Jumat, 22 Jun 2018

Bankum Files

Lain Hakim Lain Hukumnya, Kewenangan Siapa Mengadili Tuntutan Ganti Kerugian Atas Penahanan

Redaksi Bankum Files Selasa, 03 April 2018 17:17 WIB
Larasonline.com

Sidang pemeriksaan tuntutan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asiadi Sembirng, S.H., M.H., ditunjuk sebagai hakim tunggal pemeriksa. Kuasa Pemohon ganti kerugian advokat Efniadiyansyah MS, S.H., duduk disebelah kiri

"Lain hakim lain hukumnya". Ungkapan ini menggambarkan adanya perbedaan hukum yang ditetapkan oleh hakim (law in action) terhadap perkara-perkara yang serupa pada pokoknya.


Sepertinya mustahil bisa terjadi karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Apalagi hukum tertulis (law in book) sudah mengatur norma yang sama untuk persoalan hukum tertentu. Saat mengadili, Hakim hanya menerapkan hukum tertulis (law in book) menjadi hukum yang berlaku bagi para pihak (law in action).


Selain itu kewenangan hakim badan peradilan umum dalam negara civil law system seperti Indonesia lebih sempit daripada kewenangan hakim dalam negara common law system yang menganut asas judge made law (hukum buatan hakim) misalnya Amerika Serikat. Hakim di negara common law system diakui memiliki fungsi (atau bahkan disebut tradisi )membuat hukum (law making function). Kepastian hukum di negara common law system dipertahankan dengan pemberlakuan asas stare decisis atau presedent. Hakim terikat kepada putusan hakim terdahulu ketika mengadili perkara-perkara yang serupa.


Berbeda dari koleganya di negara common law system, di negara civil law system seperti Indonesia tugas mengadili yang dijalankan Hakim merupakan fungsi pelaksana undang-undang (law executing function). Fungsi ini pada pokoknya sama dengan yang dimiliki cabang kekuasaan eksekutif ketika menjalankan pemerintahan. Ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan peran tersebut yaitu "hakim adalah corong undang-undang". Ketatan hakim pada norma hukum tertulis (law in book) akan menjamin kepastian hukum. Asas stare decicis tidak dikenal dalam sistem hukum ini. Putusan-putusan hakim terdahulu tidak mengikat bagi hakim ketika mengadili perkara yang serupa. Keterikatan hakim hanya pada norma peraturan perundang-undangan.


Adakah terjadi praktik peradilan di Indonesia yang mengkonfirmasi ungkapan "lain hakim lain hukumnya"? Pertanyaan ini melatarbelakangi Redaksi Bankum Files melakukan investigasi dan menyajikan laporannya kepada pembaca.


Dalam kesempatan ini Redaksi Bankum Files menelusuri penerapan hukum (law in action) yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri. Materi hukum yang ditelusuri yaitu kewenangan mengadili tuntutan ganti kerugian atas penahanan, yang perkara pidana pokoknya sudah diajukan ke pengadilan. Siapakah yang berwenang mengadili tuntutan ganti kerugian seperti ini menurut KUHAP?


Norma Hukum Tertulis (Law in Book)


Permintaan ganti kerugian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur norma hukumnya (law in book) dalam 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 1 angka 22, Pasal 95 dan 96.


Menurut Pasal 1 angka 22, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.


Pasal 95 terdiri dari 5 ayat yang berbunyi:


(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenankan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.


(2). Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.


(3). Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.


(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.


(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.


Pasal 96 terdiri dari dua ayat berikut:


(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.


(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.


Pendapat Ahli


Uraian norma hukum tertulis (law in book) yang dikutip diatas, kalau dibaca sepintas oleh orang yang awam hukum mungkin akan ada yang berpendapat belum mengatur secara tegas siapa yang berwenang mengadili permintaan ganti kerugian.


M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, halaman 58-62) menyatakan ada menjumpai sedikit kekacauan memahami tata cara maupun dalam hal menentukan instansi yang berwenang mengadili ganti kerugian. Terutama orang awam bisa bingung memahami rumusan Pasal 95 ayat (2) dihubungkan dengan ayat 3 serta bagaimana pula kaitan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dengan Pasal 77 KUHAP.


Menafsir rumusan norma dalam Pasal 95 dan Pasal 96, Yahya Harahap menyimpulkan terdapat 2 (dua) instansi yang berwenang mengadili ganti kerugian. Kedua instansi itu terdiri dari Praperadilan dan Pengadilan Negeri. Kewenangan praperadilan terbatas untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tertentu yaitu penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang perkaranya pokoknya tidak diajukan ke pengadilan negeri dan permintaan ganti kerugian atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.


Sedangkan untuk penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang perkara pidananya sudah diajukan ke pengadilan, yang berwenang mengadili ganti kerugian yang ditimbulkannya adalah Pengadilan Negeri.


Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan pembedaan kewenangan memeriksa tuntutan ganti kerugian antara praperadilan dan pengadilan negeri, boleh dikatakan hanya bersifat teoritis belaka. Dalam pelaksanaan yustisialnya hampir tidak ada artinya. Malahan Yahya Harahap menegaskan undang-undang tidak perlu membedakannya sebagaimana aturan dalam Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3). Pemisahan tersebut hanya membingungkan saja kata Yahya Harahap dalam bukunya.


Ada dua alasan Yahya Harahap berpendapat demikian yaitu:


1. Berdasar ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP


Pada Pasal 95 ayat (5) terdapat penegasan, pemeriksaan tuntutan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Dari penegasan pasal dimaksud, sama sekali tidak ada perbedaan fundamental antara kewenangan praperadilan dengan pengadilan negeri dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian. Baik praperadilan maupun pengadilan neger sama-sama mempergunakan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP.


2. Berdasar Pasal 96 ayat (1)


Menurut Pasal 96 ayat (1), bentuk putusan ganti kerugian adalah penetapan. Tidak menjadi soal apakah yang memutus ganti kerugian itu Praperadilan atau Pengadilan Negeri. Putusan yang mereka jatuhkan sama-sama berbentuk penetapan.


Penerapan Norma Hukum Oleh Hakim (Law in Action)


Selanjutnya bagaimana hakim menerapkan norma hukum tentang kewenangan mengadili tuntutan ganti kerugian ketika mengadili tuntutan ganti kerugian. Laporan akan disajikan dalam bagian kedua. Untuk membaca silahkan Klik Disini: LAIN HAKIM LAIN HUKUMNYA, KEWENANGAN SIAPA MENGADILI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN ATAS PENAHANAN (Bagian 2)

T#gs Gugat Ganti RugiPasal 95 KUHAPPenahanan Tidak SahGanti Kerugianganti kerugian penahananlain hakim lain hukumnyatuntutan ganti kerugian atas penahanan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments