Rabu, 15 Agu 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Sinergi Organisasi Advokat dan Bantuan Hukum Menurut Presiden Kongres Advokat In

Seri Liputan Enam Tahun Program Bankum (1)

Sinergi Organisasi Advokat dan Bantuan Hukum Menurut Presiden Kongres Advokat Indonesia

Betty Maria Sabtu, 14 Juli 2018 14:04 WIB
Larasonline.com

Photo: Presiden Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe Sandjaja Hernanto

Jakarta.


Enam tahun program bantuan hukum gratis untuk orang miskin minim sinergi dengan organisasi advokat (OA). Faktanya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) hanya bisa menyelenggarakan bantuan hukum gratis bersama 405 organisasi bantuan hukum (OBH) yang diawaki lebih kurang 705 advokat.


Tim advokat bankum ini ditahun 2017 mampu menyelesaikan 15.000 kasus pidana perdata yang melibatkan orang miskin. Rata-ratanya seorang advokat OBH menyelesaikan lebih kurang 20 kasus bankum gratis setahunnya.


Diluar advokat OBH, masih ada puluhan ribu advokat yang bernaung di organisasi advokat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (Detikfinance 23/11/2016) terdata ada 16.789 advokat. Sementara itu menurut data yang dipublikasi organisasi advokat jumlahnya jauh diatas data Kementerian Keuangan. Setiap OA juga memiliki OBH dan biasanya melekat disetiap cabang OA di daerah.


Dari data diatas OA memiliki potensi lebih besar dari OBH dan advokatnya yang sudah bergabung dalam program bantuan hukum gratis BPHN. Sumber Larasonline.com, menyatakan OA selama ini lebih tertarik terlibat mengkritisi program bantuan hukum gratis daripada memperkayanya. Seperti Permenkumham Paralegal yang diuji ke Mahkamah Agung dan dikabulkan sebagian.


Lantas bagaimana OA menyikapi sinergi OA dengan program bantuan hukum gratis saat ini.


Larasonline.com berusaha mewawancarai beberapa Pimpinan OA secara terpisah. Presiden Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I., C.R.A., pimpinan OA yang memberikan respons paling cepat mengenai isu bantuan hukum gratis.


Presiden Kongres Advokat Indonesia menegaskan dukungannya pada Program bankum gratis bagi masyarakat yang diselenggarakan BPHN.


Tjoetjoe mengharapkan Kementerian Hukum dan HAM atau BPHN melakukan jemput bola saat verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum. "Kalau LBH Organisasi Advokat, saya berharap (sistem) verifikasinya "jemput bola". Kementerian Hukum dan HAM juga aktif, mengenai segala sesuatu yang harus disiapkan Organisasi Bantuan Hukum untuk mengikuti verifikasi," jelasnya.


Verifikasi Otomatis Bagi OBH Organisasi Advokat


Menurut Advokat (Pemegang Sertifikat Kompetensi), Kurator, Liquidator serta Auditor Hukum tersebut banyak LBH yang mau bekerja, tapi yang menjadi kendala antara lain, prosesnya, prosedurnya kurang dipahami, mungkin karena kurang sosialisasi.


Kemudian, ditambahkannya, LBH Organisasi Advokat misalnya Organisasi KAI atau Organisasi Peradi seharusnya LBH-LBH tersebut secara otomatis terverifikasi karena ini milik Organisasi Advokat yang juga bekerja untuk kepentingannya masyarakat untuk mencari keadilan. "Saya (KAI) punya LBH dimana-mana tapi belum terverifikasi," ungkapnya.


"Kita punya ditiap provinsi bahkan di beberapa Kabupaten kita juga punya. KAI sekarang ini sedang bekerja sama dengan Korpri se- Indonesia. Ada 2 yang kita perjanjikan tentang Pendidikan Hukum, yang satu lagi tentang Pelayanan Hukum melalui LKBH, LKBH nya Korpri. LKBH nya Korpri itu hampir di semua Kabupaten ada. Saya berharap LKBH yang bekerja sama antara Korpri dengan KAI itu seharusnya juga otomatis terverifikasi supaya kita bisa melayani masyarakat di daerah," jelasnya lebih lanjut.


Ide verifikasi otomatis ini dikatakan Tjoetjoe Sandjaja, belum pernah disampaikan kepada BPHN. "Belum pernah, mudah-mudahan dengan berita ini BPHN mengundang saya, untuk berdiskusi lebih jauh," pintanya.


Apresiasi Serapan Anggaran Bankum


Tjoetjoe mengapresiasi pencapaian target BPHN terkait serapan anggaran bantuan hukum diatas 90% untuk periode verifikasi tahun 2017. Namun menurutnya masih banyak keluhan dari rekan-rekan Advokat (KAI) yang mengelola LBH dan berharap agar klaim (pencairan dana bankum) dipermudah, kemudian distribusi perkara juga diharapkan lebih merata. Menurutnya banyak hal yang harus dibenahi.


Setuju Putusan Uji Materil Permenkumham Paralegal


Kongres Advokat Indonesia mengapresiasi Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materil Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal.


Ia menjelaskan, "Ketika Kementerian Hukum mengatur orang yang bukan Advokat boleh melakukan penanganan perkara bantuan hukum seperti kemarin itu, ada Advokat yang mengajukan uji materil Permenkumham No.1 Tahun 2018 dan dikabulkan di MA. Itu menurut saya, seharusnya memang konsepnya ada Advokat didalamnya karena yang sudah di didik melalui tahapan pendidikan, ujian itu Advokat. Itu sama dengan Dokter dengan para medis yang merawatlah. Perawat kalau tindakan-tindakan darurat, penanggung jawabnya tetap harus ada Dokter."


Meskipun setuju dengan Putusan Uji Materil Permenkumham Paralegal,Tjoetjoe mengungkapkan Kongres Advokat Indonesia tertarik bekerja sama dengan BPHN untuk memberikan pendidikan-pendidikan atau pelatihan advokasi kepada orang-orang yang aktif di LBH atau LKBH (Mahasiswa Hukum, Dosen, Paralegal dan Advokat).


Anggaran Bankum Berimbang Dengan Anggaran Penegak Hukum Lainnya


Menanggapi Pagu indikatif Rp.53 M Anggaran Bantuan Hukum gratis yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat miskin di tahun 2019, menurut Tjoetjoe diperlukan adanya keadilan bagi lembaga penegak hukum seperti Pengacara (Advokat) juga harus diberi anggaran dan Organisasi Advokat. "Tapi bukan berarti kita minta gaji seperti Polisi, Jaksa, Hakim, tidak kita ga minta gaji. Kita (advokat) bisa cari uang sendiri. Tapi negara memperhatikan kita (Advokat), ada anggarannyalah," ungkap Tjoetjoe.


Seharusnya dianggarkan yang besar buat pendidikan, buat sekolah Advokat, kemudian buat melaksanakan kursus-kursus Advokat atau pendidikan-pendidikan Advokasi tentang Bantuan Hukum. "Itu anggarannya kalau menurut saya di perbesar. Kemudian dibandingkan bankum 53 Milyar, coba bandingkan dengan BPJS Kesehatan. Saya rasa sangat jauh. Padahal rakyat yang membutuhkan biaya penanganan hukum juga banyak. Jadi kalau menurut saya anggaran itu terlalu kecil. Sangat terlalu kecil harus diperbesar, ini Bankum," jelas Presiden KAI tersebut.


Buat MOU Dengan BPHN


Kongres Advokat Indonesia dalam waktu dekat menurutnya akan membuat MOU dengan BPHN. "Dalam waktu dekat saya akan berkunjung bersilahturahim ke BPHN untuk merumuskan kerja sama. Saya siap kok. Sampaikan dan saya menyampaikan salam hormat ke pimpinan disana," disampaikan Presiden KAI tersebut.


Mencanangkan Satu Desa Satu Advokat


Menutup pernyataannya Tjoetjoe Sandjaja mencanangkan satu Desa satu Advokat. Hal ini untuk pemerataan bantuan hukum. "KAI sedang menyiapkan program 1 (satu) Desa 1 (satu) Advokat. Saat ini kita sedang ada pembicaraan dengan Bapak Dr. Nata Irawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk menjalankan ide tersebut," ditegaskannya.

T#gs 405 OBH TerakreditasiBadan Pembinaan Hukum NasionalBankumKAIOrganisasi Advokatorganisasi bantuan hukumTjoetjoe Sandjaja Hernanto
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments