Rabu, 15 Agu 2018

Putusan MK Batalkan Sebagian Penambahan Kewenangan DPR Dalam UU MD3 Perubahan

HLR Kamis, 28 Juni 2018 17:48 WIB
sumber: sidinconstitution.co.id, www.mahkamahkonstitusi.go.id, wikipedia

Kolase Photo: Logo DPR RI, Hakim Konstitusi, dan Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M,H. (kanan bawah) kuasa pemohon perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang pengujian UU MD3 Perubahan.

Jakarta.


Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Permohonan pengujian yang dikabulkan tercatat dengan Nomor 16/PUU-XVI/2018. Sidang pembacaan putusan digelar tanggal 28 Juni 2018 pukul 14.16 Wib.

Pemohon pengujian Nomor 16/PUU-XVI/2018 ada tiga pihak yaitu 1).Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), 2).seorang akademisi bernama Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., dan 3).seorang mahasiswa bernama Yudhistira Rifky Darmawan. Para pemohon ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Irman Putra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, SH., M.H., dan Alungsyah, S.H.

Dalam permohonannya para Pemohon meminta MK melakukan pengujian beberapa ketentuan dalam UU MD3 Perubahan, yaitu Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) khusus frasa "tidak" dan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan". Pemohon mendalilkan ketentuan yang diuji tersebut bertentangan dengan 8 ketentuan konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20 A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1).

Pasal-pasal yang menjadi obyek pengujian mengatur mengenai penambahan kewenangan dari DPR atau alat kelengkapan DPR. Pasal 73 mengatur mengenai kewenangan DPR untuk melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap setiap orang yang tidak hadir ketika dipanggil DPR.

Pasal 122 huruf l mengatur mengenai kewenangan MKD untuk melakukan upaya hukum atau upaya lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Dan Pasal 245 ayat (1) yang mengatur mengenai kewenangan MKD untuk memberikan persetujuan tertulis apabila ada anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa oleh penegak hukum.



Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengabulkan sebagian dari permohonan pengujian pemohon. Amar putusan MK selengkapnya menyatakan:

  1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;

  1. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  1. Pasal 122 huruf I Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

  1. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) ndang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Psal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"

  1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

  1. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;

Rumusan Norma Sebelum Pengujian UU MD3 Perubahan

Dari uraian amar putusan, MK membatalkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3. Rumusan norma selengkapnya dari Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3 sebelum dibatalkan MK yaitu:

Pasal 73 ayat (3) "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia"



Pasal 73 ayat (4): "Panggilan paksa sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan

  1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1)"

Pasal 73 ayat (5): "Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh hari)".

Pasal 73 ayat (6): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Ketentuan UU MD 3 Perubahan selanjutnya yang dibatalkan MK yaitu Pasal 122 huruf l. Rumusan norma selengkapnya dari Pasal 122 huruf I UU MD3 Perubahan sebelum dibatalkan oleh MK yaitu:

"mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"

Terakhir, ketentuan UU MD 3 Perubahan Pasal 245 ayat (1) sebagian frasanya dibatalkan dan sebagian frasa yang lain dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Rumusan norma selengkapnya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sebelum diuji ke MK yaitu:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Rumusan Norma Setelah Putusan Pengujian UU MD3 Perubahan

Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini maka bunyi dari ketentuan Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 UU MD3 mengalami perubahan.

Pasal 73 sebelumnya berisi enam ayat. Setelah pengujian menjadi hanya terdiri dari dua ayat mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 2, karena ayat 3, 4, 5, dan 6 telah dibatalkan. Selengkapnya Pasal 73 rumusan normanya:

Pasal 73 UU MD3 Perubahan

  1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.

  1. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1);




Pasal 122 yang sebelumnya berisi 14 ketentuan norma mulai dari huruf (a) sampai huruf (n). Setelah pengujian Pasal 122 menjadi hanya berisi 13 ketentuan huruf (a) sampai dengan huruf (n) tanpa huruf (l). Selengkapnya Pasal setelah pengujian ini menjadi 122 rumusan normanya yaitu:

Pasal 122 UU MD 3 Perubahan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

  1. Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik;

  1. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku dan tindakan anggota DPR;

  1. Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR;

  1. Melakukan pemantapan nilai dan norma terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan kode etik;

  1. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik;

  1. Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;

  1. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik;
  2. Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
  3. Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran kode etik;
  4. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran kode etik;
  5. Mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran kode etik;
  6. ------------ dibatalkan MK ------
  7. Mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
  8. Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Pasal 245 UU MD3 Perubahan sebelum pengujian terdiri dari dua ayat. Ketentuan yang berdampak atas pengujian perkara ini hanya ayat (1). Sehingga setelah pengujian, rumusan norma Pasal 245 selengkapnya berbunyi:

Pasal 245

  1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Psal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden;
  2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR a

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus

Mahkamah Konstitusi Tidak Kabulkan Petitum Permohonan Terkait Pasal 245 ayat (1)

Menurut amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan hanya sebagian dari permohonan pengujian yang diajukan para pemohon. Bila dicermati seluruh obyek pengujian yang diajukan pemohon mengalami perubahan rumusan norma. Pasal 73 ayat (3) sampai ayat (6) dibatalkan, Pasal 122 huruf l dibatalkan dan Pasal 245 ayat (1) sebagian frasanya dibatalkan dan sebagian lagi dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Mengapa MK menyebutkan dalam amarnya hanya mengabulkan sebagian. Sebabnya karena ternyata MK tidak sependapat dengan petitum permohonan nomor 4 yang berkaitan dengan pengujian Pasal 245 ayat (1).

Para pemohon dalam petitum nomor 4 meminta dua hal dari MK yaitu:

  1. menyatakan Pasal 245 ayat (1) UU MD 3 Perubahan, terhadap kata (frasa) "tidak" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  2. Terhadap frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" sepanjang tidak dimaknai: "Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis presiden", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kenyataannya, MK membatalkan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan memberi pertimbangan sebelum persetujuan tertulis dari Presiden. MK menyatakan frasa "setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan" yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar putusan MK dalam frasa "setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan" ini melampaui permintaan dalam petitum pemohon. Hal ini menjadi sebab MK menyatakan hanya mengabulkan sebagian dari permohonan pengujian.


Peraturan Pilihan Buat Anda:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018

T#gs Irman Putra SidinMahkamah Kehormatan DewanMahkamah Konstitusipengujian UU MD3 Perubahan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments