Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Selisih Suara Pilkada diatas 2%, Bisakah Ajukan Sengketa Hasil ke Mahkamah Konst

Selisih Suara Pilkada diatas 2%, Bisakah Ajukan Sengketa Hasil ke Mahkamah Konstitusi?

HLR Kamis, 28 Juni 2018 15:21 WIB
sumber: www.kpud-ntbprov.go.id

Ilustrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentah tahun 2018.

Jakarta.


Pemungutan suara Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sudah digelar tanggal 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada, yang terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.

Beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup lembaga survey merilis hasil hitung cepat. Walaupun bukan hasil penghitungan suara resmi, peserta yang dinyatakan menang oleh hasil hitung cepat sudah menyampaikan pidato kemenangan. Pihak yang dinyatakan kalah ada yang sudah mengucapkan selamat kepada pemenang dan ada pula yang menyatakan menunggu sampai ada hasil hitung resmi dari KPU.

Dari hasil hitung cepat Pemilihan Gubernur di 17 Provinsi yang ditampilkan oleh berbagai lembaga survey, selisih suara peserta umumnya melampaui 2 %. Sebagai gambaran perolehan suara, Pilgub Jawa Barat, selisih suara pemenang pertama (32,89%) dengan pemenang kedua (28,11%) mencapai 4,78% versi LSI. Untuk Pilgub Sumatera Selatan selisih pemenang pertama (34,95%) dengan pemenang kedua (31,95%) mencapai 3% versi Indikator. Sedangkan di Sumatera Utara, pemenang pertama (57,16%) dengan pemenang kedua (42,84%) selisihnya mencapai 14,32%.

Apakah dengan selisih suara diatas 2% peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota 2018 dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi?

Kewenangan pemeriksaan sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pilkada).

Ketentuan mengenai perselisihan hasil perolehan suara didefinisikan dalam Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: "Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota dengan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan".




Selanjutnya Pasal 156 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil perolehan suara sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus pemilu. Sampai dengan saat ini badan peradilan khusus pemilu belum dibentuk, sehingga kewenangan mengadilinya masih berada di Mahkamah Konstitusi.

Ternyata tidak seluruh peserta pilkada yang kalah dapat mengajukan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Pilkada mengatur batasan selisih suara agar dapat mengajukan permintaan pemeriksaan perkara perselisihan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur batasan selisih suara diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada yaitu:

  • Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa sampai dengan enam juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa sampai dengan dua belas juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari dua belas juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;



Sedangkan untuk pemilihan bupati/waklil bupati dan walikota/wakil walikota diatur dalam Pasal 158 ayat (2), yaitu:

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan dua ratus lima puluh ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dua ratus lima puluh ribu jiwa sampai dengan lima ratus ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lima ratus ribu jiwa sampai dengan satu juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari satu jiwa , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pengaturan batas selisih (perbedaan) perolehan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada diatas, ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017.

Mahkamah Konstitusi memberikan contoh penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan gubenur, bupati dan walikota. Sebagai contoh dikutip cara menghitung persentase selisih perolehan suara untuk pemilhan gubernur dari Provinsi yang penduduknya lebih dari 12.000.000 jiwa.

Contoh:

(penerapan) Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK 1 Tahun 2016.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.

Provinsi W berpenduduk 16.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Paslon 1

3.510.400

Suara

II

Paslon 2

3.501.300

Suara

III

Paslon 3

3.557.200

Suara

I

Paslon 4

3.215.920

Suara

IV

Total suara sah

13.784.820

suara

Cara penghitungan:

0,5% x 13.784.820 = 68.924 suara (perbedaan/selisih suara).

  • Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 1 yaitu: 3.557.200 - 3.510.400 = 46.800 suara
  • Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 2 yaitu: 3.557.200 - 3.501.300 = 55.900 suara
  • Selisih perolehan suara Paslon 3 dan Paslon 4 yaitu: 3.557.200 - 3.215.920 = 341.280 suara

Kesimpulan:

  • Paslon 1 dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 dengan (peraih suara terbanyak) dengan Paslon 1 (Pemohon) sebesar 46.800 suara atau kurang dari 68.924 suara

  • Paslon 2 dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon 2 (Pemohon) sebesar 55.900 suara atau kurang dari 68.924 suara

  • Pasalon 4 tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon 3 (peraih suara terbanyak) dengan Paslon 4 (Pemohon) sebesar 341.280 suara atau lebih dari 68.924 suara.




Dari uraian contoh yang diuraikan Peraturan Mahkamah Konstitusi diatas, tidak semua peserta pemilihan gubernur dalam suatu provinsi dapat mengajukan permohonan ke MK. Peserta yang dapat mengajukan permohonan hanya yang memenuhi syarat selisih (perbedaan) suara. Dalam kasus posisi diatas, dari tiga pasangan calon yang kalah, yang dapat mengajukan permohonan ke MK hanya dua pasangan calon. Satu pasangan calon lainnya tidak dapat mengajukan permohonan karena selisih perolehan suaranyan melampaui ambang batas selisih (perbedaan) yang ditentukan.

Bagaimana bila peserta pilkada yang selisih(perbedaan) perolehan suaranya tidak memenuhi persyaratan, tetap bersikeras untuk mengajukan pendaftaran pemeriksaan hasil pilkada kepada Mahkamah Konstitusi?

Mahkamah Konstitusi akan tetap menerima pendaftarannya. Penyelesaian perkara yang seperi ini mengikuti aturan dalam Pasal 44 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 yang mengatur: "Amar Putusan Mahkamah menyatakan: (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8".

Berpedoman pada ketentuan amar putusan yang diatur dalam Pasal 44 angka 1 Peraturan MK 1/2016, maka permohonan/perkara perselisihan hasil pilkada yang memenuhi syarat kategori selisih suara dalam Pasal 158 UU Pilkada atau pasal 7 Peraturan MK No. 1/2016, akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan yang amarnya berbunyi tidak dapat diterima, diambil oleh Majelis Hakim tanpa memempertimbangkan pokok perkaranya.

T#gs Mahkamah KonstitusiPerselisihan hasil pilkadaPilkada serentak 2018Selisih perolehan suara
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments