Sabtu, 26 Mei 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Reakreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018, Begini Aturan dan Persyaratann

Reakreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018, Begini Aturan dan Persyaratannya

Betty Maria Rabu, 09 Mei 2018 18:55 WIB
larasonline.com

Para Peserta Kegiatan Identifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum : "Kita Wujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Sumatera Utara", yang di selenggarakan tanggal 03 Mei 2018 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Medan.


"Reakreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) atau disebut perpanjangan sertifikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti: Surat Keputusan badan hukum atau surat keputusan perguruan tinggi, penandatanganan perjanjian kontrak, penandatanganan perjanjian kontrak tambahan/addendum, serapan Anggaran yang diterima tahun sebelumnya, jumlah perkara Litigasi dan non litigasi yang ditangani sebelumnya, jumlah advokat dan jumlah paralegal yang dimiliki, dan pertimbangan khusus lainnya", demikian dijelaskan Masan Nurpian, SH dalam makalah berjudul: "Pemerataan Sebaran Pemberi Bantuan Hukum Melalui Verifikasi dan Akreditasi". Makalah ini disampaikan di Medan (03/05/2018) dalam acaraIdentifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum : "Kita Wujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Sumatera Utara" yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.


Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Permenkumham 3/2013), yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH memang tidak ada menyebutkan secara tersurat tentang reakreditasi. Namun pengaturan tentang reakreditasi dapat ditemukan dengan menafsirkan ketentuan Pasal 35 serta Pasal 1 angka 2 dan angka 1 Permenkumham 3/2013.


Pasal 1 angka 2 Permenkumham 3/2013 mengatur mengenai definisi dari akreditasi sebagai penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2013 diatur mengenai definisi dari verifikasi yaitu pemeriksaan atas kebenaran dokumen dan laporan yang diserahkan organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.


Pasal 35 Permenkumham 3/2013 ayat 1 menyebutkan akreditasi OBH berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Dalam ayat (2) Pasal 35 Permenkumham 3/2013 diatur pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi dapat dilakukan paling lambat dua bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat akreditasi. Selanjutnya dalam ayat (3) diatur OBH yang mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi, dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi kembali.


Dari pengaturan dalam Pasal 35 serta Pasal 1 angka 2 dan angka 1 Permenkumham 3/2013 dapat dipahami bahwa OBH yang sudah diakreditasi periode kedua (2016-2018) akan mengikuti verifikasi kembali yang tata caranya sama seperti tata cara verifikasi OBH baru sebagaimana diatur dalam Permenkumham 3/2013.


Klasifikasi atau penjenjangan OBH diatur dalam Pasal 30 Permenkumham 3/2013 membagi OBH menjadi 3 klasifikasi akreditasi, yaitu:


  1. Akreditasi A: OBH yang dalam satu tahun selama tiga tahun periode akreditasi mampu menyelesaikan minimal 60 kasus litigasi, melaksanakan 7 kegiatan non litigasi, terdapat sedikitnya 10 orang Advokat, dan ada 10 Paralegal.


  1. Akreditasi B: OBH yang menyelesaikan minimal 30 kasus Litigasi, 5 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 5 Advokat, dan 5 Paralegal.


  1. Akreditasi C: OBH dapat menyelesaikan minimal 10 kasus Litigasi, 3 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 1 Advokat, dan 3 Paralegal.


Dijelaskan Masan dalam makalahnya, pada saat reakreditasi akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi periode sebelumnya. Status akreditasi OBH bisa mengalami perubahan atau tetap. Perubahan akreditasi bisa dalam bentuk pencabutan akreditasi, penurunan akreditasi, atau kenaikan status akreditasi.


Pencabutan Akreditasi dilakukan kepada OBH yang sebelumnya memiliki status akreditasi C. Ada lima sebab terjadinya pencabutan akreditasi. Pertama, jika OBH melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditentukan. Kedua, OBH tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama periode akreditasi 3 (tiga) tahun. Ketiga, OBH tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama periode akreditasi (3 tahun). Keempat, OBH tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama periode akreditasi (3 tahun). Kelima, OBH tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.


Penurunan akreditasi dapat terjadi pada OBH yang status akreditasinya A menjadi status akreditas B, atau OBH dari status akreditas B menjadi status akreditasi C. Sebabnya ada tiga. Pertama, OBH menangani perkara kurang dari jumlah minimal perkara untuk kategori akreditasi sebelumnya. Kedua, jika rata-rata penyerapan anggaran bantuan hukum OBH kurang dari 50% anggaran yang disediakan setiap tahunnya. Ketiga, OBH memiliki nilai buruk berdasarkan hasil E-Monev yang dilakukan Panitia Pengawas Daerah.


Kenaikan akreditasi OBH terjadi dari OBH yang memiliki akreditasi B menjadi akreditas A, atau OBH dengan akreditasi C menjadi akreditasi B. Kenaikan akreditasi diberikan bila OBH tersebut mampu menangani perkara dengan jumlah yang sesuai ketentuan akreditasi yang ditetapkan. Misalnya OBH akreditasi C yang hanya diwajibkan menangani 10 perkara setahunnya, ternyata dalam realisasinya mampu menangani perkara sejumlah 30 perkara setiap tahunnya. Kemudian rata-rata penyerapan anggaran lebih dari 90%, dan memiliki nilai yang baik sesuai hasil E-Monev yang dilakukan Panitia Pengawas Daerah.


Akreditasi OBH tetap atau tidak ada perubahan jika kinerja OBH dinilai stabil atau tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, serta mencapai target yang sama seperti tahun sebelumnya.


Menurut data yang disajikan dalam makalah Masan, OBH yang sudah terakreditasi untuk periode kedua di seluruh Indonesia ada 405 OBH. Akreditasi A ada 13 OBH, akreditasi B ada 61 OBH dan yang berakreditasi C ada 331 OBH.


Jawa Timur menjadi provinsi dengan OBH yang terbanyak yaitu ada 44 OBH. Posisi kedua ditempati Provinsi DKI Jakarta sebanyak 43 OBH. Peringkat terbanyak ketiga Provinsi Jawa Tengah 42 OBH.


Selanjutnya peringkat keempat Jawa Barat dengan 37 OBH. Sementara itu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sama-sama menduduki peringkat ke-5 karena memiliki 19 OBH. Sumatera Utara diperingkat ke-6 dengan 17 OBH. Provinsi Banten diperingkat ketujuh dengan 14 OBH, Sulawesi Selatan peringkat kedelapan dengan 13 OBH, Kalimantan Timur peringkat kesembilan dengan 12 OBH, Nusa Tenggara Barat peringkat kesepuluh dengan 11 OBH.


Provinsi Jambi dengan 10 OBH diperingkat ke-11. Untuk peringkat ke-12 ada tiga Provinsi yang memiliki 9 OBH yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Provinsi Bengkulu. Provinsi dengan jumlah 8 OBH menjadi peringkat ke-13 ada empat provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Lampung.


Peringkat ke-14 ditempati Provinsi Riau dengan 7 OBH. Sedangkan untuk peringkat ke-15 dengan 6 OBH ada lima Provinsi yaitu Bali, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Peringkat ke-16 Provinsi dengan 5 OBH yaitu Sumatera Barat dan Maluku. Provinsi Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah masing-masing memiliki 4 OBH menduduki peringkat ke-17.


Sementara itu Kalimantan Utara menjadi peringkat terakhir (peringkat ke-21) karena hanya memiliki satu OBH. Provinsi Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan masing-masing hanya memiliki 2 OBH menjadi peringkat kedua terakhir (peringkat 18). Sedangkan peringkat ketiga terakhir (peringkat ke-19) ditempati Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 3 OBH.


Menurut Masan, walaupun sudah ada di seluruh Provinsi namun sebaran OBH masih terpusat di ibukota provinsi. Bila dilihat dari jumlah seluruh kabupaten/kota, OBH hanya ada di 127 kabupaten/kota atau hanya mencakup 25%. Sementara itu kabupaten/kota yang belum ada OBH mencapai 389 kabupaten/kota.


Dihubungi melalui pesan singkat (05/05/2018) Masan menyatakan target verifikasi dan akreditasi tahun 2018 akan diutamakan di kabupaten/kota yang belum ada pemberi bantuan hukum.


Artikel Pilihan Untuk Anda

Menuju Sistem Bantuan Hukum Nasional

Bantuan Hukum Sebagai Program Strategis Dalam Pemilukada 2018

Berurusan Dengan Hukum, Ada Bantuan Hukum Gratis, Begini Syaratnya

Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018


Verifikasi dan Akreditasi OBH Periode Ketiga, Untuk Pemerataan Sebaran Layanan Bankum


Peraturan Ini Dipilih Untuk Anda

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum



















T#gs Badan Pembinaan Hukum NasionalKanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera UtaraMasan Nurpianorganisasi bantuan hukumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments