Kamis, 18 Okt 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • LBH Trisila Jakarta: Pelanggaran Prosedur dan Aturan Hukum Acara Pidana Yang Aki

Pemberdayaan Masyarakat di Rutan Kelas II A Jakarta Timur

LBH Trisila Jakarta: Pelanggaran Prosedur dan Aturan Hukum Acara Pidana Yang Akibatkan Terdakwa Lepas Demi Hukum

Betty Maria Rabu, 25 April 2018 14:15 WIB
Larasonline.com
Kolase Photo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Rutan Kelas II A Jakarta Timur yang diselenggarakan LBH Trisila Jakarta tanggal 25 April 2018. Keterangan photo searah jarum jam. 1. Narasumber Hasan Lumbanraja, S.H., M.H.; 2. Spanduk kegiatan; 3.Peserta kegiatan.; 4. Suasana pembukaan kegiatan.; 5. Moderator Gunawan Lumbanraja memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan permohonan bantuan hukum.

Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta mengadakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur (Rutan Pondok Bambu) 25 April 2018. Kegiatan berdurasi satu setengah jam ini dimulai pukul 10.00 Wib dan berakhir pukul 11.30 Wib. Ruangan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) dipenuhi oleh peserta yaitu 14 orang warga binaan Rutan Pondok Bambu. Mereka adalah tahanan yang baru dititipkan oleh Penuntut Umum untuk menghadapi persidangan. Staf Subseksi BHPT Juharyanti dengan dibantu Tahanan Pendamping (Tamping) mengkordinir para peserta untuk memasuki ruangan dan mengisi daftar hadir.


Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu variasi dari kegiatan pendidikan hukum masyarakat selain Penyuluhan Hukum. Kegiatan ini bagian dari Program Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, seorang narasumber akan memberikan ceramah mengenai informasi hukum yang bersifat praktis. Setelah mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan pesertanya memiliki pengetahuan hukum praktis yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi.


Narasumber Hasan Lumban Raja, SH. MH., Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara membawakan diskusi dengan materi Pembelaan Dalam Proses Peradilan. Peserta yang keseluruhannya para tahanan wanita tampak antusias mengikuti rangkaian acara.


Dalam pemaparannya, Hasan Lumban Raja, SH. MH., menjelaskan bahwa pelaksanaan proses hukum di Indonesia mengikuti prosedur dan batasan-batasan yang diatur dalam hukum acara pidana. Misalnya lamanya masa penahanan ditingkat persidangan tidak lebih dari 90 hari. Masa penahanan bisa ditambah 60 hari bila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 9 tahun. Jika masa penahanan tersebut sudah habis maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, walaupun persidangannya tetap berjalan.


Ada juga batasan kewenangan relatif pengadilan dan penuntut umum. Ketentuan ini mengatur mengenai pengadilan negeri dan kejaksaan negeri hanya berwenang mengadili atau menuntut perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Bila ini dilanggar maka terdakwa dapat mengajukan keberatan yang konsekuensinya adalah terdakwa dikeluarkan dari tahanan.


Ada lagi batasan kewenangan absolut peradilan pidana umum dan peradilan anak. Ketentuan ini mengatur seorang anak hanya bisa diadili di peradilan anak, tidak boleh diadili di peradilan pidana umum/dewasa. Bila ini dilanggar maka terdakwa anak berhak ajukan keberatan (eksepsi) yang konsekuensinya terdakwa anak harus dikeluarkan dari tahanan. Pelanggaran batasan kewenangan absolut ini sepertinya tidak mungkin bisa terjadi. Namun dalam praktiknya pernah terjadi dan ada ditangani kasusnya oleh kantor cabang LBH Trisila di Sumatera Utara.

PELANGGARAN BATASAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN PIDANA SILAHKAN BACA BERITA BERIKUT:

TERBUKTI ANAK DIBAWAH UMUR, MAJELIS HAKIM PERINTAHKAN PEMBEBASAN SEGERA

ZF (ANAK DIBAWAH UMUR) TERDAKWA DI PERADILAN DEWASA DIKELUARKAN DARI TAHANAN

BEGINI PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM BEBASKAN ZF (ANAK DIBAWAH UMUR) DARI PERADILAN DEWASA

DUDUK PERKARANYA ZF (ANAK DIBAWAH UMUR) YANG DIAJUKAN KE PERADILAN DEWASA

7 FAKTA KEHIDUPAN ZF (ANAK DIBAWAH UMUR) SAMPAI JADI TERDAKWA DI PERADILAN DEWASA


Hasan juga menjelaskan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tersedia upaya hukum bila terdakwa keberatan dengan putusan pengadilan negeri. "Putusan Pengadilan Negeri bukan akhir dari segalanya. Terdakwa masih memiliki kesempatan sebanyak dua kali untuk upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Bila masih belum puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi bisa mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung" urai Hasan.



"Namun sudah jadi pengetahuan umum diantara warga binaan ada keyakinan yang keliru mengenai upaya hukum banding dan kasasi. Pada umumnya warga binaan enggan untuk menggunakan upaya hukum. Mereka takut hukumannya semakin berat. Keyakinan ini keliru dan perlu diluruskan. Upaya hukum merupakan kesempatan bagi terdakwa yang merasa belum mendapatkan keadilan. Saya jarang menemukan putusan banding atau kasasi yang memperberat hukuman. Jadi jangan ragu menggunakan upaya hukum banding dan kasasi" tegas Hasan.

BERITA TENTANG UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI YANG DIKABULKAN SILAHKAN BACA MELALUI KLIK TAUTAN BERIKUT:

JAKSA YAKIN TERDAKWA PEMILIK, PENASIHAT HUKUM NYATAKAN PECANDU, MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN


Selanjutnya Hasan menjelaskan mengenai hak terdakwa untuk membela diri dan didamping penasihat hukum. "Sebaiknya warga binaan menggunakan jasa Advokat untuk membela diri. Bagi warga binaan yang tergolong miskin berhak menggunakan program bantuan hukum gratis dari pemerintah. Untuk wilayah DKI Jakarta ada 43 organisasi bantuan hukum yang menyediakan program bantuan hukum gratis. Negara membiayai jasa pembelaan yang diberikan advokat melalui program bantuan hukum gratis. Syaratnya penerima bantuan hukum gratis adalah warga negara yang tergolong miskin yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Program Keluarga Harapan dan Kartu Keluarga Sejahtera atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah" jelas Hasan.

UNTUK MENGETAHUI SYARAT MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM GRATIS SILAHKAN KLIK TAUTAN BERIKUT:

BERURUSAN DENGAN HUKUM, ADA BANTUAN HUKUM GRATIS, BEGINI SYARATNYA


Setelah pemaparan dari narasumber, moderator Gunawan Lumbanraja memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertanya. Pertanyaan pertama diajukan oleh salah satu peserta berinisial IA, dirinya disangka melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-UndangNo.35 Tahun 2009 Narkotika subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. IA menanyakan mengenai rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang kasusnya ditangani oleh LBH Trisila Jakarta. "Pelaksanaan putusannya bagaimana? dan Apakah akan mendapatkan rehabilitasi atau tidak?".


Secara singkat Hasan Lumban Raja, SH. MH., memberikan tanggapan bagi pertanyaan IA. Rehabilitasi dapat dilaksanakan jika putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani hukuman. LBH Trisila Jakarta pernah menangani perkara nakotika yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan permintaan rehabilitasi yang diajukan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan. Terdakwa saat ini sedang menjalani rehabilitasi selama 4 (empat) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Biaya perawatan selama rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah sebab rehabilitasi ini untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa adalah warga negara yang tergolong miskin dan mendapat bantuan hukum gratis dari LBH Trisila Jakarta" jelas Hasan.

BACA BERITA SELENGKAPNYA MENGENAI PUTUSAN REHABILITASI NARKOTIKA MELALUI TAUTAN BERIKUT:

AKHIRNYA TERPIDANA MISKIN PENERIMA BANTUAN HUKUM GRATIS DAPAT REHABILITASI

SEJAUH MANA REHABILITASI PENERIMA BANKUM GRATIS DI RSKO CIBUBUR

Pertanyaan kedua diajukan oleh inisial SE yang juga dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Apakah ada kemungkinan saya bisa mendapatkan putusan di bawah hukuman minimal 4 tahun, karena saya dikenakan Pasal 112 ayat (1) yang ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara?" ujar SE.


Hasan Lumban Raja, SH. MH., menanggapi pertanyaan tersebut dengan menjelaskan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 serta SEMA No. 1 Tahun 2017. Dalam Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA tersebut dijelaskan bahwa bila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tidak didakwakan. Pada hal terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Sebagai intinya ada kemungkinan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika mendapatkan putusan di bawah hukuman minimal 4 tahun berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2017.

BACA SELENGKAPNYA SEMA NO. 1 TAHUN 2017 DAN SEMA NO. 3 TAHUN 2015 MELALUI KLIK TAUTAN BERIKUT:

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan


Setelah narasumber menjawab pertanyaan ES, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kemudian ditutup dengan salam LBH Trisila, yang dijawab para peserta dengan ucapan "keadilan bahagiakan semua".

T#gs Gunawan Frans Boy Lumban RajaHasan Lumban RajaPemberdayaan MasyarakatPenyuluhan HukumRehabilitasiUndang-undang NarkotikaUndang undang NarkotikaYayasan LBH Trisila Nusantararehabilitasi narkotika
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments