Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • LBH Trisila Jakarta Sosialisasi Putusan Mahkamah Agung Terapkan SEMA Nomor 3 Tah

Penyuluhan Hukum di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur

LBH Trisila Jakarta Sosialisasi Putusan Mahkamah Agung Terapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Hasan Lumbanraja: "Berdasar SEMA 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung Jatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Pidana Minimum Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika"
Gunawan Lumbanraja Rabu, 21 Februari 2018 14:24 WIB
Gunawan Lumbanraja

DJuharyanti, Staff Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) Rutan Pondok Bambu (berdiri sebelah kiri) didampingi Hasan Lumbanraja, Ketua Yayasan LBH Trisila Nusantara, sampaikan kata sambutan membuka penyuluhan hukum.

Jakarta.


Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta laksanakan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Penyuluhan hukum di Rutan Pondok Bambu ini merupakan penyuluhan hukum yang kedua untuk tahun 2018. Menurut jadwal penyuluhan hukum dari Rutan Pondok Bambu, LBH Trisila Jakarta setiap bulannya pada minggu ketiga akan mengisi kegiatan penyuluhan hukum di Rutan Pondok Bambu.


Narasumber penyuluhan hukum Hasan Lumban Raja, S.H., M.H., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara menjelaskan tentang Putusan kasasi pidana Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2018 atas nama terdakwa MAD bin D yang menjatuhkan pidana dua tahun penjara, dibawah ketentuan minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika.



Keterangan Photo: Suasana Penyuluhan Hukum di Ruang BHPT Rutan Pondok Bambu 21/02/2018.


Terdakwa MAD bin D adalah penerima bantuan hukum gratis dari LBH Trisila Jakarta yang didampingi mulai dari proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat Pengadilan Negeri MAD bin D dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah subsider satu bulan kurungan. Sebelumnya Jaksa menuntut MAD bin D enam tahun enam bulan penjara dan denda delapan ratus juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.


Hasan menjelaskan Yayasan LBH Trisila Nusantara yang saat ini melayani pemberian bantuan hukum gratis di Jakarta, Sumatera Utara dan Aceh masih sering menemukan Terdakwa yang ajukan permohonan bantuan hukum adalah pecandu narkotika namun dalam Surat Dakwaan hanya tercantum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun penjara. Untuk pecandu atau pemakai narkotika menurut Hasan Pasal 112 ayat (1) terlalu berat, seyogyanya diterapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang ancaman hukumannya paling tinggi empat tahun dan adanya kewajiban terdakwa untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial.


"Putusan Mahkamah Agung ini menjadi harapan bagi warga binaan yang termasuk pemakai atau pecandu narkotika namun dalam surat dakwaan tidak tercantum Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Putusan ini menegaskan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Hakim tingkat pertama dan banding wajib mengikutinya sebagai Yurisprudensi kalau mengadili perkara yang serupa" jelas Hasan.


Menurut Hasan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 memberikan arahan kepada Hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengenai kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan Surat Dakwaan (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP), dimana Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Narkotika, namun bila berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika, dan Pasal ini tidak didakwakan, sementara Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Sema Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan hukum yang cukup.




Untuk melihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 selengkapnya,SILAHKAN KLIK DISINI


Peserta penyuluhan hukum mengikuti penjelasan narasumber dengan antusias. Beberapa diantaranya menyela penjelasan narasumber karena ingin mengajukan pertanyaan. Diantaran penanya ada yang ingin mengetahui bagaimana persyaratan mendapatkan bantuan hukum dari LBH Trisila Jakarta. Penanya lainnya ingin mengetahui bagaimana caranya mendapatkan rehabilitasi dari kecanduan narkotika yang dialaminya.


Narasumber menjawab pertanyaan peserta dengan singkat karena keterbatasan waktu. Narasumber kemudian menawarkan kepada setiap peserta yang masih ingin melanjutkan konsultasi hukum gratis dengan LBH Trisila Jakarta agar mengajukan diri untuk didata. Konsultasi hukum akan digelar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di Rutan Pondok Bambu. Lima orang peserta mengajukan diri untuk berkonsultasi pada esok hari.


Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan mulai pukul 09.30 Wib, kemudian ditutup pada pukul 11.45 Wib.

T#gs LBH Trisila JakartaMahkamah AgungPenyuluhan HukumRutan Pondok BambuSEMA No 3 Tahun 2015
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments