Kamis, 18 Okt 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • OBH: Revitalisasi Peran Bantuan Hukum, Cegah Diskriminasi Layanan Pemasyarakatan

OBH: Revitalisasi Peran Bantuan Hukum, Cegah Diskriminasi Layanan Pemasyarakatan

Betty Maria Kamis, 26 Juli 2018 12:01 WIB
Larasonline.com

Keterangan Photo: Petugas kebersihan sedang membersihkan Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Jakarta.


Pendingin ruangan dan exhaust fan, kamar mandi dengan water heater, shower dan toilet duduk, wastafell, berikut lemari (cabinet) tertata rapi di dinding kamar tahanan, tidak ketinggalan kulkas dan peralatan lainnya. Kalau bukan disampaikan dalam konferensi pers KPK (21/07/2018), pembaca pasti menduga deretan fasilitas ini ada di hotel berbintang lima.


Kenyataannya fasilitas mewah tadi dimiliki kamar tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung. KPK memperlihatkan video penemuan fasilitas mewah ini saat konferensi pers (21/07/2018) di gedung KPK. Menurut KPK fasilitas mewah ditemukan saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein beserta stafnya Hendry Saputra.


KPK menangkap Wahid Husein (20/07/2018) dari rumahnya di Bojongsoa Bandung, karena diduga menerima suap dari tahanan terpidana korupsi. KPK menemukan adanya perbuatan jual beli kamar dan jual beli ijin keluar Lapas Sukamiskin. Bersama Wahid Husein, KPK menangkap juga Fahmi Darmawansyah (terpidana korupsi Bakamla) dan Andri Rahmat, terpidana umum tahanan pendamping di Lapas Sukamiskin.


Menteri Hukum dan HAM RI bertindak cepat menindaklanjuti OTT KPK. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dicopot dari jabatannya. Kementerian Hukum juga melakukan inspeksi mendadak ke berbagai Lapas/Rutan. Dalam berbagai kesempatan pihak Kementerian Hukum menyatakan akan menjadikan OTT KPK sebagai momen untuk melakukan revitalisasi pemasyarakatan.


Bagaimana organisasi bantuan hukum menanggapi adanya diskriminasi layanan pemasyarakatan yang diungkap melalui OTT KPK.


PBH Peradi Ruteng: Perbesar Peran OBH di Lapas/Rutan


Organisasi bantuan hukum (OBH) selaku pelaksana program bantuan hukum gratis bagi orang miskin beranggapan tahanan miskin adalah korban dari praktik diskriminasi layanan pemasyarakatan ini. Hal ini disampaikan Ketua Pusat Bantuan Hukum Ruteng, Erlan Yusran, S.H. (24/07/2018). Meskipun menurut Erlan diskriminasi pelayanan seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin selama ini belum pernah diketahui terjadi di Rutan Ruteng.



PBH DPC PERADI Ruteng meminta agar revitalisasi pemasyarakatan memberi peran lebih besar kepada pelaksanaan program Bantuan Hukum (Bankum) dilapas/rutan. Salah satu caranya dengan menyiapkan ruangan piket bagi OBH dalam rutan/lapas.


Pemberian peran lebih besar kepada pelaksana program bantuan hukum gratis, menurut Erlan tujuannya ada tiga. Pertama, peningkatan kuantitas penerima Bankum agar setiap tahanan yang belum mendapat Bantuan Hukum dapat menerima pendampingan. Kedua, peningkatan kualitas bankum agar setiap pencari keadilan seperti tahanan bisa berkonsultasi dengan Advokatnya secara lebih intens. Ketiga, pencegahan dini praktek diskriminasi atau intimidasi yang mungkin terjadi dirutan/lapas.


LBH Perjuangan: Lelang Jabatan Dalam Pemilihan Kepala Lapas/Rutan


Dihubungi secara terpisah (24/07/2018) Advokat Budi Sembiring, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan menyatakan tidak boleh adanya diskriminasi di dalam lapas/rutan. Karena tujuannya lapas/rutan agar para terdakwa dapat pembinaan supaya tidak melakukan perbuatan (melanggar hukum) lagi sehingga saat bebas dapat di terima di tengah-tengah masyarakat itu tujuannya. Kalau di buat diskriminasi menurutnya berarti ada kelas. Dampaknya ada perbedaan dalam pelakuan terhadap terdakwa sehingga negara saat membina terdakwa pasti adanya perbedaan yang diberikan baik fasilitas maupun kebutuhan-kebutuhan di rutan.


Advokat Budi Sembiring mengusulkan agar semua pihak harus berpegang pada Undang-undang tentang fasilitas negara. Negara harus memberikan perilaku yang sama terhadap para tahanan. Menteri Hukum dan HAM harus tegas kepada para aparatur negara yang menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya seperti pemecatan dan dalam memilih Kepala rutan harus menggunakan cara lelang jabatan secara terbuka supaya masyarakat dapat juga mengawasi calon-calon Kepala lapas supaya menghasilkan pemimpin yang berkredibel, jujur dan berkeadilan.


LBH Universitas Nasional: Bangun Sistem Pelayanan Bebas Pungli


Advokat Mustaqim, S.H., M.H., Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Universitas Nasional mengungkapkan, jika ada diskriminasi patut diduga ada indikasi pelanggaran. Menurutnya secara hukum tidak diperkenankan adanya penerapan hukum yang diskriminasi, karena konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) telah menegaskan adanya kewajiban memperlakukan sama setiap warga negara. Terkait status narapidana juga harus diperlakukan sama sesuai hukum yang ada. Semua narapidana mempunyai hak yang sama sesuai hukum.



Advokat Mustaqim menyarankan Kementerian Hukum dan HAM segera membuat atau merubah sistem pelayanan yang bisa menghindarkan adanya pungli dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh petugas di rutan dan lapas.


LBH Medan: Menteri Hukum Monitor Pengawasan Internal dan Buka Hotline Pengaduan


Direktur LBH Medan Advokat Surya Adinata, S.H., M.Kn., (25/07/2018) menyatakan apa yang terjadi di Lapas Sukamiskin sangat dimungkinkan terjadi di lapas-lapas lainnya. Sudah menjadi rahasia umum untuk mendapatkan fasilitas berlebih warga binaan harus mengeluarkan dana berlebih untuk diberikan kepada oknum-oknum tertentu.


"Dengan adanya warga binaan bisa mendapatkan fasilitas berlebih dari warga binaan lainnya maka sudah jelas telah terjadi diskriminasi di lapas itu sendiri. Oleh karenanya, saat ini Lembaga pemasyarakatan bukan lagi tempat yang mencekam bagi pelaku kejahatan sehingga tidaklah heran salah satu penyebab kejahatan terus meningkat karena lembaga pemasyarakatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya", diuraikan Surya.


Direktur LBH Medan ini juga menambahkan, OBH sangat menyayangkan hal seperti ini terus berulang. Untuk itu kita meminta kepada Menteri Hukum dan HAM agar selalu memonitor pengawasan yang dilakukan bawahan, seraya dapat membuka hotline pengaduan masyarakat guna mendapatkan laporan ketimpangan yang terjadi di dalam lapas dari mantan warga binaan maupun keluarga warga binaan yang berkunjung.


LPBH AI: Koruptor Ditempatkan Satu Sel Dengan Maling Ayam


Ketua Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia, H. Abdul Rachman, S.H., M.H., (25/07/2018) mengatakan koruptor dan maling ayam ditempatkan di lapas atau di rutan yang sama tanpa pandang bulu. Hal ini menurutnya sejalan dengan prinsip "equality among the law" yang artinya persamaan dimata hukum. "Rasulullah bersabda jika Fathimah putriku mencuri akan kupotong tangannya", jelas H. Abdul Rachman menutup pernyataannya.

T#gs LapasLapas SukamiskinOBHOTT KPKRevitalisasi LapasRutan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments