Rabu, 15 Agu 2018

Bankum Files

Pecandu (Miskin Sering) Didakwa Pemilik dan Pengedar, MA Terbitkan Jurisprudensi 'Dakwaan Sentris' (1)

Kritik Terhadap Proses Peradilan Yang Berpusat Pada Surat Dakwaan
Redaksi Bankum Files Senin, 13 Agustus 2018 10:34 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi

"Saya beli shabu seratus ribu rupiah untuk dipake sendiri, kenapa Pasal 127 (1) tidak ada dalam dakwaan? Malah yang naik Pasal 112 (1) dan Pasal 114 (1)?" Tanya seorang terdakwa pecandu narkoba dengan nada putus asa kepada Penasihat Hukumnya dari organisasi bantuan hukum.

Selain pertanyaan seperti itu, mereka juga sering membandingkan kasusnya dengan kasus narkotika yang melibatkan artis atau orang dari kalangan atas. Saat golongan ini tertangkap karena narkotika, Pasal 127 (1) UU Narkotika selalu jadi perhiasannya. Hukuman hitungan bulan dan ganjaran rehabilitasi membuat mereka tidak perlu berlama-lama di penjara.

Terbaru kasus Fachri Albar yang dituntut sembilan bulan dan divonis tujuh bulan penjara dengan kewajiban menjalani rehabilitasi. Fachri tidak perlu menghirup udara Rutan Cipinang yang penuh sesak karena overkapasitas. Masa hukuman tujuh bulan dijalani melalui program rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur.

Pasal 127 (1) UU Narkotika seolah menjadi barang mewah bermerek (branded) buatan luar negeri. Terdakwa pecandu narkotika dari golongan miskin hanya bisa bermimpi memilikinya. Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly bahkan pernah berujar (26/012018) "jangan hanya anak artis yang direhabilitasi". Ujaran Menteri Laoly dilatarbelakangi "overkapasitas" rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan. Lebih dari setengah dari 250.000 penghuni Lapas/Rutan adalah terdakwa/terpidana narkotika.



Jika Pasal 127 (1) sulit didapat, sebaliknya Pasal 112 (1) dan Pasal 114 (1) UU Narkotika mudah ditemukan. Terdakwa dari golongan miskin sering kebagian dua pasal ini. Meskipun barang bukti narkotika yang ditemukan dari mereka hanya untuk dipakai dan masih dalam ambang batas jumlah pemakaian satu hari. Tidak lebih dari satu gram shabu atau kurang dari delapan butir ekstasi atau kurang dari 5 gram ganja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.

Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI (Detikcom 03/08/2018), setengah lebih dari 250.000 penghuni lapas/rutan karena kasus narkotika. Hanya seperlimanya atau sekitar dua puluh ribu-an napi/tahanan narkotika yang diputus pengadilan sebagai pemakai/pecandu. Selebihnya atau empat per lima-nya atau seratus ribuan lebih dinyatakan Pengadilan sebagai pemilik, pengedar atau bandar.

Kritik Dakwaan Sentris

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan dengan UU No. 8 Tahun 1981, memposisikan surat dakwaan sebagai dasar pelaksanaan peradilan pidana. KUHAP juga mempertegas kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan secara mandiri dan sempurna.



Menurut M. Yahya Harahap dalam buku 'Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP', kewenangan Jaksa menyusun surat dakwaan secara mandiri dan berdiri sendiri baru ada sejak berlaku Undang-undang Nomor 15/1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan. Pasal 12 mengatur jaksa yang membuat surat dakwaan (menurut ketentuan itu diberi nama 'Surat Tuduhan').

Sebelum berlakunya UU 15/1961, menurut Yahya Harahap, Pasal 83 HIR menegaskan yang berwenang membuat surat tuduhan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Surat tolakan yang menjadi kewenangan Jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya (surat dakwaan). Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada surat tolakan Jaksa, karena Ketua Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk mengubah surta tolakan jaksa.

Masih menurut Yahya Harahap, kemandirian Jaksa menyusun Surat Dakwaan menurut KUHAP, tidak dapat lagi diintervensi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri hanya berwenang menggelar sidang guna memeriksa dan mengadili seseorang atas dasar atau bertitik tolak dari surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Pengadilan akan menilai apakah dakwaan terbukti atau tidak. Bila dakwaan terbukti terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti terdakwa dibebaskan.

Kemandirian Jaksa menyusun Surat Dakwaan dan peran surat dakwaan sebagai dasar pelaksanaan peradilan pidana, sering diibaratkan pondasi dari sebuah bangunan. Pondasi menentukan bagaimana konstruksi bangunan selanjutnya. Konstruksi bangunan harus diletakkan diatas pondasinya, tidak mungkin diletakkan diluar pondasi.



Putusan pengadilan sebagai hasil dari proses persidangan yang dilaksanakan bertitik tolak dari Surat Dakwaan, harus diletakkan di atas surat dakwaan sebagai dasarnya. Putusan Pengadilan tidak boleh keluar dari surat dakwaan. Konsep ini dikembangkan dari tafsir atas rumusan norma Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Musyawarah majelis hakim dalam pengambilan putusan didasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan". Tafsir atas Pasal 182 (4) KUHAP ini menggeser proses peradilan dalam integrated ciminal justice system menjadi 'dakwaan sentris'.

Setelah dilaksanakan selama 57 tahun, kecenderungan 'dakwaan sentris' dalam proses peradilan pidana menghadapi kritik. Diantaranya terkait penerapan Pasal 127 (1) dan Pasal 112 (1) UU Narkotika dalam Surat Dakwaan.

Pecandu miskin sering didakwa dengan Pasal 112 (1) UU Narkotika yang ancaman hukuman sangat berat yaitu minimal empat tahun tanpa kewajiban rehabilitasi. Sementara itu pecandu dari golongan kaya selalu didakwa dengan Pasal 127 (1) UU Narkotika yang ancaman hukumnya sangat ringan yaitu paling lama empat tahun penjara dan mendapat rehabilitasi.

Jika menghadapi kasus pecandu yang didakwa dengan Pasal 112 (1) UU Narkotika, Pengadilan bisa saja memilih menyatakan dakwaan tidak terbukti. Namun jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan Pengadilan. Sebabnya karena rumusan norma Pasal 127 (1) UU Narkotika yang berbunyi: "penyalahgunanarkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana", dapat disubstitusi oleh rumusan norma Pasal 112 (1) UU Narkotika yang berbunyi: "Barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dipidana".



Setiap pecandu narkoba dapat dipastikan memiliki atau menguasai narkoba, yang merupakan pelanggaran Pasal 112 (1) UU Narkotika. Karenanya jika seorang pecandu miskin yang dalam dakwaannya hanya tercantum Pasal 112 (1) UU Narkotika, maka dakwaan tersebut tetap terbukti.

Dalam kasus begini, menurut tafsir 'dakwaan sentris' Hakim tidak boleh menerapkan Pasal 127 (1), karena tidak tercantum dalam surat dakwaan. Hakim terikat pada rumusan surat dakwaan yang hanya mencantumkan Pasal 112 (1) UU Narkotika. Hakim tidak punya pilihan lain, selain menyatakan Dakwaan pelanggaran Pasal 112 (1) UU Narkotika terbukti dan menghukum terdakwa pecandu narkoba dengan hukuman paling ringan empat tahun penjara. Dalam kasus ini kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi terbelenggu oleh tafsir 'dakwaan sentris'.

Bagaimana Mahkamah Agung menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dari pelaksanaan kewenangan 'dakwaan sentris' ini?

Mahkamah Agung kelihatanya sudah mulai meninggalkan kredo bahwa putusan pengadilan tidak boleh keluar dari surat dakwaan. Terjadi pergeseran dari yang semula cenderung dakwaan sentris menjadi berpusat kepada pengadilan. Khususnya dalam penerapan Pasal 127 (1) UU Narkotika dan Pasal 112 (1) UU Narkotika.


Bersambung ke Bagian 2

Jurisprudensi Hakim Boleh Memutus Diluar Surat Dakwaan

T#gs Dakwaan SentrisJurisprudensiPecandu NarkobaPemilik Narkoba
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments