Rabu, 15 Agu 2018

Meminta MK Merubah Pendirian: 'Presidential Treshold Kebijakan Hukum Terbuka Pembuat Undang-undang'

Redaksi Bankum Files Jumat, 22 Juni 2018 13:38 WIB
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jakarta.


Deni Indrayana, wakil Menteri Hukum dan HAM diera pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengajukan pengujian norma Undang-undang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas dukungan untuk pencalonan presiden/wakil presiden (presidential treshold) dalam pemilu tahun 2019.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali memeriksa dan memutus permintaan pengujian ambang batas pencalonan presiden. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Deni Indrayana dan kawan-kawan. Menurut Deni Indrayana dalam keterangan persnya, "meskipun sudah diuji sebelumnya, tapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat dan wajib diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi".

Melalui siaran pers tanggal 13 Juni 2018, para Pemohon mendesak Mahkamah Konstitusi memutus permintaan pengujian ini sebelum berakhirnya masa pendaftaran calon presiden/wakil presiden di 10 Agustus 2018. Bisakah Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini sebelum 10 Agustus 2018 yang hanya tersisa waktu selama kurang dari dua bulan?

Bisakah Diputus Sebelum Pendaftaran Capres/Cawapres?

Pengujian presidential treshold selalu diajukan menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden/wakil presiden. Pengujian pertama di tahun 2008 didaftarkan tanggal 02 Desember 2008. Ada dua pemohon yang mendaftarkan permohonan secara bersama di tanggal 02 Desember 2008. Pemohon pertama Saurip Kadi, perkaranya terdaftar dengan Nomor

51/PUU-VI/2008. Pemohon kedua dari Partai Bulan Bintang yang perkaranya terdaftar dengan Nomor 52/PUU-VI/2008.

Masih dibulan Desember 2008, permohonan pengujian ketiga didaftarkan tanggal 11 Desember 2008. Pemohonnya ada tiga orang yaitu: M. Fadjroel Rachman, Mariana, dan Bob Febrian. Perkara ini tercatat dengan Nomor 56/PUU-VI/2008.

Pada tanggal 15 Desember 2008, enam partai politik mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 9 UU 42/2008. Adapun keenam parpol tersebut yaitu DPP Partai Hanura, Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaharuan, DPP Partai Indonesia Sejahtera, DPP Partai Buruh, DPP Partai Peduli Rakyat Nasional, DPP Partai Republika Nusantara. Perkara ini tercatat dengan Nomor 59/PUU-VI/2008.



Permohonan pengujian Nomor 51/PUU-VI/2008, permohohan pengujian Nomor 52/PUU-VI/2008 dan Permohonan pengujian Nomor 59/PUU-VI/2008 digabungkan pemeriksaannya. Mahkamah Konstitusi memutusnya bersamaan pada tanggal 18 Februari 2009. Amarnya menolak permohonan pengujian dan menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi hanya membutuhkan waktu selama dua bulan dan enam belas hari untuk memproses permohonan mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan perkara sampai dengan putusan.

Permohonan pengujian Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diajukan M. Fadjroel Rachman dkk, diputus sehari sebelum pembacaan putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Amar putusannya menolak permohonan pengujian untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Untuk perkara ini Mahkamah Konstitusi hanya membutuhkan waktu selama dua bulan dan enam hari untuk memutusnya sejak didaftarkan tanggal 11 Desember 2008.

Setelah penolakan permohonan pengujian, Pemilu presiden/wakil presiden tahun 2009 dijalankan dengan menggunakan norma presidential treshold dalam Pasal 9 UU 42/2008.

Menjelang Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2014, kembali Mahkamah Konstitusi menerima permintaan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008. Ada empat permohonan pengujian yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan yang pertama terdaftar dengan Nomor 101/PUU-X/2012 atas nama Habiburokhman, SH, dkk selaku Pemohon. Pendaftaran diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 01 Oktober 2012. Namun Pemohon mencabut permohonannya dan Mahkamah Konstituusi menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan yang dibacakan tanggal 15 Oktober 2012. Konsekuensi dari pencabutan ini, maka Habiburokhman, SH, dkk tidak dapat lagi mengajukan pengujian Pasal 9 UU 42/2008 di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian yang kedua menjelang Pemilu 2014 tercatat dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 atas nama Efendi Gazali selaku Pemohonnya. Perkaranya didaftarkan tanggal 10 Januari 2013.

Permohonan yang ketiga jelang Pemilu 2014 diajukan oleh M. Farhat Abbas dan Narliz Wandi Piliang Iwan Piliang. Perkaranya didaftarkan tanggal 4 April 2013 dan tercatat dengan Nomor 46/PUU-XI/2013. Terakhir permohonan yang diajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., tanggal 13 Desember 2013 yang tercatat dengan Nomor 108/PUU-XI/2013.



Permohonan dari Farhat Abbas dkk diputus Mahkamah Konstitusi dalam sidang tanggal 27 Juni 2013. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara ini membutuhkan waktu selama dua bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari sejak pendaftaran tanggal 4 April 2013. Sedangkan permohonan dari Prof. Yusril diputus Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Maret 2014. Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu selama tiga bulan dan 11 (sebelas) hari sejak pendaftaran tanggal 13 Desember 2013. Sementara itu permohonan pengujian dari Efendi Gazali baru diputus tanggal 23 Januari 2014 atau memakan waktu selama setahun tiga belas hari sejak pendafftaran tanggal 10 Januari 2013.

Dari penelusuran delapan perkara ini, waktu tercepat memutus perkara pengujian presidential treshold dalam dua bulan enam hari yaitu permohonan yang diajukan M. Fadjroel Rachman dkk. Sedangkan waktu terlama saat memeriksa dan memutus permohonan dari Effendi Gazali yaitu setahun tiga belas hari. Pembaca kiranya sudah bisa mendapatkan gambaran jawaban apakah bisa Mahkamah Konstitusi memutusnya sesuai tenggang waktu yang dimintakan para Pemohon.

Mungkinkan MK Merubah Putusan Sebelumnya?

Deni Indrayana, menyatakan obyek pengujian adalah norma hukum dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 UU 7/2017 berbunyi: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Pasal 222 UU 7/2017 secara formal memang belum pernah diajukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Namun rumusan norma dalam Pasal 222 UU 7/2017 ini mengatur mengenai presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden.

Rumusan norma Pasal 222 UU 7/2017 relatif sama dengan norma yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi: "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden".

Pasal 9 UU 42/2008 selain sudah diuji berulang kali di Mahkamah Konstitusi, juga sudah digunakan sebagai dasar pendaftaran calon Presiden/Wakil Presiden dalam dua kali Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden ditahun 2009 dan 2014.



Menurut penelusuran Larasonline.com, dari delapan perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, para pemohon sudah menggunakan 17 (tujuh belas) alasan konstitusional untuk membatalkan Pasal 9 UU 42/2008. Alasan konstitusional adalah ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menurut Pemohon bertentangan dengan norma presidential treshold dalam Pasal 9 UU 42/2008.

Tujuh belas ketentuan dalam UUD 1945 yang sudah pernah digunakan untuk membatalkan presidential treshold yaitu: Pasal 1 (2), Pasal 4 (1), Pasal 6 A (1), Pasal 6 A (2), Pasal 7 C, Pasal 22 E (1), Pasal 22 E (2), Pasal 22 E (3), Pasal 27 (1), Pasal 28 C (2), Pasal 28 D (1), Pasal 28 D (3), Pasal 28 H (2), Pasal 28 I (2), Pasal 28 I (4), Pasal 28 I (5), dan Pasal 28 J (1). MK menyatakan tujuh belas ketentuan UUD 1945 ini tidak ada yang bertentangan dengan presidential treshold.

Pihak yang hendak menguji kembali presidential treshold, dalam permohonannya tidak dapat menggunakan lagi 17 alasan konstitusional yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Pengujian kembali dimungkinkan bila menggunakan alasan konstitusional yang berbeda dari 17 alasan konstitusional sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-undan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005.

Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi mengatur terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pengecualian ketentuan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan: "Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".

Walaupun sudah diajukan sebanyak delapan kali, dan dengan 17 alasan konstitusional tidak ada satupun dari permohonan pengujian norma presidential treshold dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetap tidak bergeming dari pendapatnya dalam putusan pertama sampai putusan yang kedelapan. Presidential treshold adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembuat undang-undang yang mendapat delegasi dari Pasal 6 ayat (5) UUD 1945. Pasal 6 A ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi: "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang".

Mungkinkah MK merubah pendiriannya ini? Mari kita tunggu Putusan pengujian presidential treshold terbaru.


Peraturan Pilihan Untuk Anda:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

T#gs Mahkamah Konstitusiambang batas dukungan pencalonan presidenkebijakan hukum terbukaopen legal policypengujian undang-undang Pemilu Presidenpengujian undang undang Pemilu Presidenpresidential treshold
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments