Senin, 27 Jun 2022
  • Home
  • Berita
  • Persidangan
  • Forum LSM Aceh Serahkan Petisi Minta MA Segera Eksekusi Putusan Pengadilan Neger

Forum LSM Aceh Serahkan Petisi Minta MA Segera Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb

Gunawan Rabu, 22 Desember 2021 18:10 WIB
Istimewa Forum LSM Aceh

Forum LSM Aceh dan Kepala Desa dari Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menyerahkan petisi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, Selasa 21 Desember 2021.

Jakarta. Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh (Forum LSM Aceh) serahkan petisi ke Mahkamah Agung (MA), meminta agar dilakukan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami sangat berharap agar MA dapat mendengarkan suara masyarakat di Aceh dan kasus ini dapat segera dieksekusi”, tutur Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan usai penyerahan petisi di kantor MA, Jakarta Pusat pada Senin (20/12/2021). Petisi yang diluncurkan melalui laman change.org tersebut telah mendapatkan lebih dari 8.000 dukungan dari masyarakat.

Sudirman menegaskan, putusan ini penting segera dieksekusi untuk memperlihatkan kekuatan suatu putusan peradilan.

Hal senada juga diungkapkan Jafar, Kepala Desa Blang Luah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh,yang turut hadir di gedung MA. Ia berharap putusan bisa segera dieksekusi, mengingat kasus ini sudah berlarut-larut hingga 9 tahun.

“PT Kallista Alam (Tergugat dalam Putusan 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb) masih terus beroperasi dan denda untuk pemulihan hutan sama sekali belum terealisasikan,” tutur Jafar dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Larasonline.com (22/12/2021).

“Kami khawatir, jika ini tidak segera dieksekusi, perusahaan lain atau bahkan masyarakat akan mencontoh perbuatan pihak Tergugat,” tambah Jafar.

Forum LSM Aceh bersama beberapa kepala desa juga mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) di Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Desember 2021, untuk melaporkan berlarut-larutnya proses eksekusi perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedatangan mereka disambut baik oleh staf Bawas MA, Bram Budi Nurcahyo, SE., Ak., MH.

“Kita menyambut baik kedatangan masyarakat Aceh untuk melakukan pengaduan terhadap eksekusi putusan kasus yang belum berjalan ini. Kami akan coba proses aduan dari masyarakat Aceh dalam satu minggu ke depan,” ujar Bram.

Penelusuran yang dilakukan redaksi Larasonline.com terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Meulaboh, disebutkan eksekusi perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb dilakukan delegasi kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue (sedang dalam tahapan apraisal). Masih dalam SIPP PN Meulaboh, disebutkan sudah dilakukan teguran eksekusi tanggal 20 Desember 2018.

Namun menurut Sudirman, Pengadilan Negeri Suka Makmue belum menjalankan kewenangannya hingga kini dan selalu gagal di proses penilaian aset. "Padahal tidak ada ganjalan hukum apa pun yang dapat menghalangi eksekusi. Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu" tegas Sudirman.

Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.Mlb tanggal 08 Januari 2014 amar ke-3, Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp114,3 miliar ke kas negara.

Amar ke-4 Putusan memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam dilahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar. Selanjutnya amar ke-5 Menghukum Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biayar sebesar Rp 251,765,250.000,- sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amar putusan ke-3, ke-4 dan ke-5 tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Meulaboh berdasar pertimbangan hukum Putusan yang diantaranya diuraikan di halaman 222 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas telah terbukti lahan gambut yang dimiliki Tergugat adalah lahan yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Louser yang harus dilindungi dan dilarang untuk dibakar dan Tergugat mengetahui hal tersebut sebagaimana tertera dalam surat Izin usaha perkebunan yang diberikan Gubernur (Bukti T-15.1 ), namun Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap membuka lahan dengan cara membakar bahkan pembakaran tersebut bukan hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali".

Masih menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Meulaboh, perkara ini bermula ketika Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Kallista Alam selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Meulaboh. Untuk melihat putusan selengkapnya silahkan Klik Disini.

Atas Putusan PN Meulaboh, Tergugat (PT. Kalista Alam) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Melalui Putusan nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus dengan memperbaiki Putusan PN Meulaboh sehingga amar putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding, semula Tergugat.

2. Memperbaiki pertimbangan hukum dan susunan amar putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Januari 2014, Nomor 12 /Pdt.G/2012/PN. MBO yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebahagian;

2. Menyatakan Pembanding/ dahulu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan Pembanding/ dahulu Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

5. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000, 00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Memerintahkan Lembaga/Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);

9. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Terbanding/dulu Penggugat selebihnya.

Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali telah diajukan Tergugat, namun Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 651 K/PDT/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017.


T#gs ForumLSMAcehMAMahkamahAgungMenteriLingkunganHidupPNMeulabohPNSukaMakmuePTBandaAceheksekusiputusangugatan perbuatan melawan hukuminkrachtlahangambut
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments