Kamis, 18 Okt 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Peraturan KPU Caleg Bukan Napi Korupsi Buntu, Solusinya Menurut Akademisi Begini

Peraturan KPU Caleg Bukan Napi Korupsi Buntu, Solusinya Menurut Akademisi Begini

HLR Rabu, 13 Juni 2018 14:00 WIB
Larasonline.com

Armansyah, S.H., M.H., staf pengajar departemen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikhtiar melarang narapidana kasus korupsi, kekerasan terhadap anak dan narkoba untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif (http://www.kpu.go.id/ Tanggal : 08 Jun 2018 15:25:26). KPU menyatakan berwenang melakukannya atas dasar Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur KPU bertugas menyusun dan berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Berbekal kewenangan ini KPU membuat persyaratan tambahan untuk menjadi caleg tidak pernah dipidana dalam kasus korupsi, kekerasan terhadap anak dan narkoba. Bila aturan ini berlaku dan mengikat, narapidana kasus korupsi, kekerasan terhadap anak dan narkoba yang mendaftar sebagai caleg menjadi tidak memenuhi syarat.

Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh Pasal 85 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengundangkan peraturan perundang-undangan, menolak menempatkan Peraturan KPU ini dalam Berita Negara. Menteri Hukum dan HAM RI beralasan syarat tambahan untuk menjadi caleg dari KPU bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu (CNN Indonesia | Senin, 11/06/2018 14:02 WIB).

Perkembangan terbaru disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Eka Tjahyana yang menyatakan Peraturan KPU itu sudah dikembalikan kepada KPU supaya dilakukan harmonisasi sebelum diundangkan. Kementerian Hukum dinyatakannya tidak akan mengundangkan PKPU tersebut selagi bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (Kompas.com - 11/06/2018, 16:19 WIB)

Bagaimana akademisi memberikan solusi atas kebuntuan ini. Armansyah, S.H., M.H, pengajar hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara mengajak KPU dan Menteri Hukum untuk menerapkan demokrasi Pancasila guna menyelesaikannya. "Musyawarah mufakat sebaiknya dikedepankan" dikatakannya.

Menurut Armansyah, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini tidak ada mengatur secara tegas larangan bagi narapidana (korupsi) menjadi calon anggota legislatif, tidak ada pula aturan yang tegas membolehkannya. Hanya disyaratkan secara terbuka dan jujur untuk mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana. Norma yang menjadi pedoman penyusunan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilihan Umum ini adalah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015. Menurut MK dalam putusan ini mantan terpidana boleh daftar menjadi caleg dengan mengumumkan statusnya kepada publik. Norma dalam putusan MK ini bersifat final dan mengikat yang harus diikuti Pemerintah dan DPR saat membuat UU Pemilu.



"Bila KPU membuat norma yang melarang narapidana perkara korupsi menjadi caleg, dalam hal ini KPU membuat norma baru dan KPU tidak berwenang melakukannya. Materi muatan normanya Peraturan KPU hanya untuk melaksanakan norma Undang-undang Pemilu. KPU tidak berwenang membuat norma baru diluar norma undang-undang", dijelaskan Armansyah.

"Walaupun rancangan Peraturan KPU jelas mengandung pertentangan dengan norma undang-undang, kebijakan Menteri Hukum yang menolak menandatangani pengundangan Peraturan KPU kurang bijaksana. Lebih baik Menteri Hukum melakukan konsultasi kepada KPU untuk menjelaskan adanya pertentangan norma PKPU dengan norma undang-undang, dan menjelaskan kewenangan KPU membuat aturan terbatas untuk melaksanakan Undang-undang Pemilu" ditambahkan mantan wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut.

Menurut Armansyah, Peraturan KPU yang berisi larangan koruptor nyaleg boleh jadi niatnya bagus untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun KPU tidak berwenang merumuskannya dalam Peraturan KPU. Dalam hal ini KPU sebaiknya lebih mengedepankan kepastian hukum ketika menggunakan kewenangan membuat Peraturan KPU dan lebih mengutamakan berjalannya tahapan Pemilu tepat waktu.

Selain ketepatan jenis materi muatan norma dalam Peraturan KPU, KPU juga harus mengikuti prosedur pembuatan Peraturan KPU yang diatur dalam Undang-undang Pemilu yaitu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Bila ini tidak dilakukan maka terjadi pelanggaran prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibat hukumnya peraturan KPU batal demi hukum atau dapat dibatalkan. "Kewenangan KPU untuk membuat aturan, ada syaratnya yaitu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Dalam hal ini DPR memang ada menambah kewenangannya" tegas Armansyah.

Dijelaskan Armansyah lebih lanjut, bila kewenangan membuat peraturan sudah diberikan Undang-undang kepada suatu lembaga/komisi negara, maka Menteri Hukum dan HAM wajib mengundangkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga/komisi negara. Hal Ini sesuai ketentuan Pasal 85 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Namun prosedur pembuatan peraturan tetap harus dilaksanakan, dalam hal Peraturan KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Bila prosedur ini tidak dilaksanakan KPU maka Menteri Hukum mempunyai dasar yang kuat untuk tidak mengundangkannya. Menteri Hukum berwenang melihat prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan sebelum mengundangkan suatu peraturan. Bila tidak melalui prosedur maka undang-undang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Karena itu tindakan Menteri Hukum yang tidak mengundangkan jika peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melanggar prosedur sudah tepat" tutur Armansyah.



Sebaliknya, menurut Armansyah jika Peraturan KPU yang dibentuk sudah sesuai prosedur dan materi muatan normanya sudah sudah tepat, (dimana) bila Menteri Hukum dan HAM tidak mengundangkannya maka KPU dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Ketika Menteri Hukum dan HAM tidak melaksanakan kewajiban untuk mengundangkan maka (sikap tidak mengundangkan tersebut) itu suatu keputusan pejabat administrasi negara (yang) dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara" tutup Armansyah.

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum mengatur: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Menurut rumusan Pasal ini narapidana korupsi, narkoba dan kekerasan terhadap anak dapat mendaftar menjadi caleg dengan syarat mengemukakan kepada publik statusnya sebagai mantan terpidana. Ketentuan ini yang hendak diatur kembali oleh KPU dalam Peraturan KPU.

Norma dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015. Putusan ini menguji Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 2 huruf k UU 8/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/2015. Dalam putusan ini MK membatalkan Pasal 45 ayat 2 huruf k UU 8/2015 berikut Penjelasannya, membatalkan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dan menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Rumusan awal dari norma dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yaitu: "Warga negara Republik Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:(g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Uraian norma dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilanjutkan dalam uraian Penjelasan yang berbunyi: "Persyaratan ini tidak berlaku seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini".

Uraian norma dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 berikut Penjelasannya itu merupakan penyesuaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Putusan MK ini menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pasal 58 huruf f Undang-undang 12 Tahun 2008 Jo UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan norma dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPRD sebelum dibatalkan oleh MK yaitu: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Berpedoman pada rumusan norma UU 10/2008 ini keinginan KPU untuk melarang narapidana korupsi, narkoba dan kekerasan terhadap anak untuk menjadi caleg terakomodir. Korupsi, narkoba dan kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya diatas lima tahun.

T#gs ArmansyahKPULarangan Koruptor CalegLarangan Napi Caleg
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments