Rabu, 15 Agu 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • PERADI RBA: Organisasi Advokat Sudah Perkaya Program Bantuan Hukum

Seri Liputan Enam Tahun Program Bankum (3)

PERADI RBA: Organisasi Advokat Sudah Perkaya Program Bantuan Hukum

Peradi RBA Jalankan Probono dan Bantuan Hukum Gratis
Betty Maria Kamis, 19 Juli 2018 17:11 WIB
Sumber: Koleksi Pribadi Luhut M.P. Pangaribuan

Kolase Photo Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M., Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA)

Jakarta.


Larasonline.com kembali menyajikan seri liputan enam tahun program bantuan hukum gratis. Liputan ini berangkat dari keinginan menggali sejauh mana sinergi antara organisasi advokat dengan program bantuan hukum gratis.


Program bantuan hukum gratis dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perbedaan sudut pandang mengenai pelaksanaan bantuan hukum gratis terlihat saat diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.


Sekelompok advokat mengajukan hak uji materil yang meminta Mahkamah Agung membatalkan Permenkumham Paralegal. Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permintaan advokat pemohon uji materil. Amar putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak mengikat secara hukum Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal. Sementara itu permintaan pembatalan dua Pasal lainnya yang mengatur pelatihan paralegal ditolak Mahkamah Agung.


Dua pasal yang dibatalkan Mahkamah Agung berisi norma yang memberi kewenangan paralegal untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi. Mulai dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Melalui putusan uji materil, Mahkamah Agung menetapkan norma paralegal berfungsi membantu advokat.


Menurut sumber dari BPHN dan dijelaskan juga dalam konsideran mengingat Permenkumham Paralegal, Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal dibentuk untuk pemerataan bantuan hukum. Terutama di daerah yang belum tersedia advokat praktik maupun organisasi bantuan hukum. Pembentukan Permenkumham Paralegal menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan program bantuan hukum gratis.




Hari ini (19/07/2018) Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., L.L.M., memaparkan pandangannya mengenai sinergi organisasi advokat dan program bantuan hukum gratis kepada Larasonline.com.


Sinergi OA dan Program Bantuan Hukum Gratis BPHN


Menurut Ketua Umum Peradi RBA, sinergitasnya (organisasi bantuan hukum dengan program bantuan hukum gratis) lebih pada bagaimana penyaluran dana bantuan hukum dari BPHN, yang dialokasikan dari APBN. Dalam rangka itu BPHN mengakreditasi setiap OBH. Lebih daripada itu (selain penyaluran dana bantuan hukum dan akreditasi OBH) menurutnya masih terbatas dalam hal pemberian bantuan hukum ini, apalagi tentang probono.


Organisasi Advokat (Peradi RBA) terus menerus berusaha melalui anggotanya memberi bantuan hukum. "Tapi dananya dikelola BPHN. Dengan keterbatasan yang ada Para Advokat dan atau OBH yang ada dibawahnya selalu berusaha memberi bantuan hukum ini", diuraikannya lebih lanjut.


Anggaran BPHN yang dialokasikan untuk program bantuan hukum menurutnya masih terlalu sedikit, sehingga jangkauannya masih terbatas. "Sementara (itu) advokat yang harus mencari biaya sendiri lebih punya keterbatasan, sekalipun ada dalam kode etik value system probono", jelas mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta tersebut.


Peradi RBA Laksanakan Probono Selain Bantuan Hukum


Peradi RBA membedakan antara probono dan bantuan hukum gratis. Dijelaskan Luhut, (probono) artinya kerelaan untuk melayani org lain, dari diri advokat yang bersangkutan, bukan karena ada dana bantuan hukum dan ada yang membutuhkannya.




Untuk pengelolaan bantuan hukum gratis secara mandiri dipercayakan kepada masing-masing OBH yang berada di DPD atau DPC termasuk pengelolaan dana bankum. Antara lain Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Peradi RBA Yogyakarta, memiliki OBH terakreditasi dan ada mendapat alokasi dana bantuan hukum.


Sedari Awal OA Perkaya Program Bantuan Hukum Gratis


Ketua DPD Peradi RBA Yogyakarta M. Syafei MS, S.H., yang dihubungi terpisah (19/07/2018) menjelaskan Yayasan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (YPBH Peradi) Bantul-Yogyakarta dikelola oleh DPD Peradi RBA Yogyakarta. Sudah melaksanakan program bantuan hukum gratis sejak tahun 2013 atau sejak periode pertama program bantuan hukum gratis.


Setiap tahunnya YPBH Peradi Bantul-Yogyakarta menangani 40 kasus bantuan hukum. Padahal menurut Syafei, OBH nya setiap tahunnya hanya mendapat alokasi dana bankum 30 kasus. Sehingga penanganan kasus orang miskin selebihnya yang tidak dibayar oleh dana bankum ditangani secara probono. "Saat ini akreditasinya C dan dalam proses menjadi akreditasi B", jelas Syafei.




Menurut Syafei, DPC Peradi lainnya di Yogya juga ada memiliki OBH terakreditasi. Selain itu masih ada DPC Peradi di Yogyakarta yang akan mengikuti akreditasi OBH tahun 2018.


Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi RBA menurut Luhut, (saat ini) tidak ada (memiliki) data penanganan kasus probono dan bantuan hukum. "Catatan probono belum ada karena masing-masing advokat yang mungkin telah melakukannya namun belum pernah dicatat. Peradi RBA saat ini sedang menyusun panduannya supaya semua tercatat" tutupnya.


Sebelumnya, menurut sumber dari BPHN, keterbatasan anggaran program bantuan hukum gratis setiap tahunnya dapat dilengkapi dengan penganggaran dana bantuan hukum dalam APBD. Selain itu untuk kasus orang miskin yang tidak dapat ditangani karena keterbatasan dana bantuan hukum dari APBN dan APBD, masih dapat ditangani secara probono oleh advokat yang bernaung dalam organisasi advokat. Kewajiban advokat menangani kasus probono diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

T#gs Badan Pembinaan Hukum NasionalBankumLuhut MP PangaribuanPERADI RBAorganisasi bantuan hukum
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments