Rabu, 15 Agu 2018

Jaksa Yakin Terdakwa Pemilik, Penasihat Hukum Nyatakan Pecandu, Mahkamah Agung Memutuskan

LBH Trisila Jakarta: "Sering Dialami Terdakwanya Tidak Mampu Secara Ekonomi"
Tim Redaksi Bankum Files Senin, 05 Februari 2018 08:00 WIB
slideshare.net

Alur Penanganan Pengguna Narkotika Tertangkap Tangan. Diunduh dari slideshare.net


Jakarta.

"Menolak kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan" bunyi salah satu amar putusan Mahkamah Agung.

Putusan ini menjawab permintaan kasasi Jaksa yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan Terdakwa penyalah guna narkotika jenis shabu bagi diri sendiri atau pecandu bukan pemilik narkotika. Putusan Pengadilan Tinggi ini sependapat dan mengabulkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa hanya pecandu.

Jaksa juga keberatan Pengadilan Tinggi mengubah vonis terdakwa menjadi 1 (satu) tahun penjara. Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum terdakwa 5 (lima) tahun penjara karena memiliki narkotika jenis shabu.

Putra (nama samaran), terdakwa dalam perkara ini diadili karena membawa satu paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1052 gram.

Surat Dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan Jaksa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan, perbuatan Putra tersebut diduga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika atau melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Narkotika.

Menurut dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam persidangan Putra mengaku shabu tersebut untuk digunakan sendiri. Putra juga mengaku sebagai pecandu narkotika jenis shabu.

Bukti Putra pecandu antara lain surat rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional yang menyatakan Putra benar pecandu narkotika dan harus mengikuti rehabilitasi medis dan sosial.

Walaupun sudah mengantongi surat rekomendasi rehabilitasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Putra melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Hukumannya ditetapkan 5 tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah subsider dua bulan kurungan. Putusan dibacakan 8 Juni 2017.

{ADSENSE]

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa yang meyakini Putra bersalah sebagai pemilik narkotika jenis shabu, yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Merasa dirinya hanya pecandu narkotika jenis shabu bukan pemilik, Putra akhirnya mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2017. Pengajuan banding menggunakan jasa Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta.

Tanggal 14 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permintaan banding Penasihat Hukum Putra dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi menyatakan perbuatan Putra hanyalah pelanggaran Pasal 127 (1) huruf a Undang-undang Narkotika. Putra dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

"Majelis Hakim tingkat Banding menilai yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika oleh karena barang bukti dalam perkara aquo relatif hanya sedikit yaitu 0,1052 gram dan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu 1. Unsur setiap orang; dan 2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri" demikian bunyi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikutip dari dokumen Putusan halaman 9.

Untuk melihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selengkapnya silahkan klik DISINI

Jaksa keberatan Putra dinyatakan pecandu narkotika dan hanya dihukum setahun penjara. Jaksa masih bertahan dengan keyakinannya Putra adalah pemilik narkotika jenis shabu. Jaksa kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada 31 Agustus 2017.

Mahkamah Agung mengakhiri perbedaan pendapat antara Jaksa dan Penasihat Hukum. Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat. Putra hanyalah seorang pecandu narkotika. Hukuman setahun penjara untuk Putra dipertahankan Mahkamah Agung. Putusan kasasi Mahkamah Agung dibacakan pada 25 Januari 2018.



Efniadiyansyah MS, S.H., Penasihat Hukum Putra dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Jakarta menyatakan sering menemukan terdakwa pecandu narkotika, pada akhir persidangan dituntut oleh Jaksa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Padahal diawal persidangan Jaksa ajukan Surat Dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) atau (alternatif) dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1).

"Pasal 112 ayat (1) ancaman hukuman cukup berat yaitu minimal 4 tahun penjara. Kalau dikenakan Pasal 112 ayat (1), selain hukumannya berat terdakwa tidak mungkin mendapatkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi. Padahal setiap pecandu butuh pengobatan" jelas Efni.

Menurut Efni, ada juga keadaan terdakwa pecandu narkotika diajukan ke Pengadilan dengan Surat Dakwaan yang hanya mencantumkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1). Pasal 127 ayat (1) yang oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri (pecandu) bahkan tidak tercantum dalam Surat Dakwaan.

"Kebetulan terdakwa pecandu narkotika yang mendapat tuntutan sebagai pemilik narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika biasanya dari golongan masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi" ujar advokat, yang pernah menjadi pengurus Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) tersebut.

Efni berharap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara ini digunakan sebagai rujukan bagi proses peradilan pecandu narkotika. "Putusan ini kiranya menjadi tambahan Yurisprudensi, menjadi salah satu sumber hukum untuk kasus yang serupa" tutup Efni.
T#gs Efniadiyansyah MSLBH Trisila JakartaMahkamah AgungPasal 127 ayat 1 UU NarkotikaPecandu NarkotikaPengadilan Tinggi DKI Jakarta
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments