Kamis, 18 Okt 2018

Bankum Files

Lain Hakim Lain Hukumnya, Kewenangan Siapa Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian Atas Penahanan (Bagian 2)

Redaksi Bankum Files Selasa, 03 April 2018 17:51 WIB
Sumber: radartegal.com

Hakim Totok Sapto Indrato (tengah) memimpin persidangan perkara pidana.

Penerapan Norma Hukum Oleh Hakim (Law in Action)

Selanjutnya bagaimana hakim menerapkan norma hukum tentang kewenangan mengadili tuntutan ganti kerugian ketika mengadili tuntutan ganti kerugian.

Redaksi Bankum Files memilih 3 (tiga) putusan sebagai contoh praktik penerapan hukum untuk kasus yang serupa pada pokoknya, dalam hal ini permintaan ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

1. Putusan PN Jakarta Utara tanggal 13 Februari 2017 Nomor 13/Pra.Per/2016/PN.JKT.UTR.

Posisi Kasus:

FAA adalah terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1127/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR. Pada persidangan tanggal 29 September 2016 Majelis Hakim membuat putusan berbentuk penetapan yang menyatakan terdakwa adalah anak-anak atau dibawah umur 18 tahun, menyatakan proses penuntutan tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum membebaskan terdakwa dari tahanan.

FAA pun dibebaskan dari tahanan oleh Penuntut Umum. Karena sudah menjalani penahanan selama 91 (sembilan puluh satu) hari FAA mengajukan tuntutan ganti kerugian menggunakan Pasal 95 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. FAA diwakili oleh kuasa hukumnya dari LBH Trisila Jakarta. Pihak yang ditarik sebagai Termohon Ganti Kerugian ada dua yaitu: 1).Kepala Kepolisian Sektor Koja selaku Penyidik; dan 2).Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Penuntut Umum.

Amar Putusan:

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus permintaan ganti kerugian FAA tanggal 13 Februari 2017 dengan amar berikut:

MENGADILI

  1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan penahanan terhadap Pemohon selama 54 hari dalam proses penyidikan keliru dalam penerapan hukumnya;
  3. Menyatakan penahanan terhadap Pemohon dalam proses penuntutan selama 7 hari oleh Termohon II, yang diikuti dengan penahanan selama proses peradilan sebagai tindak lanjut dari proses penuntutan selama 29 hari keliru dalam penerapan hukumnya;
  4. Menyatakan tindakan penyidikan terhadap Pemohon keliru dalam penerapan hukumnya;
  5. Menyatakan tindakan penuntutan terhadap pemohon keliru dalam penerapan hukumnya;
  6. Menetapkan ganti kerugian terhadap setiap tindakan yang keliru dalam penerapan hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam amar nomor 3, 4 dan 5 tersebut sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  7. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Pemohon secara tanggung renteng;
  8. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar NIHIL;

Pertimbangan Hukum:

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Hakim tunggal pemeriksa perkara tuntutan ganti kerugian, dalam pertimbangan hukum putusan halaman 28 menyatakan ganti kerugian menjadi obyek dari praperadilan. Alasan Chrisfajar diuraikan dalam pertimbangan hukum yang dikutip selengkapnya berikut:


"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka praperadilan adalah adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: 1).Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2).Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; 3). Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;"

2. Putusan PN Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2018 Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL

Posisi kasus:

Putra (nama samaran) terpidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu) dihukum satu tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan tanggal 14 Agustus 2017. Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi, Putra tetap ditahan selama proses kasasi. Sampai dengan 10 Januari 2018 Mahkamah Agung belum memutus permintaan kasasi jaksa. Padahal masa penahanan Putra saat itu sudah satu tahun dan sudah sama dengan putusan pidana Pengadilan Tinggi. Putra melalui Penasihat Hukumnya minta dikeluarkan dari tahanan namun permintaan tersebut ditolak.

Putra akhirnya dikeluarkan dari tahanan pada 31 Januari 2018 setelah Jaksa menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak permintaan kasasi Jaksa. Hal ini mengakibatkan Putra harus menjalani penahanan selama satu tahun 21 (dua puluh satu) hari. Bila dibandingkan putusan pidana terhadap Putra yang hanya satu tahun penjara, Putra mengalami kelebihan masa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

Putra mengajukan permintaan ganti kerugian atas kelebihan penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Amar Putusan:

Pada 20 Maret 2018 hakim tunggal Asiadi Sembiring, S.H., M.H., membacakan putusan atas permohonan ganti kerugian yang diajukan Putra yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.


Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan hukum hakim Asiadi Sembiring, S.H., M.H., menolak permintaan ganti kerugian disebutkan dalam putusan halaman 41 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata permohonan praperadilan dari Pemohon adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas kelebihan masa penahanan yang telah dijalani Pemohon selama 21 (dua puluh satu) hari yang merupakan penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau penahanan karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan vide Pasal 95 KUHAP;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi Pemohon adalah atas perkara yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 point ke 10 Jo Pasal 77 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bukanlah termasuk objek Permohonan Praperadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Pemohon, bukan termasuk objek Praperadilan sehingga tuntutan Pemohon Praperadilan tentang ganti rugi harus ditolak;"


3. Putusan PN Jakarta Selatan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN.JKT.SEL

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada mengadili kasus yang serupa dengan putusan tuntutan ganti kerugian yang disajikan sebelumnya. Duduk sebagai hakim tunggal pemeriksa Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.

Laporan selengkapnya akan diuraikan dalam bagian ketiga. Untuk membacanya silahkan Klik Disini LAIN HAKIM LAIN HUKUMNYA, KEWENANGAN SIAPA MENGADILI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PENAHANAN (Bagian 3)
T#gs Gugat Ganti RugiPasal 95 KUHAPPenahanan Tidak Sahganti kerugian penahananlain hakim lain hukumnyatuntutan ganti kerugian atas penahanan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments