Selasa, 17 Jul 2018

Bolehkah Perusahaan Tahan Ijazah Setelah Karyawan di-PHK?

Redaksi Bankum Files Rabu, 10 Januari 2018 20:32 WIB

Ilustrasi 


Sudah jadi pengetahuan umum, Perusahaan meminta calon karyawan menyerahkan foto copy ijazah sebagai syarat mengajukan lamaran pekerjaan. Penyerahan foto copy ijazah untuk membuktikan jenjang pendidikan dan kompetensi dari calon karyawan.

Untuk menjamin keabsahannya foto copy ijazah harus berlegalisir dari institusi pendidikan yang menerbitkan ijazah.

Ada kalanya foto copy ijazah berlegalisir belum cukup menjadi syarat untuk diterima bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan meminta sang karyawan untuk menyerahkan ijazah aslinya kepada Perusahaan. Ijazah akan disimpan Perusahaan selama sang karyawan bekerja padanya.

Penyimpanan ijazah karyawan menjadi masalah ketika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja dan perusahaan tidak langsung mengembalikan ijazahnya, atau dapat dikatakan perusahaan menahan ijazah sang karyawan setelah pemutusan hubungan kerja.

Penahanan ijazah ini benar-benar terjadi. Sang karyawan sudah mendatangi pihak perusahaan dan meminta supaya mengembalikan ijazah, karena sangat dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Perusahaan tetap menolak memberikan ijazah.

Keberatan dengan pemutusan hubungan kerja dan penahanan ijazah, sang karyawan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dengan mendaftarkan gugatan perselisihan hubungan industrial pada tanggal 07 September 2016.

Pada tanggal 19 September 2016 Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mulai menyidangkan gugatan sang karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Setelah 11 (sebelas) kali persidangan, Pengadilan menjatuhkan Putusan pada 19 Desember 2016.

Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta mengabulkan sebagian Gugatan sang karyawan. Pengadilan menghukum perusahaan untuk mengembalikan dan menyerahkan ijazah kepada sang karyawan tanpa syarat apapun.

Ada 2 (dua) alasan Pengadilan mewajibkan Perusahaan mengembalikan dan menyerahkan ijazah sang karyawan dan sang karyawan tidak membayar kerugian atau pengembalian ijazah tanpa syarat apapun. Alasan pertama, karena berakhirnya hubungan kerja antara sang karyawan dengan perusahaan bukan karena pelanggaran hukum atau kesalahan (yang dilakukan) sang karyawan. Alasan Kedua, berakhirnya hubungan kerja bukan karena sang karyawan mengundurkan diri karena keinginan sendiri.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta tanggal 19 Desember 2011 yang mengabulkan gugatan sang karyawan ternyata belum berkekuatan hukum, karena para pihak mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung pada 30 Desember 2016.

Pada 05 Juni 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Perusahaan tempat sang karyawan bekerja dan menguatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. Setelah putusan kasasi, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menjadi berkekuatan hukum bagi para pihak. Norma dalam Putusan ini dapat pula berlaku sebagai norma hukum yang mengikat untuk kasus yang serupa apabila dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk melihat Putusan Kasasi Perkara ini silahkan Klik Putusan Kasasi

T#gs PHKPerusahaanTahan Ijazah Karyawan
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments