Rabu, 15 Agu 2018

Bankum Files

Pecandu Disidangkan Tanpa Test Urine, Memberatkan Atau Meringankan?

Tim Redaksi Bankum Files Kamis, 19 Juli 2018 13:58 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi

Terdakwa pecandu narkotika diajukan kepersidangan dengan bukti hasil pemeriksaan laboratorium. Diantaranya hasil test urine dan hasil test barang bukti narkotika. Bagaimana jika hasil tes urine terdakwa tidak ada diberkas. Akankah memberatkan atau meringankan hukuman?

Larasonline.com meneliti beberapa putusan yang hasil tes urine terdakwa tidak ada diberkas perkaranya.

Dari tiga Putusan yang diteliti semua terdakwanya memiliki narkotika dalam jumlah kurang dari satu gram shabu atau kurang dari delapan butir ekstasi atau kurang dari lima gram ganja. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 kepemilikan narkotika dalam jumlah ini dapat dikelompokkan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri (pecandu).

Berkas yang tidak ada hasil tes narkotikanya sebabnya ada dua. Pertama karena terdakwanya memang tidak menjalani tes urin. Selain itu ada terdakwa yang menyatakan pernah menjalani tes urine dan hasilnya positif, namun hasilnya tidak terlampir dalam berkas. Terdakwa yang mengalaminya kebetulan adalah penerima bantuan hukum gratis yang mendapat pembelaan dari organisasi bantuan hukum.



Bagaimana pengadilan membentuk hukum saat dihadapkan fakta ini?

Pendapat Pengadilan Negeri (judex facti)

Putusan Pengadilan Negeri menjadikannya alasan menyatakan terdakwa bukan pecandu narkotika. Akibatnya kesempatan terdakwa mendapat rehabilitasi berdasar Pasal 127 ayat (1) (a) Undang-undang Narkotika hanya menjadi angan-angan.

Akibat hukum lebih lanjut bila terdakwa dinyatakan bukan pencandu, perbuatan memiliki narkotika meskipun jumlahnya sedikit akan dikenakan Pasal 112 (1) Undang-undang Narkotika. Hukuman paling singkat empat tahun ditambah denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sudah pasti didepan mata.

Pengadilan Negeri menjadikan ada atau tidak ada tes urine sebagai fakta yang menentukan apakah akan menerapkan Pasal 112 (1) UU Narkotika atau Pasal 127 (1) (a) UU Narkotika.

Rumusan Pasal 112 (1) UU Narkotika memang boleh dikatakan bias dengan rumusan Pasal 127 (1) UU Narkotika.

Pasal 112 (1) bunyinya: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Sementara itu rumusan Pasal 127 (1) (a): "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun".



Bias terjadi saat menerapkan Pasal 112 (1) dan Pasal 127 ayat (1)(a). Setiap penyalahguna narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika. Lantas yang manakah melanggar Pasal 112 (1) dan manakah yang melanggar Pasal 127 (1)(a). Pengadilan Negeri berdasar putusan yang diteliti menjadikan hasil tes urin sebagai acuan.

Hukum Menurut Mahkamah Agung (judex jurist)

Mahkamah Agung memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat Pengadilan Negeri (judex facti) sebelumnya. Dalam putusan kasasi tanggal 22 Januari 2018, Mahkamah Agung membatalkan konstruksi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 April 2017.

Mahkamah Agung berpendapat ada atau tidaknya hasil tes urine menjadi kewajiban penyidik sesuai Pasal 75 huruf l Undang-undang Narkotika. Pasal 75 huruf l berbunyi: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: (l) melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya".

Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 8 menyatakan, bertentangan pula dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili dipersidangan. Terdakwa berhak mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya dan polisi (penyidik) bertugas serta berkewajiban memberikannya.



"Judex jurist berpendapat terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya" dinyatakan Mahkamah Agung.

Dengan mengacu pada fakta bahwa terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, Mahkamah Agung meyakini terhadap terdakwa bila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA hasilnya positif.

Mahkamah Agung dalam putusannya halaman 10 menegaskan hukum yang dibentuknya dalam perkara ini merupakan kelanjutan dari jurisprudensi tetap yang sudah dilaksanakan selama berpuluh tahun.

Menurut pembaca lebih baik ada hasil tes urine atau tidak ada hasil tes urine?

T#gs NarkotikaPecandu NarkotikaRehabilitasitest urine
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments