Rabu, 15 Agu 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Hal Penting Wajib Diketahui OBH Untuk Akreditasi, Probono Diantaranya

Hal Penting Wajib Diketahui OBH Untuk Akreditasi, Probono Diantaranya

Betty Maria Kamis, 12 Juli 2018 23:31 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi logo Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jakarta.


Penanganan kasus probono menjadi salah satu pertimbangan bagi BPHN dalam melakukan perpanjangan sertifikasi organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.


Petunjuk Pelaksanaan tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi (Juklak Verifikasi Akreditasi), di poin 38 menyatakan Perpanjangan (Sertifikasi) dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya di bagian (h) yaitu penanganan kasus probono.


Selengkapnya tentang Juklak Verifikasi dan Akreditasi Baca Disini:BPHN Terbitkan Juklak Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum 2018


Aturan dalam poin 38 diperjelas oleh poin 39 dan 45 Juklak Verifikasi dan Akreditasi.


Poin 38 Juklak Verifikasi dan Akreditasi berbunyi: "Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 38 dijadikan dasar untuk penetapan Akreditasi kembali berupa:

a. Pencabutan status Akreditasi;

b. Penurunan status Akreditasi;

c. Kenaikan status Akreditasi; atau

d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya."


OBH yang sudah terakreditasi harus mempersiapkan bukti penanganan kasus probono dan menyerahkannya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi sesuai ketentuan poin 45 Juklak Verifikasi dan Akreditasi.


Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum BPHN saat diwawancarai di Kantor BPHN di Jalan Mayjend. Soetoyo No.10, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur (10 Juli 2018) menyatakan Probono yaitu Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat menjadi satu pertimbangan penting untuk reakreditasi OBH.


"Kita (BPHN) pertimbangkan juga kegiatan-kegiatan probono mereka (OBH), itu yang pertama. Probono mereka itu kita wajibkan, seolah-olah menjadi wajib karena itu menjadi bahan pertimbangan," dijelaskannya.


"Jadi bagi mereka (OBH) ada ketentuannya, 3 atau 5 pertahun probono dari 2016, 2017, 2018 itu berarti dikalikan 3 sekitar 9-15 probono itu bisa naik, yang turun misalkan ada kriteria turunnya, tapi ketika ada penanganan probono yang ada minimal juga dalam juklak itu, mereka bisa tidak turun, atau mereka (OBH) memenuhi komponen turun misalkan, atau cabut juga seperti itu. Untuk akreditasi ulang ini ada 4 status: cabut, turun, naik atau tetap,"ditambahkan Masan.


Dasar Hukum Probono


Dasar hukum dalam pelaksanaan penanganan kasus Probono bagi Advokat, dapat ditemukan dalam Undang-undang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Undang-undang Advokat mengatur penanganan kasus probono dalam tiga ketentuan. Pasal 22 berisi dua ayat dan Pasal 1 angka 9.

Pasal 1 angka 9 menyatakan: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu".

Pasal 22 ayat (1) berbunyi: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

Pasal 22 ayat (2) mengatur: "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

PP 83/2008 mengatur lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat. Menurut Pasal 1 angka 3 PP 83/2008, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Siapa orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma atau probono? Ada diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP 83/2008, yaitu pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Definisi pencari keadilan yang tidak mampu dalam Pasal 1 angka 4, diperjelas kembali dalam Pasal 4 ayat (3), yang mengatur pencari keadilan yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma (probono) wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang.

Kewajiban pencari keadilan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) PP 83/2008 sama dengan pengaturan mengenai syarat penerima bantuan hukum gratis yang diatur menurut Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.


Pendapat Organisasi Advokat


Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin), ketika dihubungi Larasonline.com (12/07/2018) menjelaskan adanya kegagalan Pasal 22 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan setiap Advokat wajib dan harus menangani bantuan hukum cuma-cuma. "Akan tetapi sampai saat ini Pasal itu tidak pernah dilakukan oleh OA kecuali Peradin. Peradin melaksanakan itu. Kendatipun sudah diatur PP 83 Tahun 2008 masih juga Advokat ini tidak bergeming tidak pernah mau melaksanakan secara sukarela karena kesibukan dengan segala perkara-perkara profitnya barangkali demikian, itu kesimpulannya," dituturkannya.


Penggunaan istilah probono menurutnya perlu dikritisi. Menurut Ropaun tidak semua orang pengertiannya sama karena probono itu istilah bahasa Latin. Probono yang dimaksudkan oleh BPHN menurut Advokat Ropaun Rambe, adalah perkara-perkara yang ditangani OBH tapi tidak diajukan reimbustmen atau pun tidak dimintakan dana bantuan hukum kepada Pemerintah. "Oleh karena itu, OBH yang terakreditasi selain dari pada (penanganan perkara) yang selama ini dilakukannya reimbustmen uangnya itu (dana bankum) ke Pemerintah atau Kemenkumham juga diwajibkan secara probono tadi. Probono itu yang tidak ditagihkan kepada Pemerintah," dijelaskannya lebih lanjut.


Disimpulkan dari pernyataan Advokat Ropaun Rambe, Peradin adalah Organisasi Advokat yang paling siap bersinergi dengan BPHN terkait kewajiban OBH terakreditasi melaksanakan penanganan kasus probono atau cuma-cuma. Peradin saat ini punya 44 OBH terakreditasi di seluruh Indonesia dijelaskannya. Selain itu Peradin menyiapkan sanksi organisasi bagi anggota yang tidak menangani perkara prodeo dan probono.


"Setiap anggota Peradin wajib menangani perkara prodeo (dan) probono sejumlah 4 perkara setahun. Bila ia tidak mengerjakan 4 perkara prodeo (dan) probono akan diberikan sanksi organisasi. Sanksinya seperti KTA tidak diperpanjang, karena kita bikin subsidi silang, satu, (selanjutnya) Advokat itu ada juga sanksi denda," diuraikannya ketika menjawab pertanyaan bagaimana sinergi BPHN dengan Organisasi Advokat Peradin terkait kewajiban OBH menangani kasus probono.


"Itu yang melaksanakan itu hanya Peradin semata. Hanya Peradin semata, tidak ada (organisasi advokat) lebih dari itu," ditegaskan Advokat Ropaun Rambe.


Dihubungi terpisah (12/07/2018), Presiden Kongres Advokat Indonesia, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, menjelaskan kalau probono itu total gratis, penanganan perkara tanpa menerima uang sama sekali. Sementara itu menurut Tjoetjoe, kalau (bantuan hukum dari) BPHN itu namanya Prodeo, karena itu setiap pekerjaan itu di bayar sama negara. Menurutnya didalam Undang-Undang Advokat juga ada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, namun Undang-Undang Advokat dibuat sebelum ada Undang-undang Bankum.


"Sekarang ini kan ada Bankum, ada Undang-undang Bankum sekarang ini No.16 Tahun 2011. Jadi kalau yang digunakan sekarang ini, Kalau bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat itu melalui Bankum. (Sehingga) Yang dimaksud verifikasi inikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)," ditambahkannya.


Kongres Advokat Indonesia mendukung program bantuan hukum gratis yang mensyaratkan penanganan perkara probono yang diselenggarakan BPHN. Menurutnya KAI dengan LBH yang tersebar di seluruh Indonesia siap bersinergi dengan BPHN. "Sampaikan kepada BPHN, saya sebagai Presiden KAI sangat setuju ada program seperti ini. Sangat setuju, cuma saya minta LBH saya (KAI) dan LBH nya Korpri yang bekerja sama dengan saya, saya minta dibantu supaya bisa diverifikasi secara otomatis. Nanti saya undang juga teman-teman dari Peradi, kita mau kok mendukung. Kita dukung," tegasnya menutup pernyataannya.


Berkenaan sinergi Organisasi Advokat dengan BPHN untuk penanganan kasus probono, Ikatan Advokat Indonesia menjelaskan beberapa Pos Bantuan Ikadin banyak melakukan kegiatan bantuan hukum secara prodeo bahkan koordinasinya baik dengan Kanwil Kemenkumham.


Menurut Sutrisno, S.H., Ketua Umum Ikadin (12/07/2018), hal ini didasarkan dengan kedudukan Advokat yang mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu. "Meskipun Advokat Ikadin tidak menerima honorarium dalam menangani perkara bagi masyarakat yang tidak mampu, maka pembelaannya harus sama seperti membela klien yang dapat membayar seorang Advokat," ditambahkannya.


"Bahkan Ikadin sering melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang ada di desa/kelurahan tujuannya untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat. Beberapa Pos Bantuan Hukum Ikadin di daerah koordinasinya baik dengan BPHN melalui Kanwil Kemenkumham, " ditegaskannya menutup pernyataannya.


Hal Penting Selain Probono


Hal penting lainnya selain probono dijelaskan Masan Nurpian ketika ditanyakan "Apa hal penting dan baru yang harus diketahui OBH baru dan OBH lama untuk mengikuti verifikasi dan akreditasi OBH?"


Bagi OBH baru, menurut Masan, hal penting ini tidak jauh berbeda dari periode verifikasi dan akreditasi periode pertama 2013, 2015, dan tahun ini (2018), hal yang terbarunya itu hanya kita (BPHN) mempersilakan kepada rekan-rekan OBH yang punya cabang di setiap Kabupaten/Kota yang masih dalam 1 (satu) Provinsi untuk membuat cabang itu sendiri. Cabangnya itu dibutuhkan adanya kantor dan pengurusnya juga, serta pelaksanaan Bantuan Hukumnya juga yang terdiri dari Advokat dan Paralegal.


"Ibaratnya seperti di Banda Aceh ada satu (OBH), tapi di Lhoknga belum ada, di Aceh Timur belum ada, mereka bisa buat satu di Banda Aceh, satu di Aceh Timur, satu di Sigli, perwilayah, untuk menyisiasati pemerataan kita kemudian anggaran kita berikan masing-masing itu untuk yang baru. Untuk yang lama (OBH lama) juga bisa seperti itu juga, bisa membuat cabang juga," urai Masan.


Sedangkan untuk OBH yang akan memperpanjang akreditasi atau OBH lama, Masan menjelaskan: "Dan di tambah untuk naik dan turunnya (status akreditasi) OBH lama, karena reakreditasi atau akreditasi ulang bagi OBH lama ini, kita melihat dari riwayat pelaksanaan mereka, serapan mereka (OBH)," jelas Masan.


Selain probono, hal penting kedua menurut Masan yaitu BPHN menerapkan e-monev yaitu e-monitoring dan evaluasi, via online. E-monev dilakukan secara online menggunakan data BPHN, yang ada hubungan antara kelompok kerja pusat dan kelompok kerja daerah.


Cara kerjanya dijelaskan Masan, Kelompok kerja daerah menggunakan aplikasi itu, bertanya kepada penerima bantuan hukum baik misalkan yang di Rutan atau di Lapas. Bagaimana pelayanan bantuan hukum selama dibantu? Apakah dibantunya kualitasnya itu dijaga, mereka (OBH) membantu secara full (penuh) dari penyidikan sampai persidangan, membuat pledoi (nota pembelaan) seperti apa, dan lain-lainnya.


"Karena diketahui banyak di lapangan merekapun tidak saling kenal antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, Bagaimana mereka memperdalam kasusnya dan membela seorang klien kalau mereka tidak kenal? Itu salah satu contoh kecil. Itu ada kriteria penilaiannya," ditegaskannya


"Tim E-Monev juga akan mengajukan pertanyaan kepada penerima bantuan hukum apakah pemberi bantuan hukum (OBH) ada menerima uang atau tidak, meminta uang atau tidak. Hal itu ada juga kriteria penilaiannya. Semua dilakukan oleh e-monev tertampung oleh Kelompok kerja pusat. Kelompok kerja pusat itu meramu rumusan itu semua untuk menjadi nilai akreditasi, atau status akreditasi turun, naik, cabut, dan tetap," demikian diuraikan Masan.

T#gs 405 OBH TerakreditasiBadan Pembinaan Hukum NasionalProbonoSistem Bantuan Hukum Nasionalverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments