Rabu, 15 Agu 2018

MK Tolak Permintaan Pelibatan DPR Dalam Aksi Korporasi Penggabungan BUMN

HLR Rabu, 06 Juni 2018 09:12 WIB
setkab.go.id

Ilustrasi

Jakarta.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang diajukan oleh Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara (SP PLN). Putusan dibacakan dalam sidang tanggal 31 Mei 2018 pukul 14.24 Wib.

Serikat Pegawai PLN sebelumnya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan meminta pembatalan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN yang berbunyi:

Pasal 14 ayat (2): "Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS"

Pasal 14 ayat (3): "Pihak yang menerima kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai: (a).perubahan jumlah modal; (b).perubahan anggaran dasar; (c).rencana penggunaan laba; (d).penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, pemisahan serta pembubaran persero; (e).investasi dan pembiayaan jangka panjang; (f).kerja sama persero; (g).pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; (h).pengalihan aktiva".

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU BUMN dinilai SP PLN bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan".

Alasan dan Bukti Dari SP PLN

SP PLN beralasan keberadaan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN mengakibatkan Pemerintah dapat melakukan perubahan anggaran dasar BUMN yang mencakup penggabungan, peleburan, dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, pengambilalihan dan pemisahan serta pembubaran persero hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui pengawasan DPR. SP PLN berkeinginn penggabungan BUMN melibatkan DPR melalui fungsi pengawasannya.

Alasan keberatan SP PLN lainnya yaitu, pembentukan anak perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang menghilangkan kewenangan pengawasan DPR, selanjutnya akan mengakibatkan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham akan menjadi kewenangan induk BUMN. Terjadi pengalihan peran dari pemerintah kepada induk BUMN.



SP PLN menguatkan alasan keberatannya dengan mengutip Pasal 2A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Pasal 2A ayat (1) berbunyi: "Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN".

Pasal 2A ayat (2) berbunyi: "Yang dimaksud dengan "hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar" antara lain hak untuk menyetujui: (a).pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris; (b).perubahan anggaran dasar; (c).perubahan struktur kepemilikan saham; (d).penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain".

SP PLN merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU BUMN karena akibat dari penggabungan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk membuktikan dalil keberatannya, SP PLN mengajukan sepuluh bukti surat mulai dari naskah Undang-undang Dasar, lima Undang-undang terkait, satu Peraturan Pemerintah dan dua Peraturan Presiden. SP PLN juga mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Ichsanuddin Noorsy yang pada pokoknya menyatakan ahli setuju adanya holdingisasi BUMN. Namun ada persyaratan yaitu Pemerintah terlebih dahulu melakukan pemilahan antara sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (public good), sektor komersil (comercil good) dan sektor kuasi. Pengelolaannya harus dilakukan dengan efisien dan efektif sebagai entitas bisnis dan tidak disentuh politik praktis.

Tanggapan dan Bukti Dari Pemerintah

Sementara itu Pemerintah menanggapi Permohonan pengujian SP PLN dengan menyatakan SP PLN tidak mempunyai kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU BUMN. Terhadap pokok permohonan Pemerintah menyatakan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU BUMN tidak menghilangkan kewenangan pengawasan DPR terhadap Menteri BUMN. Pasal 14 ayat (3) UU BUMN juga bukan norma yang memuat pengaturan mengenai "kewenangan RUPS untuk memberikan persetujuan pembentukan anak perusahaan", melainkan hanya mengatur mengenai "pembatasan pemegang kuasa dari Menteri BUMN dalam melaksanakan kuasa untuk pembentukan BUMN". Penggabungan BUMN merupakan aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan RUPS dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas sehingga tidak menggunakan mekanisme APBN.

Pemerintah meminta MK mengkesampingkan dalil SP PLN yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 karena bukan kewenangan MK untuk menilainya dan PP 72/2016 ini sudah pernah dilakukan uji materil di Mahkamah Agung yang putusannya menolak permintaan uji materil.



Untuk menguatkan dalil bantahannya Pemerintah mengajukan tiga orang ahli dan seorang saksi yaitu: Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof. F.X. Sugianto dan DR. Refly Harun, S.H., M.H., serta saksi Herman Hidayat.

Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutus menolak permintaan SP PLN untuk membatalkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN. MK beralasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN bukan mengatur mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana didalilkan SP PLN. Pasal 14 ayat (2) dan (3) hanya mengatur mengenai pemberian kuasa dengan hak substitusi oleh Menteri kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Norma dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) justeru memberikan pembatasan kepada penerima kuasa dalam mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN. Norma ini tidak bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Menurut MK, Pasal 14 ayat (3) UU BUMN berkaitan dengan Pasal 1 angka 13 UU BUMN sehingga penggabungan BUMN merupakan aksi korporasi yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris karena harus mendapat persetujuan dari RUPS.

MK menilai tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero sebab DPR bukanlah bagian dari RUPS maupun Dewan Komisaris. Pengawasan DPR harus diletakkan dalam kerangka fungsi pengawasan politik terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945. Misalnya ketika Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN. Pada saat itulah DPR mempertanyakan pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang telah Pemerintah alokasikan untuk BUMN.

Untuk melihat sejauh mana fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN, MK membedakan antara tindakan memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN dengan tindakan BUMN itu sendiri. Tindakan memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN memerlukan keterlibatan DPR sebab modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN. DPR perlu memberi persetujuan terhadap tindakan memberi modal untuk membentuk BUMN atau menambah modal BUMN melalui pembahasan Rancangan Undang-undang APBN.

Sedangkan setelah BUMN terbentuk, BUMN akan menjadi subjek hukum berupa badan hukum (rechtspersoon atau legal person). Sebagai subjek hukum, BUMN adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum BUMN diwakili oleh Direksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU BUMN. Perbuatan hukum BUMN dapat berupa perbuatan hukum pada umumnya maupun perbuatan hukum dalam rangka aksi atau tindakan korporasi. Penggabungan BUMN menurut MK merupakan bagian dari tindakan atau aksi korporasi yang artinya tindakan itu baru ada setelah BUMN dibentuk atau pengurusan perseroan. Menurut Pasal 31 UU BUMN Jo Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007, pengawasannya dilakukan oleh Komisaris.

Mengenai akan munculnya pemutusan hubungan kerja massal sebagai akibat dari penggabungan BUMN, MK menyatakan penyelesaian sengketanya dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial.


Untuk melihat selengkapnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sumber berita ini silahkan Klik Disini

T#gs BUMNBadan Usaha Milik NegaraMahkamah KonstitusiSP PLNpenggabungan BUMN
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments