Rabu, 15 Agu 2018

Bankum Files

Lain Hakim Lain Hukumnya, Kewenangan Siapa Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian Atas Penahanan (3)

Tim Redaksi Bankum Files Selasa, 15 Mei 2018 12:03 WIB
Larasonline.com
Kolase Foto Hakim Pengadilan Negeri

Artikel ini merupakan kelanjutan dari dua artikel sebelumnya yang berjudul "Lain HakimLain Hukumnya, Kewenangan Siapa Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian KarenaPenahanan" dan "Lain Hakim Lain Hukumnya, Kewenangan Siapa MengadiliTuntutan Ganti Kerugian Karena Penahanan (2)".

Hukum yang tertulis (law in book) tentang ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah diajukan ke pengadilan tidak berubah dan seyogyanya berlaku untuk semua kasus. Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 96 KUHAP berlaku tanpa pengecualian. Berdasar aturan ini, terdakwa atau terpidana, berhak atas ganti kerugian bila mengalami penahanan tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau penahanan yang keliru dalam penerapan hukumnya.

Jenis penahanan yang bisa dimintakan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan antara lain ada dua bentuk. Pertama, penahanan terhadap terdakwa selama proses hukum berjalan, namun dalam putusan Pengadilan menyatakan terdakwa tidak bersalah. Terhadap penahanan yang telah dijalani bisa dimintakan ganti kerugian menggunakan dasar Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Kedua, penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara tersurat mengaturnya.

Redaksi Bankum Files menemukan penerapan hukum tertulis tentang ganti kerugian oleh hakim yang tidak selalu sama untuk setiap kasusnya. Lain hakim yang mengadili maka lain pula hukum yang ditetapkan. Padahal hukum yang tertulis (law in book) dalam Negara yang termasuk rumpun civil law system menjadi jaminan adanya konsistensi hukum yang ditetapkan melalui putusan para hakim.

Melanjutkan uraian dalam artikel sebelumnya, redaksi bankum files kembali mengulas berbedanya hukum yang ditetapkan hakim ketika mengadili tuntutan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah pernah diajukan ke persidangan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Agustus 2016 Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL

Sebelum hakim Asiadi Sembirng, SH, MH menetapkan sebagai hukum bahwa tuntutan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah diajukan ke pengadilan bukan obyek praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah pernah mengadili kasus yang serupa. Duduk sebagai hakim tunggal pemeriksa Totok Sapto Indrato, S.H., M.H.,. Bagaimana hakim Totok Sapto Indrato menetapkan hukum dalam kasus ganti kerugian tersebut, akan diuraikan berikut:

Posisi Kasus

Andro dan Benges (keduanya nama samaran) ditangkap dan ditahan serta diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diadili dengan dakwaan melakukan pembunuhan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan tanggal 16 Januari 2014 menyatakan Andro dan Benges terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Andro dan Benges dihukum tujuh tahun penjara.



Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andro dan Benges melalui Penasihat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Melalui putusan tanggal 05 Maret 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan Andro dan Benges tidak terbukti melakukan pembunuhan serta dibebaskan dari tahanan.

Jaksa mengajukan kasasi atas putusan pembebasan Andro dan Benges kepada Mahkamah Agung. Melalui Putusan tanggal 20 Januari 2015 Mahkamah Agung menolak kasasi Jaksa.

Walaupun dinyatakan tidak bersalah, Andro dan Benges sudah sempat menjalani penahanan selama lebih kurang delapan bulan mulai dari 1 Juli 2013 sampai dengan 5 Maret 2014. Penahanan Andro dan Benges dimulai dari sejak proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaaan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Andro dan Benges baru dilepas setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah.

Andro dan Benges kemudian mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penahanan yang telah dijalani kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Amar Putusan

Duduk sebagai hakim tunggal pemeriksa Totok Sapto Indrato, SH, MH. Sebelumnya Totok adalah ketua majelis hakim yang mengadili Andro dan Benges ditingkat persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim Totok Sapto Indrato memutus permintaan ganti kerugian dari Andro dan Benges dengan amar yang bunyinya:

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI:

  • Menolak eksepsi Termohon I dan Turut Termohon

DALAM POKOK PERKARA:

  • Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
  • Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pemohon I dan sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pemohon II;
  • Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  • Membebankan biaya perkara pada negara.

Pertimbangan Hukum

Bagaimana hakim Totok Sapto menetapkan hukum dalam permohonan ganti kerugian yang diajukan Andro dan Benges, bisa dilihat dari uraian pertimbangan hukum Putusan dihalaman 61. Hakim Totok Sapto secara gamblang menjawab pertanyaan siapa yang berwenang mengadili permintaan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah pernah diajukan ke pengadilan.



Selengkapnya dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah tercantum didalam Pasal 9 UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal-pasal dalam UU tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum maka yang diatur dalam KUHAP adalah pelaksanaan selanjutnya. KUHAP hanya mengatur dalam 3 Pasal, yaitu Pasal 95 dan Pasal 96 untuk ketentuan mengenai ganti kerugian, dan Pasal 97 mengenai rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 95 KUHAP alasan bagi Tersangka, Terdakwa atau Terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menimbang bahwa apabila Pasal 95 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 77 maka tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah diajukan ke muka pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

Menimbang, bahwa apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena hakim yang sama yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara.

Adapun acara yang ditetapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan ini mengikuti acara yang diterapkan dalam Praperadilan. Selanjutnya didalam Pasal 96 ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan."

Kesimpulan

Dari tiga putusan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan yang mendasari penulisan artikel ini yaitu, siapa yang berwenang mengadili tuntutan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah pernah diajukan ke persidangan.

Hakim Asiadi Sembiring berpendapat permohonan ganti kerugian yang demikian bukan termasuk obyek praperadilan, tanpa ada menjelaskan siapa yang berwenang mengadilinya.

Sementara itu hakim Chrisfajar Sosiowan, SH, MH berpendapat pengadilan negeri melalui praperadilan berwenang mengadili permintaan ganti kerugian atas penahanan yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan.

Senada dengan hakim Chrisfajar, hakim Totok Sapto menyatakan permintaan ganti kerugian atas penahanan yang perkara nya sudah diajukan ke persidangan, diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut dan hukum acaranya menggunakan hukum acara praperadilan.

Dari tiga hakim tersebut, ada satu hakim yang menetapkan hukum yang berbeda ketika mengadili permohonan ganti kerugian berdasar Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Lantas yang manakah sebenarnya hukum?

T#gs Pasal 95 KUHAPganti kerugian atass penahananlain haki lain hukumnya
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments