Senin, 24 Sep 2018

Kepala Rutan Cipinang Digugat Ganti Rugi Karena Penahanan Tidak Sah

Hakim Asiadi Sembiring: Karutan Cipinang Tidak Hadir, Sidang Ditunda
Betty Maria Senin, 26 Februari 2018 20:19 WIB
Larasonline.com

Persidangan Permohonan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL tanggal 26 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Asiadi Sembiring, S.H., M.H., memimpin persidangan.

Jakarta.

Masih ingat dengan Putra (nama samaran) terdakwa kasus narkotika yang divonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setahun penjara karena memiliki shabu satu paket seberat 0,1052 gram. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya memvonis Putra lima tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah subsider dua bulan kurungan.


Putra mengajukan gugatan praperadilan atas penahanan tidak sah selama 21 (dua puluh satu) hari kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang tanggal 26 Februari 2018 untuk memeriksa Permohonan ganti kerugian yang diajukan Putra. Hakim tunggal Asiadi Sembiring, S.H., M.H., memimpin persidangan.

Setelah membuka persidangan, Hakim tunggal Asiadi Sembiring, S.H., M.H., memeriksa identitas Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya advokat Efniadiyansyah MS, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta. Dilanjutkan dengan memeriksa identitas Termohon II Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diwakili oleh Jaksa Nasruddin, S.H.

Hakim tunggal Asiadi Sembiring menyatakan Kepala Rutan Cipinang selaku Termohon I belum hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut, sehingga sidang akan ditunda sampai tanggal 12 Maret 2018 untuk memanggil kembali Kepala Rutan Cipinang.

Dihubungi setelah persidangan, Efniadiyansyah MS, S.H., kuasa hukum Putra menyatakan pengajuan Permohonan Praperadilan terhadap Kepala Rutan Cipinang, karena Kepala Rutan Cipinang tidak melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum yang berbunyi: "Dalam hal pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan Pengadilan".

"Kalau berpedoman Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2011, Kepala Rutan Cipinang berkewajiban melepaskan Putra dari tahanan tanggal 10 Januari 2018, namun Putra baru dilepas dari tahanan tanggal 31 Januari 2018. Padahal Kepala Rutan Cipinang sudah mengetahui adanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Putra setahun penjara, dan masa penahanan Putra yang terhitung dimulai sejak penangkapan tanggal 10 Januari 2017 akan genap setahun pada 10 Januari 2018. Akibat Kepala Rutan Cipinang tidak melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2011 Klien kami mengalami penahanan tidak sah selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung dari 11 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018" dijelaskan Efni.

Menurut Efni, Kepala Rutan Cipinang sengaja tidak menerapkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2011 kepada Kliennya. "Beberapa hari sebelum masa penahanan Klien kami genap setahun, Kami sudah menyampaikan surat kepada Kepala Rutan Cipinang yang berisi pemberitahuan masa penahanan Klien akan sama dengan putusan pidana setahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kami memberitahu berlakunya Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum No 24 Tahun 2011. Saat itu kami diterima oleh Kasi Pelayanan Tahanan Margono dan Kasubsi Administrasi Hermanto yang berjanji akan mempelajari surat kami." urai Efni.


"Pada 11 Januari 2018, Klien kami belum dikeluarkan juga dari tahanan. Kemudian kami kembali menyampaikan surat yang meminta Kepala Rutan Cipinang mengeluarkan Klien dari tahanan demi hukum berdasar Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat itu kami berusaha menemui Kepala Rutan Cipinang, namun ditolak karena alasan tidak ditempat dan hanya diarahkan untuk bertemu Hermanto, Kasubsi Administrasi yang menyatakan Rutan Cipinang akan tetap menahan Putra karena berpegangan pada Penetapan Penahanan dari Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum bisa dilaksanakan karena Jaksa mengajukan Kasasi" ditambahkan Efni.

Efni sangat menyayangkan penahanan tidak sah selama 21 (dua puluh satu) hari yang dialami Kliennya. Menurut Efni hal ini tidak perlu terjadi kalau Kepala Rutan Cipinang menerapkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum No 24 Tahun 2011 ketika masa penahanan Kliennya sudah genap setahun. Bila ternyata Putusan Kasasi Mahkamah Agung menambah hukuman Putra, maka Kliennya bisa ditahan kembali untuk menyelesaikan masa pidana.

"Permohonan Praperadilan ini selain meminta negara memberikan ganti kerugian atas penahanan tidak sah, juga untuk menguji apakah Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum dapat diterapkan dalam penahanan seperti yang dialami Putra. Karena kami melihat ada keragu-raguan Rutan menerapkan Peraturan ini" tutup Efni.
T#gs Efniadiyansyah MSGugat Ganti RugiLBH Trisila JakartaPenahanan Tidak SahPengadilan Negeri Jakarta SelatanRutan Cipinang
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments