Jumat, 22 Jun 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanj

Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanjungbalai (2)

Ketua KNPI Kota Tanjungbalai Minta Pemerintah Serius Menjalankan Perda Bantuan Hukum
Suci Rabu, 31 Januari 2018 16:25 WIB

Keterangan photo : Hendra Dalimunte Ketua KNPI Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, Sumatera Utara

Menurut katalog Tanjungbalai Dalam Angka tahun 2017, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah orang miskin Kota Tanjungbalai sebesar 14,49% dari 169.084 jiwa, apabila dihitung lebih kurang 24.500,27 jiwa orang miskin di Kota Tanjungbalai yang membutuhkan bantuan Pemerintah Daerah dibidang hukum.

Dari 24.500 jiwa orang miskin berapa persenkah yang membutuhkan bantuan hukum dalam satu tahun??

Berdasarkan data yang diterima larasonline.com dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, terdakwa berdomisili di Kota Tanjungbalai yang diberikan bantuan hukum litigasi gratis berdasarkan penunjukan/penetapan pada tahun 2017 sebanyak 49 orang, sekitar 0,2% dari jumlah orang miskin.

Hendra Dalimunte Ketua KNPI Kota Tanjungbalai menerangkan bahwa Peraturan daerah nomor 04 tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum ini adalah salah satu Perda yang sangat-sangat diperlukan/dibutuhkan oleh masyarakat tidak mampu. karena saat ini (zaman now) yang lebih dominan tersangkut dan terzolimi persoalan hukum adalah kalangan masyarakat marginal/masyarakat miskin.

"Saya berharap Pemerintah serius dalam menjalankan perda tentang bantuan hukum ini, disosialisasikan secara maraton kepada masyarakat, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai juga harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Organisasi Bantuan Hukum apa saja yang bekerja sama dengan Pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM" urai Hendra.

Hendra menambahkan "Kalau persoalan menetapkan anggaran dananya pemerintah dapat melakukan riset dengan cara meminta data jumlah masyarakat yang diberi bantuan hukum secara cuma-cuma oleh LBH yang aktif di Kota Tanjungbalai, atau melalui Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungbalai".

"Tahun 2018 APBD kota Tanjungbalai lebih kurang Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah), seandainya Pemerintah menyisihkan 0,03% dari APBD untuk membantu orang miskin yang berhadapan dengan hukum, saya yakin itu tidak terlalu membebani Pemerintah Kota Tanjungbalai" tegas Hendra menutup penjelasannya.



T#gs Bantuan HukumDana Bantuan HukumHendra DalimunteKNPI Kota TanjungbalaiPemko Tanjung BalaiPeraturan Daerah Bantuan Hukum
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments