Jumat, 22 Jun 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanj

Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanjungbalai (3)

Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan: Bantuan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara, Perlu Optimalisasi Program Bantuan Hukum
Suci Jumat, 02 Februari 2018 13:23 WIB
Suci

Ismail, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Asahan.

Tanjungbalai, Sumatera Utara

Ismail, S.H., M.H., Dosen dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Uiversitas Asahan (UNA) menyatakan bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara.

"Bantuan hukum sebagai hak konstitusional dapat ditelusuri dari ketentuan konstitusional dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara" dijelaskan Ismail.

Ismail menambahkan "Konsep cita-cita Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia perwujudannya dibidang hukum antara lain dengan dibentuknya undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang Bantuan Hukum menjamin hak warga negara yang dikategorikan miskin untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum gratis. Kota Tanjungbalai juga telah melahirkan dan mensahkan Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sehingga selaras dengan cita-cita pendirian Negara Indonesia".

"Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melakukan tindakan yang mestinya mendapat apresiasi, karena tidak semua Kabupaten/Kota mampu melahirkan sebuah Perda Tentang Bantuan Hukum,.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri belum mampu untuk itu, apabila diterapkan dengan baik maka masyarakat miskin di Kota Tanjungbalai akan sangat terbantu" ditegaskan Ismail.

Fauziah Harun masyarakat yang tinggal di Jl. Rambutan Kelurahan Pulau Simardan, penerima bantuan hukum gratis mengungkapkan bahwa Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sangat membantu. "Kami selaku masyarakat yang buta akan persoalan hukum dapat menerima pencerahan dan solusi atas permasalahan yang kami terima, harapannya program ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan lagi" ungkap Fauziah Harun.

Novi Diana Sinaga, penerima bantuan hukum lainnya juga menyampaikan, orang tuanya tersandung masalah hukum dan karena termasuk keluarga miskin, orang tuanya mendapat bantuan hukum gratis. "Informasi dari pengacaranya gratis karena ada program bantuan hukum dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program ini, ayah saya yang ancaman hukumannya 15 tahun bisa di Putus 4 tahun. Harapannya penerima program itu bisa lebih banyak" uangkap Novi Diana Sinaga.

Menurut Ismail, karena program ini sangat dibutuhkan warga miskin, Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu melakukan optimalisasi penerapan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah Kota Tanjungbalai harus dapat memprediksi jumlah rata-rata masyarakat miskin/kurang mampu yang bermasalah dengan hukum setiap tahunnya dan menyesuaikan kebutuhan anggarannya, apabila memang tidak terpenuhi seluruhnya setidaknya tingkat kesenjangannya tidak melebihi 50%.

"Pemerintah Kota Tanjung Balai perlu mencegah persepsi negatif masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai terhadap upaya Pemerintah memberikan hak konstitusional masyarakat miskin sebagaimana tertuang didalam Pasal 3 Bab II Perda Nomor 04 Tahun 2014. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan antara masyarakat miskin/tidak mampu dengan masyarakat yang mampu dalam mendapatkan akses keadilan" pungkas Ismail.


Photo: Chairul Rasyid, Ketua MPI DPD KNPI Kota Tanjungbalai.

Senada dengan Ismail, Ketua MPI DPD KNPI Kota Tanjungbalai Chairul Rasyid Pangaribuan mendesak pemerintah (eksekutif dan legislatif ) agar menambah anggaran bantuan hukum. Menurut Rasyid hal ini harus dilakukan demi menjamin hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapat keadilan melalui bantuan hukum gratis di kota Tanjungbalai.
T#gs Bantuan HukumDana Bantuan HukumFakultas Hukum UNAIsmail Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas AsahanPemko Tanjung BalaiPeraturan Daerah Bantuan Hukum
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments