Rabu, 25 Apr 2018

Begini Pembelaan Penasihat Hukum Bebaskan ZF (Anak Dibawah Umur) Dari Peradilan Dewasa

Tim Redaksi Bankum Files Senin, 09 April 2018 18:52 WIB
Larasonline.com

Ilustrasi Eksepsi (Keberatan) Penasihat Hukum

Majelis Hakim Peradilan Pidana Umum/Dewasa Pengadilan Negeri Medan (05 April 2018) membacakan putusan sela yang mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum ZF terdakwa yang masih anak dibawah umur. Putusan sela menyataan Peradilan Pidana Umum Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ZF yang masih dibawah umur dan memerintahkan ZF dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

ZF sebelumnya diajukan sebagai terdakwa perkara pencurian dengan pemberatan pelanggaran Pasal 363 ayat 1 ke-3e ke-5e yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. ZF didakwa karena diduga mencuri sebuah mesin genset tanggal 10 Desember 2017 dari halaman rumah di Jalan Ringroad Setia Budi Medan.

ZF mulai mendapat bantuan hukum ketika ditahan di Rumah Tahanan Negara (rutan) Kelas I Medan. Tanggal 20 Februari 2018 ZF menjadi salah satu dari 30 peserta penyuluhan hukum di Rutan Kelas I Medan yang diadakan LBH Trisila Sumatera Utara. Saat itu ZF mengajukan permohonan bantuan hukum.


KET. PHOTO KIRI: ZF duduk dibaris kedua nomor tiga dari kanan sewaktu mengikuti penyuluhan hukum di Rutan Kelas I Medan tanggal 20 Februari 2018. KET PHOTO KANAN: Peserta penyuluhan hukum di Rutan Kelas I Medan tanggal 20 Februari 2018 berphoto bersama narasumber Hisca Romauli Situmorang, S.H., dari LBH Trisila Sumatera Utara (perempuan dibaris depan pakai baju biru) Mahasiswa Magang LBH Trisila Sumatera Utara dari Universitas HKBP Nomensen Ricardo Ginting (baris depan paling kiri), Nimrot Banjarnahor (nomor dua dari kanan), Halashon (paling kanan) dan pegawai BHPT Rutan Kelas I Medan Tama Purba dan Robi Anto. ZF berdiri paling belakang sebelah kiri.


Permohonan bantuan ZF ditindaklanjuti dengan konsultasi di Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan. Advokat Hisca Romauli Situmorang, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara melayani permohonan bantuan hukum ZF.


ZF sebelumnya tidak mengetahui kalau status umurnya yang dibawah 18 tahun akan berpengaruh besar terhadap perkara pidananya. ZF yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) hanya tahu ancaman hukumannya 7 tahun penjara.


Keluarga ZF tidak pernah mengunjunginya selama dalam tahanan yang saat itu sudah dijalani selama 3 bulan. Hal ini membuat ZF berharap bantuan hukum gratis bisa membantunya. Harapannya Ia bisa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tujuh tahun penjara. ZF menyesali perbuatannya walau Ia belum sempat membawa mesin genset dari lokasi namun sudh ditangkap. Bila sudah selesai menjalani hukuman, ZF ingin bisa segera pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Bertemu dengan kakek, neneknya beserta keluarga lainnya yang merawat dan mengasuh ZF yang yatim piatu sedari kecil.


Seperti pemohon bantuan hukum lainnya, ZF diwajibkan mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang berisi uraian tentang identitas pemohon, uraian singkat perkaranya, dan tandatangan pemohon. Sewaktu mengisi kolom tempat dan tanggal lahir ZF menuliskan kelahiran Bireuen 01 Agustus 1999.


Tanggal lahir ZF sebenarnya bukan 01 Agustus 1999 mulai terungkap. Saat itu ZF diwajibkan melengkapi persyaratan guna mendapatkan bantuan hukum gratis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen penggantinya dan Kartu Bantuan Sosial atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).


ZF menginformasikan kepada Hisca bahwa sebenarnya Ia kelahiran 08 Oktober tahun 2000. Penulisan tanggal lahir Agustus 1999 dalam formulir permohonan bantuan hukum dimaksudkan ZF untuk menyesuaikan dengan data tanggal lahir ZF didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya di Kantor Polisi sebelum ZF dipindahkan ke Rutan Kelas I Medan. ZF menceritakan saat di kantor polisi, penyidik meminta ZF membuat pernyaatan tidak punya KTP dan pengakuan bahwa Ia kelahiran 01 Agustus 1999.


Pengakuan ZF bahwa Ia kelahiran 08 Oktober 2000 memiliki konsekuensi hukum yang serius terhadap perkara ZF. Kalau ini benar maka ZF masih berstatus anak dibawah umur 18 tahun. Konsekuensi hukumnya ZF harus diadili menurut Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.


Hisca tidak begitu saja percaya dengan pengakuan ZF karena tidak ada dokumen kependudukan yang bisa ditunjukkan ZF untuk membuktikannya. ZF memberikan nomor telepon dari keluarganya di Kabupaten Bireuen kepada Hisca.


Hisca kemudian menghubungi keluarga ZF untuk meminta keluarga ZF melengkapi persyaratan bantuan hukum gratis, sembari membuktikan kebenaran pengakuan ZF lahirnya 08 Oktober 2000. Pria yang dihubunginya disebut ZF pamannya tinggal di Kabupaten Bireuen tidak ingat persis tanggal lahir ZF karena ZF sudah yatim piatu sejak kecil. Hisca kemudian menyampaikan pesan ZF yang meminta keluarganya untuk melengkapi persyaratan bantuan hukum gratis berupa identitas kependudukan ZF dan Surat Keterangan Tidak Mampu. Hisca juga minta keluarga ZF memastikan kembali tanggal kelahiran ZF.


Beberapa hari kemudian keluarga ZF memberitahu Hisca bahwa ZF benar kelahiran 08 Oktober 2000. ZF tidak punya akte kelahiran, dokumen yang bisa membuktikan tanggal lahirnya hanya Ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga. Keluarga ZF kemudian mengirimkan dokumen kependudukan untuk melengkapi persyaratan bantuan hukum gratis dan mengirimkan ijazah SD untuk membuktikan tanggal kelahiran ZF 08 Oktober tahun 2000.


Setelah menerima kelengkapan administrasi permohonan bantuan hukum, Hisca menindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa Khusus dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Medan.


Sidang pertama perkara ZF digelar di Pengadilan Negeri Medan hari rabu tanggal 21 Maret 2018. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan membacakan Surat Dakwaan yang menyatakan ZF diduga melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3e ke-5e karena mencuri mesin genset dari halaman sebuah rumah di Jalan Ringroad Setia Budi Medan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 05.00 Wib. Sebelum membawa mesin genset, ZF diteriaki 'maling' dan ditangkap oleh warga. ZF selanjutnya diserahkan ke kantor polisi bersama dengan mesin genset yang hendak dicurinya.


Setelah menerima Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, yang dilakukan Hisca pertama sekali adalah meneliti kembali penulisan tanggal kelahiran ZF dalam Surat Dakwaan. Dituliskan dalam Surat Dakwaan ZF umur 18 tahun kelahiran 01 Agustus 1999. Melihat itu, Hisca meminta kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan dalam persidangan selanjutnya. Majelis Hakim mempersilahkan Hisca mengajukan Eksepsi dalam sidang Senin tanggal 26 Maret 2018.


Senin tanggal 26 Maret 2018, Hisca sudah berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Medan bersiap untuk membacakan eksepsi. Namun sidang batal digelar karena ZF tidak ada dibawa ke Pengadilan dari Rutan. Bila terdakwa tidak hadir, sidang tidak bisa digelar. Majelis Hakim menjadwalkan sidang dibuka kembali hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dengan agenda masih pembacaan eksepsi dari Penasihat Hukum.


Rabu tanggal 28 Maret 2018 sidang digelar setelah ZF dibawa masuk ke dalam ruang sidang. Hisca membacakan Eksepsi (keberatan) atas Surat Dakwaan Penuntut Umum. Eksepsi (keberatan) yang diajukan Hisca terdiri dari 3 (tiga) poin yaitu:

  1. Majelis Hakim Peradilan Pidana Umum/Dewasa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara pidana ZF, karena ZF selaku terdakwa masih berumur 17 tahun 2 bulan 2 hari saat terjadi tindak pidana pencurian tanggal 10 Desember 2017.
  2. Dakwaan batal demi hukum karena kabur/tidak jelas disebabkan uraian dakwaan tidak menyebutkan nilai kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa ZF.

  1. Dakwaan tidak dapat diterima karena perbuatan pencurian yang didakwakan tidak ada mengakibatkan kerugian bagi korban. ZF sudah ditangkap sebelum sempat membawa mesin genset. Perbuatan ZF tersebut termasuk tindak pidana ringan yang semestinya diadili dengan acara pemeriksaan cepat bukan acara pemeriksaan biasa.

Setelah pembacaan eksepsi, Jaksa mempunyai hak untuk menanggapi. Sidang untuk tanggapan Jaksa dan pengajuan bukti dari Jaksa dan Penasihat Hukum diagendakan hari Senin tanggal 02 April 2018. Sidang ini harus ditunda lagi karena ZF tidak dibawa dari Rutan ke Pengadilan. Sidang dijadwalkan kembali menjadi hari Rabu tanggal 04 April 2018.


Hari Rabu tanggal 04 April 2016, sidang digelar. Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum. Inti dari Tanggapan Penuntut Umum yaitu ZF sudah dewasa karena sudah berusia 18 tahun. Penuntut Umum mengajukan bukti surat pernyataan yang ditandatangani ZF yang mengaku tidak punya Kartu Tanda Penduduk dan mengaku Ia kelahiran 01 Agustus 1999. Penuntut Umu meminta Majelis Hakim menolak eksepsi Penasihat Hukum dan melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi-saksi.


Setelah Jaksa membacakan tanggapan dan ajukan bukti surat, giliran Penasihat Hukum mengajukan bukti surat. Ada empat bukti surat diajukan yaitu: 1).Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen; 2).Surat Keterangan Penduduk dari Keuchik Gampong (Kepala Desa) tempat tinggal ZF; 3).Ijazah Sekolah Dasar ZF; dan 4).Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang menyebutkan tanggal kelahiran ZF adalah 08 Oktober 2000.


Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum, dan menerima bukti-bukti baik dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup untuk dibuka kembali keesokan harinya Kamis tanggal 05 April 2018 agendanya pembacaan putusn sela.


Sidang hari Kamis tanggal 05 April 2018 menjadi sidang ketujuh perkara ZF. Dalam satu minggu Majelis Hakim menggelar sidang secara maraton sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari Senin, Rabu dan Kamis. Dalam sidang ini Majelis Hakim membacakan putusan sela atas Eksepsi Penasihat Hukum.


Amar putusan Majelis Hakim ada 5 poin yaitu: 1).Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ZF diterima; 2).Menyatakan Pengadilan Pidana Umum/Dewasa pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Pidana Anak pada Pengadilan Negeri Medan; 3).Memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum; 4).Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan; 5).Membebankan biaya perkara kepada negara.


Putusan yang memerintakan pengeluaran ZF dari tahanan dilaksanakan keesokan harinya Jumat 06 April 2018. ZF keluar dari dari Gedung Rutan Kelas I Medan sekitar pukul 17.45 Wib. Diluar Gedung Rutan Keluarga ZF sudah menunggu dengan raut wajah haru dan bahagia menyambut ZF.

T#gs Bantuan Hukum GratisHisca Romauli SitumorangLBH Trisila Sumatera UtaraPengadilan Negeri MedanRutan Kelas I Medananak berhadapan hukum di peradilan dewasaperadilan dewasaperadilan pidana anak
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments