Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Peradi Pimpinan Fauzi Hasibuan, Ada 71 PBH, 3 Sudah Terakreditasi

Seri Liputan Enam Tahun Program Bankum (4)

Peradi Pimpinan Fauzi Hasibuan, Ada 71 PBH, 3 Sudah Terakreditasi

Betty Maria Sabtu, 21 Juli 2018 13:53 WIB
Koleksi Pribadi Erlan Yusran, S.H.

PBH DPC Peradi Ruteng Nusa Tenggara Timur.

Jakarta.


Seri liputan enam tahun program bantuan hukum gratis sebelumnya menyajikan laporan dari Peradi Rumah Bersama Advokat yang dipimpin advokat Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M.. Saat ini Larasonline.com menyajikan laporan dari Peradi yang dipimpin advokat Fauzie Yusuf Hasibuan.


MOU Peradi dengan BPHN


Sumber Larasonline.com di BPHN menyatakan Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan sudah mengadakan MOU dengan BPHN. Pusat Bantuan Hukum (PBH) di Dewan Pimpinan Cabang Peradi pimpinan Fauzie akan mengikuti verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018.


Selain Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan menurut sumber di BPHN (10/07/2018), belum ada organisasi advokat lain yang mengadakan MOU terkait verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018. BPHN membuka pintu bagi bar associate lainnya mengadakan MOU sebagai formalitas bergabung dan melaksanakan kerjasama bantuan untuk orang miskin.


Peradi Punya 71 OBH, 3 Sudah Terakreditasi


Website DPN Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan menyebutkan Peradi memiliki 71 organisasi bantuan hukum yang dinamai Pusat Bantuan Hukum (PBH).


71 PBH Peradi ini disandingkan dengan data 405 OBH terakreditasi dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016. Hasilnya dari 405 OBH terakreditasi ada empat OBH menggunakan nama Perhimpunan Advokat Indonesia.




Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ruteng Nusa Tenggara Timur (akreditasi A). PBH Peradi Semarang (akreditasi C), PBH Peradi Cirebon-Jawa Barat (akreditasi A) dan PBH Peradi Bantul-Yogyakarta (akreditasi C).


PBH Peradi Bantul-Yogyakarta tidak termasuk Peradi pimpinan Fauzie. Setelah dikonfirmasi Larasonline.com (19/07/2018), M. Syafei pendiri PBH Peradi Bantul-Yogyakarta menjelaskan PBH Peradi Bantul bergabung dengan DPN Peradi RBA pimpinan Luhut M.P. Pangaribuan. M. Syafei saat ini menjabat Ketua DPD Peradi RBA Yogyakarta.


Dari hasil observasi data ini disimpulkan ada tiga OBH terakreditasi yang tergabung dengan Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan.


Larasonline.com mewawancarai salah satu PBH (Pusat Bantuan Hukum) dari DPN Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan (20/07/2009). PBH Peradi Ruteng dipimpin oleh Erlan Yusran, S.H. Pada tahun 2009 PBH Peradi Ruteng dibentuk bersamaan dengan terbentuknya DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Peradi Ruteng.


"Awalnya menggunakan nama DPC Peradi Ruteng kemudian penggunaan nama OBH mengikuti nomenklatur verifikasi dan akreditasi Kemenkumham 2013. Penggunaan Nama PBH mengikuti nama yang dipakai oleh Peradi tahun 2016," jelas Erlan.


Berikan Bantuan Hukum Probono Selain Bankum Gratis


Menurut hitungan Larasonline.com, dengan 2 OBH akreditasi A dan satu akreditasi C PBH Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan menangani lebih kurang 200 kasus bantuan hukum gratis setiap tahunnya.



PBH Peradi Ruteng memperoleh Akreditasi A sejak periode pertama verifikasi dan akreditasi tahun 2013. Pada periode ke-2 juga terakreditasi A. PBH Peradi Ruteng rata-rata menangani 150 kasus per tahun diantaranya kasus probono sekitar 80 kasus.


Erlan mengungkapkan tetap melayani penanganan kasus probono (cuma-cuma). Menurutnya pada umumnya masyarakat pencari keadilan dalam wilayah DPC Peradi Ruteng adalah orang tidak mampu. Sehingga jasa hukum yang diberikan tidak selamanya diberikan karena bankum gratis.


Kontrak bantuan hukum dengan BPHN anggaran setiap tahunnya Rp. 305 juta atau setara 60 kasus. "Dalam perjalanan ada revisi yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk tahun ini belum ada revisi. Tapi untuk tahun lalu hampir meng-cover seluruh kasus. Setelah ada revisi pagu biasanya di bulan Agustus, maka ada penambahan. Sehingga berdasarkan catatan tahun lalu yang tidak di reimbust sekitar 30 kasus, " jelas Erlan lebih lanjut.


PBH Peradi Akan Ikut Verifikasi dan Akreditasi OBH Tahun 2018


Dihubungi terpisah (20/07/2018) Rumintang Naibaho, S.H., Ketua PBH Peradi Medan yang beralamat di Jalan Sei Rokan No.39 Medan, mengungkapkan bahwa PBH Peradi Medan belum terakreditasi. Rumintang menyatakan rencananya bulan depan akan mendaftar verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018.




Terkait kendala yang dihadapi selama ini sehingga baru mengikuti proses verifikasi dan akreditasi, Rumintang menjelaskan, "Pertama kita belum pernah memulai dan ke dua dalam pendaftaran harus AD/ART yang merupakan satu kesatuan dengan Peradi pusat dan ini yang pertama kali kita mencoba."


Meskipun PBH Peradi Medan belum terakreditasi namun bantuan hukum probono tetap dilaksanakan. Seperti pendampingan dalam persidangan, konsultasi hukum gratis dan penyuluhan hukum. Untuk 2018 ada 10 orang yang mendapat pelayanan bantuan hukum probono. Belum termasuk orang yang meminta konsultasi hukum dan penyuluhan hukum."


PBH Peradi Medan ditambahkan Rumintang anggaran dasar/anggaran rumah tangganya (AD/ART) nya satu kesatuan dengan PBH DPN Peradi. Namun PBH masing-masing mempunyai badan hukum tersendiri dan melakukan verifikasi tersendiri sehingga akreditasinya juga masing-masing dengan kata lain tidak ikut dengan PBH Pusat.


Hal ini menurut Rumintang bisa dilakukan karena DPN Peradi sudah melakukan MOU dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pendirian PBH Peradi di daerah.


Laporan yang disajikan kepada pembaca ini bersumber dari observasi data dan wawancara dengan berbagai sumber. Dalam kesempatan ini Larasonline.com tidak menyajikan pendapat dari Advokat Fauzie Yusuf Hasibuan. Sampai berita ini diterbitkan Larasonline.com belum menerima konfirmasi sejak dihubungi tanggal 12 Juli 2018.

T#gs Badan Pembinaan Hukum NasionalBankumErlan Yusranorganisasi bantuan hukumPeradi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments