Kamis, 18 Okt 2018

Duduk Perkaranya ZF (Anak Dibawah Umur) Yang Diajukan Ke Peradilan Dewasa

Tim Redaksi Bankum Files Senin, 09 April 2018 09:36 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi

Anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana semestinya diadili oleh Peradilan Pidana Anak. Sementara untuk orang dewasa diadili dalam peradilan pidana umum. Pemisahan kewenangan mengadili anak dibawah umur dengan orang dewasa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lantas bagaimana bisa ZF seorang anak dibawah umur diadili oleh peradilan pidana umum. Bukankah sudah ada aturan hukum untuk mengidentifikasi seorang pelaku tindak pidana sudah dewasa atau masih anak dibawah umur.

Larasonline.com menelusuri berbagai sumber dan mengungkap duduk perkaranya ZF (anak dibawah umur) yang diajukan ke Peradilan Dewasa.

1. Warga Menangkap ZF tanggal 10 Desember 2017 Pagi

ZF ditangkap tanggal 10 Desember 2017 di Jalan Ringroad Setia Budi. Saat itu menjelang pagi hari. Ketika ditangkap ZF berumur 17 tahun 2 bulan dan 2 hari. ZF lahir di bulan Oktober tahun 2000 di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Pendidikan terakhir ZF hanya sekolah dasar.

2. ZF Butuh Uang Sehingga Mencoba Mencuri Mesin Genset

ZF penduduk Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, baru dua hari berada di Kota Medan dan baru pertama kali di Kota Medan. ZF sebelumnya di Kota Banda Aceh merantau mengadu nasib. Kedatangan ZF ke Kota Medan karena diajak oleh seorang teman yang dikenalnya dua minggu sebelumnya di Banda Aceh.

Setelah dua hari di Kota Medan, entah mengapa teman ZF meninggalkan ZF ditengah jalan begitu saja. ZF yang tidak memiliki uang dan tidak punya tempat tinggal serta buta sama sekali keadaan Kota Medan hanya bisa pasrah sembari berjalan kaki menyusuri jalanan Kota Medan tanpa tujuan yang pasti.

Ketika sedang berjalan kaki ZF melihat ada mesin genset di halaman sebuah rumah. Karena butuh uang muncul niat ZF untuk mengambil mesin genset tersebut. Namun sebelum berhasil mengambil mesin genset, ZF sudah diteriaki maling dari dalam rumah. Warga sekitar pun berdatangan dan menangkap ZF. ZF pun mengalami kekerasan saat penangkapan.



ZF kemudian diserahkan ke kantor polisi bersama dengan mesin genset yang belum jadi diambilnya.

3. Disuruh Buat Surat Pernyataan Karena Tidak Punya Identitas Kependudukan

ZF yang masih dibawah umur tidak punya identitas kependudukan. Ketika di kantor polisi, penyidik menanyakan identitas ZF, antara lain tempat tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya.

ZF menjelaskan dirinya kelahiran Oktober tahun 2000 sehingga masih berumur 17 tahun 2 bulan 2 hari. Namun karena tidak bisa menunjukkan dokumen kependudukan, Penyidik tidak mempercayainya. Penyidik kemudian memberikan selembar kertas untuk ditandatangani ZF yang berisi pengakuan bahwa ZF kelahiran Agustus 1999 dan sudah berumur delapan belas tahun.


4. Ditahan Bersama Orang Dewasa

Sejak tanggal 11 Desember 2017 ZF (anak dibawah umur) menjalani penahanan. Tempat penahanan ZF bersama dengan tahanan orang dewasa. ZF pernah ditahan selama satu minggu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan. Namun setelah ZF membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan sudah berumur 18 tahun, ZF dipindahkan ke tempat penahanan orang dewasa.

5. ZF (anak dibawah umur) Jalani Penahanan 117 hari

Masa penahanan yang dijalani ZF (anak dibawah umur) mulai dari ditangkap, diproses hukum sampai dengan dikeluarkan dari Rutan Kelas I Medan selama 117 hari atau hampir empat bulan. Perincian penahanan ZF (anak dibawah umur) yaitu:

a. Penahanan selama penyidikan dari 11 Desember 2017 sampai dengan 08 Februari 2018 atau selama 58 hari.

b. Penahanan proses penuntutan 4 hari sejak dari 08 Februari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018.

c. Penahanan proses persidangan selama 54 hari sejak 13 Februari 2018 sampai dengan dikeluarkan dari tahanan tanggal 06 April 2018.

6. BAP Tanpa Didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi

ZF anak dibawah umur yang tergolong orang miskin. Ketika menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan (Berita Acara Pemeriksaan), ZF tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, orang miskin yang tersangkut masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum gratis dari lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Bertemu Lembaga Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan

Walaupun ditahan di Rutan dewasa, namun ada hikmahnya bagi ZF. Di tempat inilah ZF bisa bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum. ZF mendapat informasi kalau di Rutan Kelas I Medan ada petugas Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan (BHPT) yang mengelola Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan. Menurut info yang diterima ZF, warga binaan bisa berkonsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum saat ada penyuluhan hukum dan piket di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan. ZF menemui pegawai BHPT Rutan Kelas I Medan dan meminta bertemu dengan Lembaga Bantuan Hukum. ZF kemudian difasilitasi pegawai BHPT untuk bertemu dengan LBH Trisila Sumatera Utara.



8. Selama Ditahan ZF Tidak Dikunjungi Keluarga

Selama menjalani penahanan ZF (anak dibawah umur) tidak pernah dikunjungi keluarga. Awalnya karena keluarga tidak mengetahui ZF di dalam tahanan. Setelah keluarga mengetahui ZF ditahan dalam proses hukum, ketiadaan biaya membuat keluarga ZF yang tergolong miskin tidak mampu mengunjungi ZF. ZF yatim piatu yang diasuh oleh kakek dan neneknya.

9. Persyaratan Administrasi Bantuan Hukum Dikirim via Pos

Untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, ZF harus melengkapi persyaratan administrasi yaitu Surat Keterangan Identitas dan Surat Keterangan Tidak Mampu. ZF tidak memiliki dokumen ini. LBH Trisila Sumatera Utara menghubungi keluarga ZF di Kabupaten Bireuen untuk memberitahu bahwa ZF sedang ditahan di Rutan Kelas I Medan dan untuk bisa mendapatkan bantuan hukum gratis ZF harus melengkapi persyaratan. Keluarga ZF menyanggupi untuk mengurus persyaratan yang dibutuhkan. Keluarga ZF pun mengirimkan dokumen yang dibutuhkan ke kantor LBH Trisila Sumatera Utara di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Kota Medan. Pengiriman via pos dilakukan untuk menghemat biaya karena jarak antara Kabupaten Bireuen dengan Kota Medan sekitar 400 kilometer.

T#gs Anak Berhadapan HukumBantuan Hukum GratisLBH Trisila Sumatera UtaraPengadilan Negeri Medanperadilan dewasaperadilan dewasasistem peradilan pidana anak
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments