Jumat, 22 Jun 2018

Bankum Files

PHK Sebelum Kontrak Kerja Habis, Menurut Pengadilan Berlaku Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

Perusahaan Wajib Bayar Sisa Upah Pekerja
Redaksi Bankum Files Senin, 26 Februari 2018 10:30 WIB
Redaksi Bankum Files

Inforgrafis: pengaturan pemutusan hubungan kerja Karyawan Kontrak saling bertentangan antara Perjanjian Kerja dengan Undang-undang Ketenagakerjaan

Karyawan kontrak tiba-tiba alami pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya masa kontrak kerja, pasti sangat terkejut. Apalagi perusahaan tidak pernah memberikan teguran lisan maupun surat peringatan tertulis dan karyawan tidak melakukan pelanggaran berat.


Perasaan sang karyawan semakin galau ketika melihat kembali isi perjanjian kerja. Ternyata ada ketentuan yang menyebutkan perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setiap saat dan pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak tidak diberikan kompensasi apapun.


Jangan langsung berputus asa. Apalagi terburu-buru berkesimpulan pemutusan hubungan kerja sudah sesuai hukum dan karyawan tidak berhak mendapatkan kompensasi dari perusahaan.


Tim Redaksi Bankum Files menemukan kasus pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak kerja yang diadili mulai dari Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum Pengadilan dalam kasus ini bisa menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak kerja.


Bagaimanakah hukumnya,Tim Redaksi Bankum Files meneliti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya disajikan dalam laporan ini.


Posisi Pekerja

Anto (nama samaran) diterima bekerja di suatu perusahaan. Hubungan hukum Anto dengan perusahaan dituangkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanggal 31 Agustus 2015 yang jangka waktunya enam bulan. Menurut perjanjian kerja, pekerjaan dimulai dari 31 Agustus 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.


Baru empat bulan bekerja, pada 19 Desember 2015 Anto mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya Anto belum pernah mendapat surat peringatan dari perusahaan tempatnya bekerja.


Karena masa kerjanya masih bersisa 2 (dua) bulan lagi sampai 29 Februari 2016, maka Anto memutuskan menempuh upaya hukum. Sebelum memulai upaya hukum gugatan, Anto menempuh proses penyelesaian sengketa bipartit, selanjutnya penyelesaian melalui mediator hubungan industrial. Kedua upaya penyelesaian ini tidak membuahkan hasil.


Pada 19 Desember 2016 Anto mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan tempatnya bekerja ditarik sebagai Tergugat. Pengajuan gugatan oleh Anto menggunakan jasa Advokat Sigop M Tambunan, S.H., dari Law Office SIGOP M. TAMBUNAN & PARTNERS, berkantor di Gedung IS Plaza, Jalan Pramuka Raya Kav. 150 Matraman Jakarta Timur.


Keterangan Photo: Sigop M. Tambunan, S.H.


Anto dalam Gugatannya menuntut agar Perusahaan tempatnya bekerja dihukum membayar upah dari sisa masa kerja menurut Perjanjian Kerja yaitu 2 (dua) bulan upah.



Tanggapan Perusahaan

Perusahaan tempat Anto bekerja menolak tuntutan Anto dalam Gugatan yang meminta pembayaran upah sisa masa kerja selama 2 (dua) bulan. Alasannya ada 3 (tiga) yaitu :


Pertama. Pasal 9 Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2015 mengatur "Apabila Pihak Kedua (Pekerja) dinilai dari konduite atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka Pihak Pertama (Perusahaan) dapat menghentikan secara sepihak tanpa ada tuntutan dari Pihak Kedua (Pekerja) dan tanpa pesangon;


Kedua. Pasal 10 Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2015 mengatur: "Bila Pihak Kedua (Pekerja) mengundurkan diri atau diberhentikan (sesuai Pasal 8) sebelum masa Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berakhir maka Pihak Pertama (Perusahaan) hanya membayar upah sesuai dengan jumlah hari masuk kerja (proporsional) dari Pihak Kedua (Pekerja;


Ketiga. Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus sudah ditandatangani Perusahaan dan Pekerja, sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi Perusahaan dan Pekerja yang membuatnya sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus perkara ini pada 13 Maret 2017, amar putusannya mengabulkan sebagian tuntutan Anto dan menghukum Perusahaan tempat Anto bekerja membayar sisa upah Anto untuk 2 (dua) bulan masa kerja seluruhnya berjumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).


Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkan gugatan Anto menggunakan sebagai dasar hukumnya Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan .


Bunyi selengkapnya Pasal 62 yaitu: "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja".


Pengadilan menolak menerapkan Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2015 yang mengatur PHK dalam masa kontrak kerja tanpa ganti kerugian. Klausul dalam Perjanjian Kerja ini secara tersurat bertentangan dengan norma dalam Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan.



Putusan Mahkamah Agung

Perusahaan tempat Anto bekerja keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Upaya hukum kasasi ditempuh.


Alasan kasasi Perusahaan karena Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dinyatakan melakukan kekeliruan dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan isi Perjanjian Kerja tanggal 31 Agustus 2015 yang merupakan dasar hubungan kerja antara Perusahaan dengan Anto. Pada Perjanjian Kerja diatur mengenai pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak kerja tidak diberikan pesangon atau ganti rugi. Perusahaan beranggapan Perjanjian Kerja mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi Anto dan Perusahaan.


Mahkamah Agung melalui Putusan tanggal 11 Oktober 2017 menolak kasasi perusahaan.Menurut Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sudah tepat menerapkan hukum dengan menunjuk Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan sebagai hukum yang berlaku dalam perkara ini.


"Bila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang lain, sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja, sehingga sesuai Pasal 62 Undang-undang Ketenagakerjaan, Perusahaan wajib membayar sisa upah 2 (dua) bulan" diuraikan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 8.

[UNTUK MELIHAT SELENGKAPNYA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG KASUS INI, SILAHKAN KLIK DISINI]


Banyak Terjadi Namun Jarang Sampai Ke Pengadilan

Sigop M. Tambunan, S.H., kuasa hukum Anto selama proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial sampai pemeriksaan di tingat kasasi mengapresiasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Menurut Sigop obyek kasus ini memang nilainya kecil, namun ada banyak kasus yang serupa dan jarang yang sampai ke pengadilan. Pekerja yang diputus hubungan secara sepihak, namun masih dalam masa kontrak, sebaiknya melakukan perlawanan secara hukum. Apalagi pekerja belum ada menerima teguran karena kesalahan.


Sigop menambah, perusahaan seharusnya bisa menerapkan ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan benar sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Klausul dalam perjanjian kerja yang berusaha menyimpangi ketentuan Undang-undang seperti dalam kasus ini sebaiknya dihindari. Perusahaan tetap harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pekerja sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

T#gs Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta PusatSigop M Tambunankaryawan kontrakPemutusan Hubungan Kerja
Komentar
1 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Alfonsius bin simon
Saya mantan karyawan adira yg barusan diphk bulan february dengan alasan tidak target,dan di posisi Sp 2 karna produktiviti,dan kotrak kerja saya selesai bulan 6 depan,dan saya posisi 2,8 tahun posisi karyawan kontrak,dri traning dan regular bisa mencapai 4 tahun bekerja siadira,..saya masih bertanya2 apakah adira memang tumpul akan undang2 ketenagakerjaan,
Reply Rabu, 30 Mei 2018 02:37
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments