Rabu, 15 Agu 2018

Polemik Napi Boleh/Tidak Nyaleg, Sudah Berulangkali Diuji Ke Mahkamah Konstitusi, Begini Kaidah Putusannya

Redaksi Bankum Files Rabu, 13 Juni 2018 12:11 WIB
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi

Sebelum KPU mengangkat isu narapidana kasus tertentu dilarang jadi caleg Pemilu 2019, persoalan hukum ini sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan perkara ini tidak hanya satu, melainkan ada beberapa karena pengujian norma undang-undang larangan napi nyaleg diajukan berulangkali. Putusan pertama tahun 2007 yang diikuti dengan beberapa putusan selanjutnya. Putusan-putusan ini menjadi sumber hukum rujukan ketika menyusun norma larangan napi nyaleg.

Norma Undang-undang Pemilu Awalnya Melarang Napi Nyaleg

Calon anggota legislatif (caleg) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih".

Begini rumusan awal norma undang-undang Pemilihan Umum yang melarang narapidana mendaftar sebagai caleg. Rumusan yang serupa dengan ini dituangkan juga dalam Undang-undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur syarat calon kepala daerah, dan Undang-undang Pemilu Presiden yang mengatur syarat calon presiden. Dulunya bukan hanya dilarang nyaleg, narapidana juga dilarang untuk ikut pemilihan calon kepala daerah dan presiden.

Dengan rumusan norma seperti itu, dapat dipastikan narapidana kasus korupsi, narkoba dan kekerasan terhadap anak sebagaimana disoroti KPU periode sekarang tidak akan memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi caleg. Rata-rata ancaman hukuman untuk kejahatan korupsi, kekerasan terhadap anak dan narkoba diatas lima tahun. Bahkan boleh dikatakan kejahatan pencurian biasa, penggelapan dalam jabatan, penganiayaan berat tidak memenuhi syarat menjadi caleg, cakada dan capres. Rumusan norma undang-undang Pemilu ini juga tidak membedakan napi politik, napi karena kesengajaan atau karena kealpaan, napi residivis, napi narkoba, napi pembunuhan dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, norma dalam Undang-undang Pemilu ini menjadi sengketa konstitusional dan diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dilakukan pencarian dalam bilah pencarian putusan website www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan menggunakan kata kunci 'narapidana' akan muncul tiga hasil pencarian. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 79/PUU-XII/2012 dan Putusan Nomor 53/PUU-XI/2013.

Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 diucapkan dalam sidang tanggal 24 Maret 2009 mengabulkan permohonan pengujian. Saat itu MK dipimpin oleh Moh Mahfud MD. Putusan ini cukup dikenal karena mengatur mengenai syarat penerapan larangan napi nyaleg. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 ternyata bukan putusan yang pertama sekali memutus pengujian norma larangan napi nyaleg. Baca putusan selengkapnya dengan klik tautan berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009

Sebelumnya MK sudah pernah menerima permohonan pengujian norma larangan napi nyaleg/nyalon yang terdaftar dalam Nomor 14-17/PUU-VII/2007. Mahkamah Konstitusi memutusnya tanggal 11 Desember 2007 saat itu ketua MK dijabat Jimly Ashidiqie. Uniknya putusan ini amarnya menolak permohonan pengujian, namun dalam pertimbangan hukumnya mengatur mengenai batasan norma larangan napi nyaleg. Sejak ada putusan MK ini, norma undang-undang yang melarang napi nyaleg mengalami perubahan.



Putusan terakhir yang mengadili sengketa norma larangan napi jadi caleg atau cakada dalam perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Juli 2015.

Normanya Berulangkali Diuji di Mahkamah Konstitusi

Pengujian terhadap norma undang-undang Pemilu yang melarang napi nyaleg atau nyalon dilakukan oleh narapidana yang berencana menjadi calon peserta pemilu legislatif atau calon peserta pemilu kepala daerah.

Perkara Nomor 14/PUU-V/2007 diajukan oleh seorang yang sebelumnya pernah menjadi narapidana kasus percobaan pembunuhan dan dihukum penjara diatas lima tahun. Hukuman penjara selesai dijalani tahun 1987. Pemohon pengujian ini mengajukan pengujian terhadap Pasal 58 f UU 30/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya: "Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih".

Perkara Nomor 17/PUU-V/2007 diajukan oleh Budiman Sujatmiko, Henry Yosodiningrat dan Ahmat Taufik. Budiman Sujatmiko narapidana politik di era pemerintahan Presiden Soeharto. Budiman Sujatmiko dihukum penjara karena melanggar Undang-undang Suversif. Henri Yosodiningrat, pernah menjadi narapidana dan menjalani hukuman penjara karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain. Ahmat Taufik narapidana kasus penghinaan terhadap Pemerintah yang sah. Ancaman hukuman perkara mereka diatas lima tahun penjara. Ketiganya mengajukan pengujian terhadap UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilu Presiden, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Badan Pemeriksa Keuangan, UU Mahkamah Konstitusi, UU Mahkamamah. Seluruh UU ini mengatur mengenai larangan narapidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih untuk mengisi jabatan-jabatan dalam UU tersebut.

Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 diajukan oleh seorang narapidana kelahiran Pagar Alam Sumatera Selatan pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang mati, pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam. Pemohon pengujian ini dihukum penjara sembilan tahun delapan bulan dan sudah selesai menjalani hukuman ditahun 1981.

Perkara Nomor 79/PUU-X/2012 diajukan oleh Sudirman Hidayat dan Samsul Hadi Siswoyo. Sudirman narapidana kasus pemalsuan surat yang dihukum empat tahun tiga bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung oleh Pengadilan Negeri Kalianda. Samsul Hadi Siswoyo narapidana kasus korupsi yang dihukum enam tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jember oleh Pengadilan Negeri Jember. Saat mengajukan permohonan pengujian keduanya sudah selesai menjalani hukuman dan sudah membaur dengan masyarakat. Kuasa Pemohon pengujian diantaranya Sedarita Ginting, S.H., dan M. Rangga Budiantara, S.H. Permohonan ini untuk menguji Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf (g) UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.



Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 diajukan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid. Keduanya narapidana yang dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana yang ancaman hukumannya diatas lima tahun. Kuasa Pemohon Yusri Ihza Mahendra, S.H. Pemohon melakukan pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 2 huruf k UU 8/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pada pokoknya para pemohon pengujian dalam setiap perkara diatas meminta MK menguji norma undang-undang yang melarang narapidana jadi caleg atau cakada terhadap UUD 1945. Mereka beralasan hukuman sudah selesai dijalankan dan sudah membaur dengan baik ke masyarakat sehingga tidak semestinya dikenai hukuman tambahan berupa larangan menjadi caleg atau cakada. Pelarangan narapidana menjadi caleg atau cakada menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Awalnya Putusan Konstitusional Bersyarat, Selanjutnya Inkonstitusional Bersyarat

Bagaimana MK berpendapat mengenai larangan napi jadi caleg atau cakada ini. Apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak? Atau dalam bahasa awam, menurut UUD 1945 bolehkan dibuat aturan hukum yang melarang napi untuk menjadi caleg atau cakada?

MK dalam Putusan No. 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 menyatakan norma undang-undang yang melarang napi jadi caleg atau cakada konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yaitu dikecualikan untuk tindak pidana karena kealpaan ringan (culva levis) dan tindak pidana karena perbedaan pandangan politik. Baca putusan selengkapnya melalui klik tautan berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-VII/2007

MK dimasa ini dipimpin Prof. Jimly menyatakan pelarangan napi jadi caleg pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan masih dibenarkan berdasar Pasal 28 J (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya , setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis". Alasannya karena jabatan publik yang dipilih (elected official) harus dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. "Jadi haruslah dipahami bahwa pengaturan dan penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya" demikian diuraikan dalam Putusan halaman 124.

Pendapat MK sebelumnya mengalami perubahan dalam Putusan Nomor 04/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Bila dalam putusan sebelumnya norma ini dinyatakan konstitutional bersyarat (conditionally constitutional), dalam putusaan kali ini MK menyatakan norma undang-undang yang melarang napi caleg atau cakada bertentangan dengan Undang-undang Dasar secara bersyarat (conditionally unconstitutional).



MK, yang saat itu dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD, menyatakan norma undang-undang yang melarang napi caleg atau cakada bertentangan dengan UUD (dan akibat hukumnya tidak berlaku) bila tidak dipenuhi empat syarat berikut:

1. Berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dalam putusan selanjutnya diantaranya Putusan No. 79/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 menjadi rujukan pertimbangan hukum. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan membedakan kedudukan seseorang yang belum pernah dipidana dan seseorang yang telah dijatuhi pidana adalah tidak sewenang-wenang. DPR dan Pemerintah telah menyesuaikan norma dalam UU Pemilu mengikuti rumusan norma yang disyaratkan oleh Putusan Nomor 04/PUU-VII/2009. "Setelah ada Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, pembentuk undang-undang telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan Putusan MK. Perubahan atau perumusan norma baru oleh pembentuk undang-undang tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menyatakan: "Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang" diuraikan MK dalam Putusan No. 79/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 halaman 94. Baca putusan selengkapnya dengan klik tautan berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2012

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Juli 2015 menunjukkan terjadinya perubahan pandangan dari MK mengenai norma yang melarang napi jadi caleg atau cakada. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 2 huruf k UU 8/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2015. Dalam pertimbangan hukumnya MK tetap merujuk pada Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 dengan melakukan penafsiran sendiri bahwa keempat syarat inkonstitusional bersyaratnya norma yang melarang napi caleg bersifat alternatif bukan kumulatif. Baca putusan selengkapnya dengan klik tautan berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

Dalam amar putusannya MK membatalkan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015, membatalkan Pasal 45 ayat 2 huruf k UU 8/2015 berikut Penjelasannya. Selanjutnya MK menyatakan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) bila tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut pertimbangan hukum putusan MK ini, syarat larangan menjadi caleg berlaku selama lima tahun setelah menjalani hukuman dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang bersifat alternatif. Kedua syarat ini tidak berlaku bila narapidana yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa Ia mantan terpidana.



Kaidah hukum dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 tanggal 09 Juli 2015 inilah yang kemudian dituangkan menjadi rumusan norma dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Putusan ini tidak bulat, Tiga orang hakim konstitusi mengajukan pendapat yang berbeda (disenting opinion) yaitu Maria Farida Indrati yang berpendapat semestinya Permohonan pengujian ditolak. Hakim konstitusi I Dewa Gde Palguna dan Suhartoyo berpendapat pertimbangan hukum putusan MK sebelumnya semestinya diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap perkara ini.


Putusan Mahkamah Konstitusi Pilihan Untuk Anda :


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2012


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-VII/2007


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2009




T#gs Larangan Koruptor CalegLarangan Napi CalegMahkamah Konstitusi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments