Rabu, 15 Agu 2018

Menunda Pengucapan Putusan, Menunda Keadilan

HLR Kamis, 02 Agustus 2018 11:00 WIB
Larasonline.com

Sidang terdakwa UH digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Fahrudin Agus Prawira, S.H., (dua dari kanan) dan Franditya Utomo, S.H., (pertama dari kanan) duduk dibangku Penasihat Hukum mendengar Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas saksi.

Jakarta

"Justice delayed, justice denied", keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak. Demikian ungkapan diucapkan Prof. Jimly Ashidiqie menanggapi penundaan pengucapan putusan pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. MK baru memutusnya 23 Januari 2014 padahal perkaranya didaftarkan 10 Januari 2013, atau memakan waktu setahun tiga belas hari.

Penundaan pengucapan putusan bukan hanya terjadi di Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum lebih sering mengalaminya. Seringnya terjadi dalam perkara-perkara pidana yang terdakwanya tergolong miskin.

Kejadian hakim menunda pengucapan putusan dialami advokat Fahrudin Agus Prawira, S.H. Ia mengeluhkan sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menunda pengucapan putusan untuk kedua kalinya. Fahrudin yang berprofesi advokat dan bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta Selatan menyatakan "pencari keadilan (terdakwa) dan Penasihat Hukum kecewa dengan penundaan pengucapan putusan ini".



Fahrudin menjelaskan pemeriksaan perkara pidana yang didampinginya sudah selesai tanggal 18 Juli 2018. Seluruh saksi dan terdakwa dan alat bukti lainnya sudah diperiksa. Penuntut Umum sudah menyampaikan surat tuntutan yang meminta terdakwa dihukum dua tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebabkan membawa cutter. Penasihat Hukum sudah menyampaikan pembelaan dan sudah ditanggapi oleh Penuntut Umum.

Hakim mengagendakan pengucapan putusan dilaksanakan seminggu kemudian yaitu tanggal 25 Juli 2018.

Pada tanggal 25 Juli 2018, Fahrudin kembali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah menunggu beberapa jam dari siang hari, sidangpun digelar sore harinya. Sesaat sidang digelar, Hakim menyatakan belum bisa memutus hari itu karena putusan belum siap. Hakim menyatakan pengucapan putusan akan dilaksanakan dalam sidang tanggal 01 Agustus 2018 dan memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan terdakwa serta memerintahkan Penasihat Hukum untuk hadir kembali tanpa dipanggil

Sesuai penetapan Hakim, Fahrudin lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 1997 tersebut sudah hadir di Gedung Pengadilan sejak tengah hari. "Sejak dari pukul 14.00 Wib saya sudah menunggu didalam ruang sidang. Setelah sore hari, Jaksa meminta saya untuk menemui Jaksa diluar ruang sidang. Jaksa menyatakan sidang ditunda karena Majelis Hakim hanya ada dua orang sehingga tidak lengkap". Sidang akan diagendakan kembali hari Rabu tanggal 9 Agustus 2018.



Dengan wajah kesal Fahrudin meninggalkan Jaksa di depan ruang sidang 6. Sementara Majelis Hakim yang mengadili perkaranya di ruang sidang enam masih terus bersidang mengadili perkara lainnya meskipun hanya ada dua orang hakim.

Penasihat Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan

UH (nama samaran, lakilaki, 40 tahun), terdakwa yang didampingi Fahrudin disidangkan karena diduga melanggar dua pasal pidana. Pertama melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP karena mengirimkan pesan singkat berisi ancaman kepada seorang wanita teman dekatnya dan yang kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 2 Tahun 1951 karena sewaktu ditangkap UH ada membawa cutter dalam tasnya.

Jaksa mengajukan perkara UH ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Surat Dakwaan berbentuk kumulasi. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ditambahkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 2 Tahun 1951. Ancaman hukuman terberat yang dihadapi terdakwa UH penjara selama sepuluh tahun.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa yang meminta UH dihukum dua tahun penjara karena terbukti melanggar dua pasal pidana tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang meminta UH dibebaskan.



Jaksa Gunakan Rumusan Pasal 335 (1) ke-1 KUHP Yang Sudah Dibatalkan MK

Menurut Franditya Utomo, S.H., rekan Fahrudin, Penasihat Hukum meminta demikian karena Jaksa menggunakan dalam Dakwaanya Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP frasa "perbuatan tidak menyenangkan" yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan pengujian undang-undang Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, rumusan norma Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP berubah menjadi:

"Barang siapa secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Sementara itu dalam uraian surat dakwaan dan surat tuntutannya, Penuntut Umum masih menggunakan rumusan norma Pasal 335 (1) ke-1 KUHP sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 335 (1) ke-1 KUHP yang dituliskan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yaitu:

"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Cutter Bukan Termasuk Senjata Tajam


Alasan selanjutnya menurut Franditya yang kerap disapa Didit, terdakwa harus dibebaskan karena perbuatan membaca cutter bukan termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 2 Tahun 1951.

"Cutter bukan senjata tajam" ditegaskan Didit dalam Pledoinya. Terdakwa UH yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir PPD menggunakan cutter sebagai alat untuk membantu membereskan persoalan teknis seperti memotong dan menyambung kabel, membersihkan karat pada berbagai bidang bus, serta berbagai kebutuhan dan permasalahan teknis insidentil yang harus terdakwa UH selesaikan setiap hari.

"Singkat kata cutter adalah alat kerja yang sangat wajar terdakwa bawa ataupun tidak sengaja terbawa kemanapun terdakwa pergi, terkait dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sebagai sopir bus PPD" diuraikan Didit dalam Pledoinya.

"Karena terdakwa didakwa dengan dakwan kumulatif, maka dengan tidak terbuktinya satu unsur dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua, maka seluruh dakwaan yang diajukan kepada terdakwa tidak terbukti" disimpulkan dalam Pledoi yang ditandatangani Didit dan Fahrudin.

Bagaimana Majelis Hakim akan menetapkan hukum dalam perkara ini. Apakah cutter termasuk senjata tajam yang boleh dibawa apabila sudah punya ijin? Dan apakah rumusan Pasal 335 (1) ke-1 KUHP yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi masih sah digunakan dalam Surat Dakwaan? Ataukah pengucapan putusan masih akan ditunda lagi? Mari menunggu sidang tanggal 8 Agustus 2018.

T#gs Fahrudin Agus PrawiraFranditya UtomoPasal 335 (1) ke-1 KUHPPasal 335 1 ke 1 KUHPPutusan MK No 1/PUU-XI/2013Putusan MK No 1 PUU XI 2013Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951Undang undang Darurat No 2 Tahun 1951perbuatan tak menyenangkan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments