Senin, 26 Feb 2018
  • Home
  • Berita
  • Persidangan
  • MK: Kecuali Kewenangan Judisial KPK, DPR Berhak Angket Pelaksanaan Tugas dan Kew

MK: Kecuali Kewenangan Judisial KPK, DPR Berhak Angket Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

HLR Kamis, 08 Februari 2018 23:32 WIB
Sumber: Antara

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Arif Hidayat

Ter Iklan 1
Jakarta.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan putusan atas tiga permohonan pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) pada Kamis tanggal 08 Februari 2018.

Permohonan Pengujian Nomor 36/PUU-XV/2017 diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Yudistira Rifky Darmawan dan Tri Susilo, S.H., M.H. Permohonan Pengujian Nomor 37/PUU-XV/2017 diajukan oleh Horas AM Naiborhu dan Permohonan Pengujian Nomor 38/PUU-XV/2017 diajukan DR. Harun Al Rasyid, S.H., M.Hum, Hotman Tambunan, S.T., MBA., DR. Yadyn, S.H., M.H., Novariza, S.T., S.H., dan Lakso Anindito, S.H.

Pengajuan hak angket oleh DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, disebut melatar belakangi pengajuan permohonan pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-undang MD3 kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 79 ayat 3 Undang-undang MD3 berbunyi: "Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam petitum permohonannya, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 79 ayat 3 Undang-undang MD3 frasa "pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang tidak dimaknai "hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif".

Petitum demikian diajukan karena Pemohon beralasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga tidak dapat diajukan hak angket. Selain itu Pemohon juga mendalilkan hak angket dapat mengganggu independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pemohon khawatir Panitia Angket DPR akan meminta dokumen-dokumen kasus yang sedang ditangani KPK diantaranya kasus E-KTP.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Nomor 38/PUU-XV/2017 menyatakan menolak permohonan para pemohon. Sedangkan dalam perkara nomor 37/PUU-XV/2017 amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Walaupun menolak permohonan pengujian undang-undang dan menyatakan KPK termasuk cabang kekuasaan eksekutif sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat diajukan hak angket oleh DPR, Mahkamah Konstitusi menegaskan pelaksanaan kewenangan judisial KPK yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dikecualikan dari penggunaan hak angket DPR.

"Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)" urai Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya halaman 109-110.

Menurut MK, berdasar Pasal 6 Undang-undang KPK, berkaitan dengan ruang lingkup tugas, wewenang dan kewajiban, KPK mempunyai 5 tugas yaitu: a.kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b.supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c.melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d.melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; e.melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pertimbangan putusan halaman 110 poin 3.22. Mahkamah Konstitusi kembali mengulang penyebutan pelaksanaan tugas dan wewenang yudisial KPK dikecualikan dari penggunaan hak angket DPR.

"Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma check and balances tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan" tegas MK.

Armansyah, S.H., M.H., staf pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ketika diminta tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi melalui sambungan telepon menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi memang termasuk auxiliary organ dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan hak angket kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
T#gs DPRHak AngketKPKKewenangan JudisialMahkamah Konstitusi
Komentar
2 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
Heri Yanto, ST
haii
Reply Jumat, 09 Feb 2018 14:03
Heri Yanto, ST Sabtu, 10 Feb 2018 09:40
ok
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments