri MedanSidang No.3590/Pid.B/2017/PN MdnSidang No 3590 Pid B 2017 PN MdnSidang No.3590/Pid.B/2017/PN.MdnYuli Arliyanti Gultom
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments