Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • Calon Tunggal Pilkada Bersengketa Dengan Kotak Kosong, Bagaimana Penyelesaiannya

Calon Tunggal Pilkada Bersengketa Dengan Kotak Kosong, Bagaimana Penyelesaiannya?

HLR Senin, 02 Juli 2018 10:44 WIB
sumber: htpps//:jateng.kpu.id

Ilustrasi Kotak Suara Pemilihan Kepala Daerah

Jakarta.


Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sudah memasuki tahap penghitungan dan rekapitulasi suara. Menurut Perludem, dalam Pilkada serentak kali ini dari 117 daerah ada beberapa daerah hanya diikuti satu peserta Pilkada dan berhadapan dengan kotak kosong. Masyarakat diberi pilihan setuju atau atau tidak setuju calon tunggal. Bila yang tidak setuju lebih banyak maka kotak kosong yang menang.

Misalnya Pemilihan walikota/wakil walikota (pilwakot) Makasar yang hanya diikuti calon tunggal. Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi (Appi - Cicu) berhadapan dengan kotak kosong. Menurut hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survey, Appi - Cicu beroleh 46% suara, sedangkan kotak kosong mendapat 54% suara. Sementara itu Appi Cicu menyatakan menang dengan perolehan 53,21% dan kotak kosong hanya memperoleh 47,79%.

Bagaimana penyelesaiannya bila terjadi sengketa hasil pilkada antara kotak kosong dengan calon tunggal.

Pengaturan penyelesaian sengketa hasil antara calon tunggal dengan kotak kosong dimuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 2/2016). PMK 2/2016 dilakukan perubahan dengan PMK 2/2017.

PMK 2/2016 mengatur ada tiga pihak yang terlibat dalam sengketa hasil pilkada ini. Pihak Pemohon, pihak Termohon dan pihak terkait.

Ada dua kemungkinan pola sengketa hasil pilkada antara calon tunggal dengan kotak kosong. Pola ini ditentukan dari pihak yang bisa menjadi pemohon sengketa di Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 3 PMK 2/2016.

Kemungkinan pertama yaitu pasangan calon gubernur/bupati/walikota kalah dalam penghitungan hasil akhir rekapitulasi suara di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pasangan calon dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembatalan hasil akhir penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati/walikota. Menjadi pertanyaan siapa yang akan mewakili kepentingan hukum kotak kosong melawan pasangan calon? PMK 2/2016 tidak mengatur siapa yang akan menjadi pihak terkait mewakili kotak kosong.



Kemungkinan pola yang kedua yaitu pasangan calon gubernur/bupati/walikota menang dalam penghitungan hasil akhir rekapitulasi suara di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dalam keadaan ini kotak kosong kalah. Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan pembatalan hasil akhir penghitungan suara diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) PMK 2/2016. Pemohonnya adalah pemantau pemilu dalam negeri yang terdaftar dan terakreditasi dari KPU provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkat pemilihan. Pihak termohonnya adalah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan calon tunggal yang menjadi pemenang bertindak sebagai pihak terkait.

Pasal 4 PMK 2/2016 mengatur adanya perbedaan alasan pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada antara pasangan calon dengan pemantau pemilu meskipun objek sengketanya sama yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bila yang bertindak sebagai pemohon adalah pasangan calon maka permintaan pembatalan objek sengketa dengan alasan mempengaruhi terpilihnya pemohon. Sedangkan bila yang bertindak sebagai pemohon adalah pemantau pemilu, maka permintaan pembatalan objek sengketa dengan alasan terpenuhinya hak konstitusional pemohon.

Menurut Pasal 8 PMK 2/2106 tidak semua pilkada yang diikuti calon tunggal dapat diajukan menjadi sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Ada persyaratan ambang batas perbedaan perolehan suara yang harus terpenuhi ketika akan mengajukan sengketa hasil. Persyaratan ini sama dengan persyaratan pengajuan sengketa hasil pilkada umumnya yang pesertanya lebih dari pasanga calon. Penghitungan perbedaan perolehan suara dibandingkan antara suara yang setuju dan suara yang tidak setuju, dan diperhitungkan dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan Termohon (KPU).

Untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur batasan selisih suara diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2016 yaitu:

  • Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan dua juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa sampai dengan enam juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa sampai dengan dua belas juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU;

  • Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari dua belas juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;



Sedangkan untuk pemilihan bupati/waklil bupati dan walikota/wakil walikota diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, yaitu:

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan dua ratus lima puluh ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dua ratus lima puluh ribu jiwa sampai dengan lima ratus ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lima ratus ribu jiwa sampai dengan satu juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari satu jiwa , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Menurut hasil penelusuran Larasonline.com, Mahkamah Konstitusi belum ada memeriksa dan mengadili sengketa hasil perolehan suara yang diajukan oleh pasangan calon terhadap kemenangan kotak kosong.


Peraturan Pilihan Buat Anda:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

T#gs PMK 2 Tahun 2016kotak kosong vs pasangan calonpemilihan walikota Makasar 2018Pilkada serentak 2018
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments