Rabu, 15 Agu 2018

GMKI Daftar Pemantau Pemilu, Begini Aturannya

Betty Maria Rabu, 27 Juni 2018 14:13 WIB
Larasonline.com

PP GMKI dan Komisioner Bawaslu.

Jakarta.

Pemungutan suara dan Perhitungan suara di TPS untuk Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) diselenggarakan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sedangkan Pemungutan suara dan Perhitungan suara untuk Pemilu akan diselenggarakan tanggal 08-17 April 2019 mendatang. Menurut Undang-undang no.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 360 ayat (5) disebutkan bahwa Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.

Dengan keinginan "Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan dan Berintegritas", Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendaftarkan lembaga bentukannya yakni lembaga Pendidikan dan Pemantauan Pemilihan Umum (PanTau Pemilu) untuk menjadi Pemantau Pemilu yang resmi dan terakreditasi. Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat beserta fungsionaris lainnya diterima oleh tiga komisioner Bawaslu RI yakni Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar.


"Pemilu tahun 2014 lalu, GMKI juga terlibat menjadi Pemantau Pemilu yang terdaftar di KPU. Partisipasi GMKI sesuai dengan tujuan kami untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas," ujar Sahat di kantor Bawaslu RI, Jakarta, di tanggal 25 Juni 2018.


Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada BAB XVI Pemantauan, Bagian Kesatu, dijelaskan mengenai Pemantau Pemilu (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu. (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada: Pemerintah atau pemerintah daerah; b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri; c. lembaga pemilihan luar negeri; dan d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.


Bagian Kedua, Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau pemilu Pasal 436 (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan: a. Bersifat independen; b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan; b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437 terkait Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. profil organisasi/lembaga; b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Organisasi/Iembaga; d. nama dan jumlah anggota pemantau; e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah; f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud

Pada ayat (2). Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi. Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu. Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

"GMKI adalah organisasi ketiga yang mendaftar secara resmi, dua sebelumnya adalah KIPP dan Perludem. Tentunya ini adalah tugas pemuda untuk mewujudkan pesta demokrasi yang kita cita-citakan. Apalagi organisasi mahasiswa seperti GMKI mempunyai cabang di seluruh provinsi di Indonesia dan sangat berpotensi untuk membantu berjalannya tahapan Pemilu," kata Mochammad Afifuddin saat menerima Pengurus Pusat GMKI.


Dalam kesempatan yang sama, Fritz Edward Siregar menyampaikan bahwa sebelum dikeluarkan akreditasi secara resmi oleh Bawaslu, GMKI sudah dapat terlibat mengawasi terlaksananya Pilkada 2018 sebagai bentuk pengawasan partisipatif dari organisasi masyarakat."Anggota-anggota GMKI dapat mendatangi TPS di tempat tinggal masing-masing. Setelah menggunakan hak pilih, mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif. Itulah adalah hak dan tugas kita sebagai warga negara," ujarnya.


Menyambut hal ini, Koordinator Nasional PanTau Pemilu Yanuserius Zega menyampaikan bahwa GMKI akan menggerakkan potensi anggota GMKI di seluruh Indonesia untuk memantau berjalannya Pilkada 2018.


"Dukungan yang disampaikan Bawaslu ini sesuai dengan rencana GMKI untuk mengawal Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni mendatang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga sudah bergerak untuk mengkampanyekan pemilih cerdas harus menolak politik uang dan politik SARA," kata Yanser.


Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua Bidang Media dan Komunikasi PP GMKI Jumadi Sinaga, Direktur Humas dan Antar Lembaga PanTau Pemilu Sumartono, dan Sekfung Hubungan Internasional Ruben Franky Oratmangun.

T#gs GMKIpemantau pemilusyarat pendaftaran pemantau pemilu
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments