Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Komitmen Bantuan Hukum Peradin, Sudah 44 OBH Terakreditasi

Seri Liputan Enam Tahun Program Bankum (2)

Komitmen Bantuan Hukum Peradin, Sudah 44 OBH Terakreditasi

Betty Maria Senin, 16 Juli 2018 22:07 WIB
Larasonline.com

Photo: Ketua Umum PERADIN Advokat Ropaun Rambe

Jakarta.

Enam tahun program bantuan hukum gratis untuk orang miskin minim sinergi dengan organisasi advokat (OA). Pernyataan ini terbantahkan dengan fakta selama periode kedua program bantuan hukum gratis (2016-2018) ada organisasi advokat yang mengelola 44 organisasi bantuan hukum (OBH) dari 405 OBH terakreditasi mitra Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin), organisasi advokat yang dimaksud diatas. Organisasi advokat ini dipimpin oleh Advokat Ropaun Rambe selaku Ketua Umumnya.

Peradin berencana menambah skala pelayanan bantuan hukum untuk orang miskin dengan mengikuti kembali verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2018. Menurut penuturan Ketua Umum Peradin, sudah disiapkan 300 OBH baru dibawah bendera Peradin yang akan mengikuti verifikasi dan akreditasi tahun 2018. Bila lulus OBH Peradin ini akan memperkuat formasi pelaksana program bantuan hukum gratis untuk orang miskin.

OA Dengan OBH Terbanyak

Menurut data yang dikelola Larasonline.com dari berbagai sumber, 44 OBH terakreditasi yang berada dibawah naungan Peradin dikenal dengan sebutan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Tersebar merata di seluruh ibukota Provinsi dan kabupaten/kota diluar ibukota Provinsi.



Peradin memiliki tiga 3 OBH akreditasi A dari 13 OBH berakreditasi A. Posbakumadin Jakarta Pusat, Posbakumadin Jakarta Utara dan Posbakumadin Pengadilan Agama Bima.

Ada 7 OBH berakreditasi B dari 61 OBH berakreditasi B. Posbakumadin Palembang, Posbakumadin Pimpinan Pusat, Posbakumadin Jakarta Selatan, Posbakumadin Sampang, Posbakumadin Probolinggo, Posbakumadin Kefamenanu, Posbakumadin PN Pontianak.

Sedangkan OBH Peradin yang berakreditasi C ada 34 OBH dari 321 OBH berakreditasi C.

Tersebar Cukup Merata di Seluruh Indonesia

Untuk wilayah Sumatera Utara ada Posbakumadin Medan, Posbakumadin Koto Baru Solok, Posbakumadin Kota Jambi, Posbakumadin Cabang Kota Sungai Penuh, Posbakumadin Lubuk Linggau, Posbakumadin Jakarta Cabang Lampung.

Untuk wilayah Jawa - Bali ada Posbakumadin Jakarta Timur, Posbakumadin Jakarta Barat, Posbakumadin Cirebon, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Depok, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cibinong, Posbakumadin Bekasi, Posbakumadin Kudus-Jateng, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Eks Keresidenan Surakarta, Posbakumadin Kab. Sidoarjo, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pamekasan, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sumenep, Posbakumadin (Jawa Timur), Posbakumadin Nganjuk, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Wilayah Bangkalan, Posbakumadin Serang, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Bali).



Untuk wilayah Indonesia timur ada Posbakumadin Soe, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Atambua NTT, Posbakumadin Tanjung Redeb, Posbakumadin PL. Balikpapan, Posbakumadin Jeneponto Sulawesi Selatan, Posbakumadin PN. Kendari, Posbakumadin PTUN Kendari, Posbakumadin Kabupaten Muna, Posbakumadin PN Saumlaki, Posbakumadin Jayapura, Posbakumadin Papua Barat.

Menangani 3500 Kasus Bankum Setiap Tahunnya

Menurut perkiraan Larasonline.com, dengan 3 OBH akreditasi A, 7 OBH akreditasi B dan 34 OBH akreditasi C, lebih kurang Peradin menyerap dua puluh persen sampai dua puluh lima persen dana bantuan hukum setiap tahunnya. Kalau dikonversi menjadi kasus, maka Peradin setidaknya menangani sekitar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh kasus orang miskin setiap tahunnya. (Angka ini hanya perkiraan kasar Larasonline.com, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, sampai berita ini diterbitkan belum diklarifikasi Peradin).

Probono Selain Prodeo

Menurut Advokat Ropaun Rambe, ada juga banyak perkara yang ditangani oleh Posbakumadin yang tidak dibayar oleh Pemerintah. Diluar kasus-kasus yang termasuk program bantuan hukum gratis, Peradin juga menangani kasus probono. Untuk wilayah Jakarta, ada 168 kasus probono yang ditangani oleh Posbakumadin. Kasus probono ini tidak dibayar oleh Pemerintah melalui program bantuan hukum gratis.

"Advokat ini tidak, tidak mengharapkan itu sesungguhnya tapi ini adalah salah satu beban moral, beban mental saya sebagai Ketua Umum (Ketum) Peradin bagaimana mau memanage mengendalikan anggota-anggotaku ini diseluruh Indonesia agar melaksanakan Probono ataupun Prodeo yang dimaksud gitu loh," ungkap Advokat Ropaun Rambe

Wajibkan Penanganan Prodeo dan Probono

Advokat Ropaun Rambe menilai ada kegagalan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ia menyebutkan berdasar Pasal 22 UU Advokat setiap Advokat wajib dan harus menangani memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. Akan tetapi menurutnya sampai saat ini Pasal 22 UU Advokat ini belum terlaksana.



"Kendatipun sudah diatur PP 83 Tahun 2008 masih juga Advokat ini tidak bergeming tidak pernah mau melaksanakan secara sukarela karena kesibukan dengan segala perkara-perkara profitnya barangkali demikian, itu kesimpulannya", tuturnya. Peradin dikatakan Ropaun Rambe organisasi advokat yang konsisten melaksanakan Pasal 22 UU Advokat.

Akibat kegagalan Pasal 22 UU Advokat menurut Ropaun, menjadi alasan pembentukan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peradin menjadi (salah satu) pengusungnya. Setelah terbentuk Undang-Undang 16/2011, Peradin konsisten melaksanakannya sejak dilaksanakan verifikasi dan akreditasi OBH ditahun 2013. Saat itu OBH Peradin yang lulus akreditasi ada 30 cabang. "Verifikasi dan akreditasi OBH tahun 2015 yang lalu itu terakreditasi 44 cabang nambah 14 cabang dari sebelumnya. Dan rencananya insya Allah verifikasi 2018 ini 300 cabang seluruh Indonesia", jelasnya lebih lanjut.

Ropaun Rambe menjelaskan setiap anggota Peradin itu kalau tidak menangani perkara Prodeo maupun Probono akan diberikan sanksi oleh Organisasi. Menurutnya, jika seorang Advokat dalam suatu Organisasi Advokat tidak melaksanakan penanganan kasus Prodeo maupun Probono berarti mengangkangi bahkan melanggar hukum itu sendiri yakni pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Advokat.

"Setiap anggota Peradin wajib menangani perkara prodeo probono 4 perkara. Bila ia tidak mengerjakan 4 perkara prodeo probono akan diberikan sanksi organisasi", tegas Ropaun.

"Sanksinya seperti KTA tidak diperpanjang, karena kita bikin subsidi silang, satu (dan) Advokat itu ada juga sanksi denda. Itu yang melaksanakan itu hanya Peradin semata, tidak ada yang lebih dari itu", ditambahkannya.

Pentingnya Verifikasi Dan Akreditasi Bagi OBH

Menurut Advokat Ropaun Rambe, setidaknya ada 2 (dua) alasan dibutuhkan verifikasi dan Akreditasi bagi suatu Organisasi Bantuan Hukum (OBH).



Pertama dibuat verifikasi dan akreditasi (OBH) karena itu regulasi bankum itu sendiri, karena ada tata urutan Perundang-undangannya menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menkumham, Peraturan Juklak dari BPHN, itukan harus terpenuhi.

Kedua ditambahkannya, mengenai pengeluaran (anggaran) negara inikan menurutnya tidak mudah oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi akreditasi bagi setiap OBH. Organisasi Advokat dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berbeda, jangan disamakan.

Perlu Penambahan Anggaran Bankum

Mengenai anggaran Bantuan Hukum Gratis yang sudah berjalan selama ini, "Itu jauh, ini salah satu ketimpangan penegakan keadilan di Republik tercinta ini, untuk perkorupsian semua triliunan, untuk menegakkan hukum dan keadilan masyarakat termarjinalkan hanya 40 Milyar. Ini satu ketimpangan, satu hal yang amat sangat memprihatinkan", dijelaskan Advokat senior tersebut.

Menurutnya, adanya mandatori dari Undang-undang Bankum untuk memberikan bantuan hukum gratis diharapkan membantu masyarakat miskin. Ropaun prihatin, anggaran sekitar Rp.40 Milyar dibagi 5 juta (per kasus) hanya 8000 perkara. "Sementara perkara Prodeo dan Probono seluruh Indonesia bukan hanya 8 ribu perkara namun bagi jutaan pencari keadilan yang tidak dapat terayomi karena terbatas anggaran dana", ucapnya.

Harapan Kepada BPHN

"Harapan kepada BPHN atau Pemerintah terkait Bankum, kiranya Pemerintah ataupun penguasa memperhatikan, menaikkan anggaran agar semua para pencari keadilan dapat terayomi, dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dan kualitas dan kuantitas para anggota OBH yang memberikan Bantuan Hukum setiap saat setiap waktu dan tahun ke tahun kita memberikan peningkatan-peningkatan kepada mereka seluruhnya. Saya selaku Ketum Peradin itu yang saya lakukan, pembinaan peningkatan kualitas mutu dan kemampuan anggota-anggota. Mudah-mudahan tidak lagi 40 M, 400 Milyar itu barangkali lebih tepat," tutup Advokat Ropaun Rambe.

T#gs 405 OBH TerakreditasiAdvokat Ropaun RambeBadan Pembinaan Hukum NasionalBankumorganisasi bantuan hukumPeradinPosbakumadin
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments