Kamis, 18 Okt 2018

Bankum Files

Pecandu (Miskin Sering) Didakwa Pemilik dan Pengedar, MA Terbitkan Jurisprudensi 'Dakwaan Sentris' (2)

Jurisprudensi Hakim Boleh Memutus Diluar Surat Dakwaan
Redaksi Bankum Files Senin, 13 Agustus 2018 11:15 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi

Jurisprudensi Hakim Boleh Memutus Diluar Surat Dakwaan

Andi (nama samaran) masih berumur 24 tahun ketika ditangkap polisi dari kamar kosnya. Saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba dari dirinya, namun Andi mengaku secara terus terang kepada polisi bahwa Dia adalah pemakai shabu. Andi juga menjelaskan kepada polisi dirinya tidak pernah mengedarkan atau memperdagangkan shabu.

Penangkapan Andi merupakan pengembangan kasus narkoba yang melibatkan tiga orang teman satu kosnya. Beberapa saat sebelumnya, tiga orang teman Andi ditangkap dari kamar lain di gedung kos yang sama. Mereka bertiga baru membeli shabu untuk dipakai bersama. Teman-teman Andi kompak mengaku kepada polisi bahwa shabu tersebut dibeli dari Andi.

Berbekal pengakuan tiga orang saksi, polisi menetapkan Andi tersangka pengedar shabu, meskipun Andi sudah membantahnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian menyusun surat dakwaan berbentuk subsidiaritas. Dakwaan Primair pelanggaran Pasal 114 (1) UU Narkotika yang ancaman hukum minimalnya lima tahun dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 (1) UU Narkotika yang ancaman hukumnya minimalnya empat tahun.



Dalam sidang tanggal 6 April 2017, Kejari Jakarta Selatan menuntut Andi dihukum enam tahun enam bulan dan denda Rp. 800.000.000,- subsider tiga bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 112 (1) dalam Dakwaan Subsidair. Sebelumnya Jaksa menyatakan Dakwaan Primair pelanggaran Pasal 114 (1) UU Narkotika tidak terbukti.

Penasihat Hukum (PH) Andi dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta menolak tuntutan Jaksa. PH meminta Pengadilan membebaskan Andi dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair. PH selanjutnya meminta Pengadilan menerapkan Pasal 127 (1) UU Narkotika terhadap Andi karena dalam persidangan terbukti Andi hanyalah pemakai shabu, meskipun dalam Surat Dakwaan tidak dicantumkan Pasal 127 (1) UU Narkotika.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara ini tanggal 03 Mei 2017. Pengadilan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa yang menyatakan terbukti Dakwaan Subsidair pelanggaran Pasal 112 (1) UU Narkotika dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair satu bulan kurungan.




Andi keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui Penasihat Hukumnya Andi mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 18 Juli 2018, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demi mendapat keadilan, Kasasi pun ditempuh Andi. Tanggal 09 Agustus 2017 Penasihat Hukum Andi mendaftarkan permintaan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahkamah Agung memutus permintaan Kasasi tanggal 22 Januari 2018. Amar putusan selengkapnya menyatakan:

MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa tersebut;

  1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

MENGADILI SENDIRI:

  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

  1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama dua tahun;

  1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  1. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

  1. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk digunakan dalam perkara lain;

  1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).



Hakim Agung yang duduk sebagai Majelis Hakim Kasasi perkara ini yaitu Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua, dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum sebagai anggota Majelis.

Dalam pertimbangan hukum Putusannya, Mahkamah Agung menyatakan alasan kasasi yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta dapat dibenarkan.

Selanjutnya Mahkamah Agung menjelaskan beberapa isu hukum berkenaan dengan kasus pecandu yang didakwa dengan pasal pemilik dan pengedar narkotika.

Isu Hukum Pertama:

Apakah perbuatan membeli bersama-sama secara patungan kemudian memiliki, menyimpan, menguasai shabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) UU 35/2009?



Penjelasan Judex Jurist:

Bahwa perbuatan terdakwa yang demikian tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 (1) atau Pasal 112 (1) UU 35/2009, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan shabu dan terdakwa bersama rekan-rekannya yang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika tidak bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Pasal 114 (1) dan Pasal 112 (1) hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika

Isu Hukum Kedua:

Untuk menunjukkan terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dapat dibuktikan dari:

Penjelasan Judex Jurist:

a. hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkotika. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikat peredaran gelap narkotika;

b. sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;

Isu Hukum Ketiga:

Untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Penjelasan Judex Jurist:



a. Terdakwa membeli narkotika dalam jumlah sedikit dan tidak melampaui batasan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2011. Kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir;

b. Terdakwa membeli shabu dengan tujuan digunakan sendiri atau bersama-sama secara melawan hukum, bukan pertama kali atau sudah berulang kali;

c. Dibuktikan dengan tes urine setelah penangkapan.

Isu Hukum Keempat:

Untuk membuktikan benar terdakwa telah menggunakan narkoba dapat dibuktikan melalui pemeriksaan urine, namun Penyidik tidak melakukan pemeriksaan urine terdakwa.

Penjelasan Judex Jurist:

a. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 75 huruf (l) UU 35/2009 yang berbunyi: "Dalam rangka melakukan penyidikan, Penyidik BNN berwenang (l). Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya".



b. Selain itu bertentangan pula dengan ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan.

c. Sikap pihak kepolisian tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;

d. Bahwa judex jurist berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;

e. Bahwa dengan mengacu pada fakta Terdakwa telah menggunakan narkoba sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif.

Isu Hukum Kelima

Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) (a) UU 35/2009, padahal yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.


Penjelasan Judex Jurist



a. Menurut ketentuan Hukum Acara Pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang tidak didakwakan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan;

b. Akan tetapi karena Terdakwa dalam Memori Kasasinya memohon agar dirinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 (1) (a) UU 35/2009, maka Judex Jurist berpendapat meskipun Pasal 127 (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan;

c. Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;

d. Tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan Fair Trail, selain itu tujuannya menyelamatkan terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;

e. Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak berpuluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;

f. Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan.


Bersambung Kebagian Ketiga

Alasan Judex Facti Menolak Pledoi Agar Pengadilan Memutus Diluar Dakwaan

T#gs Dakwaan SentrisJurisprudensiPecandu NarkobaPemilik Narkoba
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments