Kamis, 18 Okt 2018

Karyawan di-PHK dan Wajib Bayar Kerugian Perusahaan, Pengadilan dan Akademisi Berpendapat Begini

Redaksi Bankum Files Senin, 15 Januari 2018 18:19 WIB
Pribadi

DR. Kusbianto, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.

Karyawan yang alami pemutusan hubungan kerja (PHK) lazimnya mendapat kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Besaran uang kompensasi PHK bervariasi mengikuti lamanya karyawan bekerja.

Adanya uang kompensasi membuat keadaan kehilangan pekerjaan (PHK) menjadi sedikit lebih ringan bagi karyawan. Uang kompensasi dapat dimanfaatkan menunggu diterima bekerja di tempat baru.

Bagaimana jadinya bila karyawan yang di-PHK bukannya diberi uang kompensasi, melainkan diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada Perusahaan karena adanya pemutusan hubungan kerja?

Peristiwa ini benar-benar terjadi di Indonesia, menjadi sengketa hukum dan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta.

Setelah melakukan penelitian dokumen dan mewancarai narasumber seperlunya, Tim Redaksi Bankum Files menyajikan laporannya kepada pembaca Larasonline.com. Laporan berfokus pada bagaimana hukum yang dibentuk pengadilan dalam sengketa seperti ini, dan bagaimana pendapat ahli.

Sengketa hukum bermula ketika sang karyawan diterima bekerja sebagai karyawan trainee/Kontrak oleh perusahaan asuransi ternama di Indonesia pada bulan April 2014. Masa kontrak selama 1 (satu) tahun. Setelah 4 (empat) bulan bekerja, sang karyawan menerima surat keputusan direksi yang berisi pengangkatan sebagai karyawan.

Pada 20 Oktober 2015, Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sang karyawan. PHK dilakukan tanpa uang kompensasi, bahkan Perusahaan mewajibkan sang karyawan untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Uang ganti rugi sebagai kompensasi atas biaya training (pelatihan) yang dikeluarkan Perusahaan kepada karyawan. Apabila denda tidak dibayar maka ijazah sang Karyawan akan ditahan perusahaan.



Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan kewajiban karyawan bayar ganti kerugian Perusahaan, yang apabila tidak dibayar maka ijazah akan ditahan, menurut Perusahaan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2014. Karyawan sudah sepakat dan sudah menandatangani Perjanjian Kerja dimaksud, sehingga menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja mengikat secara hukum dan tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Begini jawaban perusahaan ketika sang karyawan menyampaikan keberatan secara langsung kepada Perusahaan.

Menyadari terbentur dengan hukum, Sang karyawan akhirnya membawa permasalahan hukumnya kepada Lembaga Bantuan Hukum.

Langkah penyelesaian dimulai dengan mengadukan adanya PHK kepada Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat dipilih karena mewilayahi domisili hukum perusahaan asuransi tempat karyawan bekerja di Jalan Fachrudin Jakarta Pusat.

Menerima pengaduan pemutusan hubungan kerja, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat menindaklanjutinya dengan melakukan mediasi antara karyawan dengan perusahaan. Mediasi tidak berhasil. Pada 29 Juni 2016 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur terbitkan Anjuran yang pada pokoknya meminta kedua belah pihak melaksanakan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani.

Karena mediasi tidak membuahkan hasil, Sang karyawan mendaftarkan gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Kompensasi pemutusan hubungan kerja dan pengembalian ijazah tanpa syarat menjadi tuntutan yang disampaikan karyawan dalam Gugatannya. Perusahaan asuransi tempat sang karyawan bekerja ditarik sebagai pihak Tergugat.

Menurut halaman 31 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya menolak permintaan kompensasi pemutusan hubungan kerja dan pengembalian ijazah tanpa syarat dengan beralasan:

Hubungan kerja Penggugat (karyawan) adalah sebagai trainee (kontrak) yang sedang menjalani masa pelatihan berdasarkan Perjanjian Kerja (waktu tertentu), dengan tugas utama memasarkan produk-produk asuransi milik Tergugat;



Tergugat (Perusahaan) melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat (karyawan) karena Penggugat (karyawan) melanggar perjanjian kerja dan peraturan perusahaan, yakni hadir tidak sesuai dengan jam kerja dan Penggugat tidak mencapai target yang telah ditentukan perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sesuai kesepakatan Penggugat (karyawan) wajib menyimpan ijazahnya kepada Tergugat (Perusahaan) dan karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja dan peraturan perusahaan, maka Penggugat harus mengganti biaya pelatihan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.


Pendapat Pengadilan

Singkat cerita, setelah proses pembuktian berupa pengajuan bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengakhiri sengketa dengan membacakan putusan pada tanggal 19 Desember 2016. Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menghukum Perusahaan membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada karyawan berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengadilan juga menghukum Perusahaan untuk mengembalikan dan menyerahkan ijazah asli milik karyawan tanpa syarat apapun.

Mengenai Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2014 yang oleh Perusahaan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dan mewajibkan karyawan membayar ganti kerugian kepada Perusahaan karena adanya pemutusan hubungan kerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada pertimbangan hukum Putusan halaman 34 secara tegas menyatakan "Perjanjian Kerja (yang pada Pasal 5 mengatur pemutusan hubungan kerja dengan kewajiban mengganti biaya training dan penahanan ijazah) tidak berlaku bagi Penggugat".

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dalam kasus ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi pada 05 Juni 2017. Setelah dikuatkan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta ini sudah berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak.

Untuk melihat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, silahkan Klik Disini.

Untuk melihat Putusan Kasasi Mahkamah Agung, silahkan Klik Disini.


Pendapat Akademisi

Rektor Universitas Dharmawangsa Medan, DR. Kusbianto, S.H., M.Hum, ketika diminta tanggapan terhadap adanya klausul dalam Perjanjian Kerja ada menentukan karyawan yang bayar denda apabila mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja, menyatakan kepada Larasonline.com bahwa pada prinsipnya ketentuan seperti itu tidak ada diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Menurut Kusbianto, kekuatan hukum dari Perjanjian Kerja dibatasi oleh Pasal 52 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian kerja batal demi hukum. Sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta ini sudah tepat karena menerapkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum".

"Perusahaan harus menerapkan prinsip good corporate governance dalam penyusunan perjanjian kerja dengan merujuk pada asas-asas hubungan industrial. Karenanya seharusnya Perusahaan tidak mengeksploitasi pekerja dalam membuat perjanjian kerja" ditegaskan Kusbianto.

Kusbianto selanjutnya memberikan saran supaya Perjanjian Kerja yang sudah disepakati bersama Karyawan tidak dikesampingkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial seperti dalam perkara ini, "Perjanjian Kerja (penyusunannya) harus berpedoman kepada Undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja tidak boleh dibuat sesuka Perusahaan sementang pekerja lemah posisinya secara sosiologis. Demi kepastian hukum dan keadilan harus berpedoman pada Undang-undang".

T#gs Ganti Rugi PHKPemutusan Hubungan KerjaPenahanan Ijazah KaryawanPengadilan Hubungan Industrial Jakarta
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments