Senin, 24 Sep 2018

Lapas Overkapasitas, RSKO Jakarta Underkapasitas

dr. Azhar: Pecandu Tempatnya Di Rumah Sakit Bukan Di Penjara
Betty Maria Sabtu, 18 Agustus 2018 21:00 WIB
Larasonline.com

Kolase Photo Trianto alias Bom. Photo kiri: sesaat setelah Trianto dikeluarkan dari Rutan Cipinang sebelum menjalani rehabilitasi. Photo ini diambil tanggal 28 Maret 2018. Photo Kanan: Diambil tanggal 06 Juli 2018 atau setelah Trianto menjalani rehabilitasi selama lebih kurang empat bulan di RSKO Jakarta

Jakarta.


Sudah jadi pengetahuan umum, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara penghuninya melebihi daya tampungnya atau overkapasitas. Penyebabnya jumlah tahanan kasus narkoba melonjak. Lebih setengah dari 250.000 terpidana/tahanan terlibat kasus narkoba.


Bagaimana keadaan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau pusat rehabilitasi. Apakah juga penuh sesak dengan pasien pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi?


Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Larasonline.com mengunjungi RSKO Jakarta di Jalan Lapangan Tembak No.75 Cibubur Jakarta Timur (15/08/2018). Sangat mengejutkan, RSKO Jakarta hanya dihuni enam puluh empat orang pasien pecandu narkoba dari kapasitas 100 tempat tidur yang tersedia.


Artinya kapasitas RSKO Jakarta yang terpakai hanya 64%. RSKO Jakarta kekurangan pasien pecandu narkoba untuk diobati. Kapasitasnya yang tidak terpakai sekitar 36%. Keadaan ini kontras dari Lapas/Rutan yang overkapasitas karena terpidana atau tahanan narkoba.



Underkapasitas RSKO Jakarta menunjukkan terjadinya anomali karena menurut data BNN tahun 2017 ada lebih kurang 3,5 juta pengguna narkoba di Indonesia. Satu juta diantaranya adalah pecandu. Selain itu masih menurut data BNN di tahun 2017, ada 58.365 orang ditangkap dan dimasukkan ke Lapas/Rutan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika. Dari jumlah tersebut hanya 1.638 orang yang direkomendasi untuk menjalani rehabilitasi.


Bagaimana RSKO Jakarta menyikapi keadaan ini. Larasonline.com (15/08/2018) mewawancarai Direktur Utama RSKO Jakarta, dr. Azhar Jaya, SKM, MARS dan dr. Gerald Mario Semen, SpKJ, Direktur Medik dan Keperawatan.


Pecandu Atau Pemakai Narkoba Tempatnya di Rumah Sakit


Mengenai banyaknya terpidana narkoba di Lapas/Rutan, Dr. Azhar juga mengatakan, "Jangan (pecandu) dipenjara." Namun jika memang untuk alasan tertentu Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memberikan rehabilitasi tersebut, Ia mengungkapkan dapat memaklumi misalnya: penelusuran jaringan narkotika atau alasan demi kepentingan hukum lainnya.


Kalau tertangkap dan hanya ditemukan berapa miligram, jelas-jelas dia pemakai bukan pengedar. Pemakai inilah yang harus diselamatkan. Kalau pengedar atau bandar boleh diberikan hukuman seberat-beratnya. "Tapi kalau dia ditangkep hanya bawa 0 (nol koma sekian), ekstasi 1-2 butir, ya sudah itu pemakai. Pemakai serahkan ke kami begitu loh. Cuman kalau dia bawa satu plastik, itu dia mau jual. Itu lain lagi itu. Itu sudah urusan hukumlah. Tapi kalau yang masih kayak begitu, itu anak bangsa juga", ditambahkan dr. Azhar.


"Kalau pecandu atau pemakai, harusnya mereka itu tempatnya disini, itu yang salah ditempatkan, " ditambahkan dr. Gerald Mario yang merupakan Direktur Medik dan Keperawatan di RSKO Cibubur.



Dr. Azhar berpendapat bahwa pengguna narkoba rata-rata masyarakat produktif yang dewasa muda. Sehingga membutuhkan penanganan atau pengobatan yang tepat agar tidak hancur.


"Tapi kalau dia masuk ke tempat-tempat di rehab secara tepat, insya Allah masih bisa nyelametin", jelasnya.


Ia menyarankan untuk konsisten, jika namanya pemakai segera rehab, kalau namanya pengedar hukum saja habis-habisan. "Sudah itu saja prinsipnya, tapi jangan nanti pemakai dihukum", pintanya.


Masih menurut dr. Azhar, hal tersebut yang membedakan persepsi antara di dunia kesehatan dengan dunia hukum. "Kira-kira begitu kalau saran saya, kalau pemakai segera ya (direhabilitasi). Kalau ngelihat teman segala macam segera kalau mereka mau sembuh sudah ketempat kita saja. Disini sekali lagi bukan penjara, disini kita rumah sakit", jelasnya.


Ia juga menjelaskan banyak titipan-titipan pasien narkoba yang terjerat kasus hukum untuk direhab di RSKO Jakarta, sehingga pergerakan pasien dibatasi namun bukan lagi di hukum kurungan penjara tetapi diganti dengan terapi di Rumah Sakit.


Pasien Hukuman dan Pasien Reguler


Rehabilitasi narkoba penghuni RSKO Jakarta menurut dr. Azhar, dibedakan menjadi 2 kategori pasien, yaitu pasien reguler dan pasien hukuman.



Pasien reguler adalah pasien yang datang ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan. Sedangkan pasien hukuman adalah pasien yang berasal dari lapas/rutan, yang mendapatkan putusan pengadilan untuk dilakukan rehab medis akibat penyalagunaan narkoba bagi diri sendiri.


Contohnya: bisa Artis atau bisa juga masyarakat miskin yang ditangkap dan di hukum karena menggunakan narkotika kemudian dihukum untuk menjalani rehabilitasi medis.


Dr. Azhar mengungkapkan, standar pelayanannya tidak berbeda antara pasien reguler, maupun pasien hukuman. Semua standarnya pelayanan rumah sakit ketergantungan obat sama, baik bagi pasien hukuman maupun bagi pasien reguler.


Kalaupun ada perbedaan, untuk pasien yang dalam ''hukuman" lebih terkait dengan masa hukumannya. "Kalau perintah Pengadilan harus direhab selama 6 bulan, pasien harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Kalau direhab selama 1 tahun di RSKO ya 1 tahun. Tergantung putusannya. Tapi kalau standar (pelayanan) tetap sama, mau itu pasien hukuman, mau itu pasien rehab sukarela. Itu tidak ada perbedaan. Cuma lamanya inilah yang terkait dengan seberapa jauh pengadilan menetapkan dia berapa lama direhab."


Pasien RSKO Jakarta 40% Pecandu Miskin


Saat ini RSKO Jakarta (15/08/2018) menangani sejumlah 64 orang pasien. Jumlah tempat tidur yang tersedia ada sekitar 100 kamar.


Ada 2 karakteristik (latar belakang ekonomi) pasien narkoba menurut dr. Azhar. Bisa kaya sekali, ada juga yang miskin sekali. Jumlah pasien miskinnya di RSKO lebih banyak dari pada pasien yang kaya. Sekitar 80 % tempat tidur dihuni oleh pasien kelas III. Ada sekitar 40-an pasien dikategorikan kurang mampu sedang dirawat.



"Jadi kalau kita lihat dari tempat tidur kita ada kelas VIP ada 12 tempat tidur, kelas I, kelas II dan kelas III. VIP nya ini penuh, kelas I kelas II hampir bisa dibilang kosong, kelas III penuh," ungkapnya lebih lanjut.


Menurutnya, untuk kelas III merupakan pasien yang tergolong di subsidi oleh negara atau kurang mampu. RSKO akan menanyakan tergantung calon pasien mau masuk yang mana. Kalau calon pasien ingin mendapatkan perawatan kelas VIP, RSKO akan menyediakan. Apabila tidak mampu, tentunya masuk ke kelas III yang dibiayai negara.


Ia menambahkan untuk menanggulangi narkoba maka pemerintah mewujudkan yang namanya program IPWL. Program khusus di luar BPJS. Untuk membiayai pasien-pasien yang tidak mampu dirawat di kelas III.


"Kita ada namanya program IPWL yang dibiayai oleh Kemenkes jadi pasien-pasien yang tidak mampu ini dibiayai oleh negara. IPWL ini sejenis BPJS. Tapi kalau BPJS tidak bisa meng-cover program napza, pasien rehab napza. Karena program rehab napza ini program prioritas pemerintah juga", paparnya.


Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)


RSKO Jakarta merupakan salah satu institusi kesehatan yang juga memberikan layanan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL ). IPWL merupakan program rehabilitasi pecandu narkoba dari pemerintah.


"Pasien-pasien napza yang ingin sembuh. Dapat mendatangi tempat-tempat yang sudah ditunjuk pemerintah termasuk RSKO Jakarta. Jadi pemerintah ini memberikan program IPWL ini bukan cuma di RSKO tapi di banyak tempat, " dijelaskannya.



Dicontohkannya selain di RSKO Jakarta, untuk penyelenggara IPWL ini di wilayah Jakarta ada di RSJ Soeharto Heerdjan, RSUD Duren Sawit, kemudian ada beberapa klinik swasta. Semua Institusi Kesehatan penyedia IPWL ada daftarnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu.


Untuk mekanisme pelaksanaannya, ketika calon pasien datang ke RSKO Jakarta maupun ke institusi kesehatan lain pelaksana IPWL, calon pasien dapat memilih program mandiri yaitu dengan pembiayaan sendiri. Tetapi jika calon pasien ternyata tidak mampu, maka akan dibiayai oleh negara.


Calon pasien dapat membuktikan ketidakmampuan tersebut dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu. Menurutnya prosedurnya tidak sulit, untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu tersebut bisa dilakukan di RT/RW yang menyatakan bahwa calon pasien tidak mampu dan butuh bantuan negara.


Program IPWL berbeda dengan BPJS. Untuk calon pasien yang kurang mampu atau yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga namun memiliki niat untuk sembuh dari kecanduan narkoba bisa memanfaatkan program IPWL agar bisa direhabilitasi. Yang terpenting menurut dr. Azhar pasien benar-benar menjalani program rehabilitasi sampaiselesai.


Program IPWL ini mulai dari tahun 2011. Untuk kewenangan sosialiasi kepada masyarakat luas ada di Kementerian Kesehatan dan di BNN. Kedua lembaga ini dijelaskan dr. Azhar memang lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang IPWL ini. RSKO Jakarta adalah institusi yang ditunjuk untuk menjalankan program IPWL.


Biaya Rehabilitasi Narkoba Di RSKO Jakarta


Menurut dr. Azhar, biaya rehabilitasi yang ditawarkan oleh RSKO Jakarta masih terjangkau. "RSKO Cibubur seperti rumah sakit biasa. Fasilitas kamar yang ditawarkan mulai dengan tarif Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)" pungkasnya.



Jika calon pasien berasal dari keluarga yang mampu, masih menurut dr. Azhar sebaiknya membayar biaya pengobatan dengan menggunakan uang pribadi. Namun jika calon pasien tergolong tidak mampu dapat menggunakan fasilitas IPWL.


"Cuman uang bukan jadi standart yang utama di tempat kami (RSKO Jakarta). Yang penting silakan masuk, kita akan rehab sepanjang keluarga mendukung, pasien memang benar-benar ingin sembuh. Jangan pikirin uang dulu deh", tutup dr. Azhar.

T#gs Azhar JayaGerald Mario SemenIPWLNarkobaRSKO JakartaRehabilitasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments