Jumat, 22 Jun 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanj

Hikayat Berkurangnya Anggaran Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kota Tanjung Balai (1)

Wakil Ketua DPRD Tanjung Balai: "DPRD prioritaskan kegiatan untuk masyarakat tidak mampu"
Suci Selasa, 30 Januari 2018 14:43 WIB

Kantor DPRD Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara

Tanjungbalai, Sumatera Utara

Pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, merupakan salah satu dari dua Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum disahkan DPRD Kota Tanjung Balai pada saat Ketua DPRD Kota Tanjung Balai dijabat oleh H. Romainur. S.E.

DPRD Kota Tanjung Balai bersama Pemerintah Kota Tanjung Balai dimasa itu boleh dikatakan sudah bertindak selangkah lebih maju dari daerah lainnya. Ketika Pemerintah Daerah di Indonesia belum memikirkan untuk membantu warga daerahnya yang miskin dan tersangkut masalah hukum, Kota Tanjung Balai sudah mulai memberikan bantuan hukum gratis kepada warga miskin yang tersangkut masalah hukum.

Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan pelaksanaan dari Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 19 ayat 1 mengatur Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasal 19 ayat (2) menyatakan penyelenggaraan bantuan hukum oleh Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Untuk melihat selengkapnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum silahkan klik DISINI.

Setelah ada Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu menganggarkan dana untuk program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi anggaran bantuan hukum pada tahun 2017 s/d 2018 cenderung menurun dari tahun tahun sebelumnya.

Seperti dalam Rancangan APBD Tahun 2018, Pemerintah mengajukan usulan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Namun menurut informasi yang diterima Larasonline.com, ternyata dalam APBD Tahun 2018 yang sudah disahkan DPRD Kota Tanjung Balai pos anggaran bantuan hukum mengalami pengurangan dari jumlah yang diusulkan Pemerintah sebelumnya dalam RAPBD.


Keterangan Photo: Leden Butar-butar, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Balai.

Leden Butar-Butar Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai ketika dikonfirmasi pada hari Selasa, 30 Januari 2018 menjelaskan bahwa dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), setiap kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat tidak mampu, seperti bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, layanan kesehatan bagi masyarakat tak mampu, beras rastra selalu menjadi prioritas utama DPRD.

Menurut Leden, anggaran dana kegiatan di Bagian Hukum Pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya Program Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu tidak pernah dipotong baik pada tahun anggaran 2017 maupun tahun anggaran 2018.

"Jadi kalau implementasinya ada penurunan anggaran terhadap program tersebut kita harus pertanyakan siapa yang telah menguranginya? DPRD Kota Tanjungbalai, bisa menindak lanjutinya dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang Kabag Hukum, Kabag Keuangan, beserta Organisasi Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Didalam rapat itu kita bisa telusuri siapa sebenarnya yang mengurangi anggaran program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tersebut" ujar Leden.

"Kalau untuk kepentingan masyarakat tidak mampu saya siap mendukung" ditegaskan Leden Butar-Butar kepada Larasonline.com.
T#gs Bantuan HukumDana Bantuan HukumLeden Butar-butarLeden Butar butarPemko Tanjung BalaiPeraturan Daerah Bantuan Hukum
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments