Rabu, 14 Nov 2018

Bayar Pajak,Urus STNK Dan BPKP Tanpa Calo

Betty Maria Rabu, 15 Agustus 2018 16:01 WIB
Larasonline.com

Photo: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur di Jalan DI Panjaitan Kav.55 Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jakarta Timur.

Jakarta.


Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dapat membayar pajak dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Samsat setempat tanpa Calo. Bagaimana praktik pengurusan tanpa calo.


Dinas pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur di Jalan DI Panjaitan Kav.55 Cipinang Besar Utara, Jatinegara RT/RW: 12/6 Jakarta juga melayani pembayaran pajak dan perpanjangan STNK. Tampak dari luar gedung, spanduk yang berisi ajakan "Tanpa Perantara atau Calo Kite Bisa, Nyok' Encang Encing Kite Urus Sendiri."

Saat Larasonline.com tiba di Samsat Jakarta Timur memang masih ada oknum yang menawarkan jasa (Calo) untuk melakukan pengurusan tersebut.


Di spanduk lain yang terpampang di bagian administrasi lantai 1 (09/08/2018), Samsat Jakarta Timur sudah dilengkapi dengan inovasi sebagai berikut: ISO 9001:2008, Pajak Online 5 wilayah DKI Jakarta, CCTV, Mesin Antrian, SamsatDrive Thru, Samsat Keliling, Gerai Samsat di TaminiSquare, Loket perpanjangan STNK 5 Tahun, Loket pengecekan Pajak Progresif (P2), IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan kolam ikan dan Taman bermain anak, serta fasilitas Nursing room (ruang menyusui bagi ibu).


Pelayanan untuk masyarakat di Samsat Jakarta Timur, buka dari hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00-11.00 WIB. Pemilik kendaraan atau pengunjung sebaiknya datang lebih awal untuk menghindari antrian panjang.


Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 22 Juni 2009, kewajiban setiap pengendara harus memiliki STNK diatur dalam Pasal 288 ayat (1) yang berisi: "Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Jika tidak memiliki STNK maka akan diberlakukan ketentuan dan denda resmi pelanggaran Lalu Lintas (tilang) untuk kendaraan bermotor.


Setelah dinyatakan lunas membayar pajak dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor, untuk melakukan pengurusan balik nama (ganti kepemilikan BPKP) wilayah Jakarta selanjutnya dilakukan di Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan. Layanan yang dapat diterima oleh masyarakat seperti Ganti kepemilikan BPKP, Perubahan BPKP, dan BPKP (ex)luardaerah.


Adapun dasar hukum penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), diatur dalam Pasal 64, 65, 66, 67 dan 70 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Membayar Pajak dan Perpanjangan STNK di Samsat Serta Balik Nama


Pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan STNK bisa langsung dilakukan jika data identitas pemilik kendaraan sendiri sudah sesuai. Bawa bukti pembayaran Pajak yang lama dan STNK lama, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) asli, serta KTP pemilik asli beserta foto copy rangkap satu. Namun jika kendaraan belum dibalik nama, maka harus melakukan perubahan balik/tukar nama (ganti kepemilikan BPKP) dulu agar pembayaran pajak kendaraan dan perpanjangan STNK bisa dilakukan.


Pembayaran pajak, perpanjangan STNK dan proses balik/tukar nama, melalui tahapan berikut:


Pertama, bawa kendaraan bermotor untuk cek fisik di Samsat beserta kelengkapan berkas seperti KTP asli pemilik saat ini, bukti (kuitansi) pembelian kendaraan bermotor, BPKP asli, bukti pembayaran pajak kendaraan yang terakhir, dan STNK asli serta foto copy semua berkas tersebut rangkap satu.


Kedua, setelah tiba di Samsat. Lakukan cek fisik kendaraan bermotor. Petugas akan memberikan data hasil pemeriksaan cek fisik kepada pemilik kendaraan. Lalu serahkan berkas tersebut ke loket balik/tukar nama untuk dilegalisir petugas.



Ketiga, selesai melakukan kedua proses diatas. Pemilik kendaraan bermotor dapat memarkirkan kendaraan di parkiran yang telah disediakan. Selanjutnya proses dilakukan di loket balik nama di gedung Samsat. Minta formulir ke petugas dan isi formulir tersebut, dan serahkan kembali ke petugas. Tunggu antrian nama dipanggil kemudian foto copy berkas yang berikan sesuai instruksi petugas. Jika data sudah sesuai dan petugas menyarankan untuk menunggu maka pembayaran pajak dan perpanjangan STNK bisa selesai di hari itu juga. Namun jika belum, konfirmasi ke petugas kapan harus kembali untuk membayar pajak dan perpanjangan STNK tersebut. BPKP asli kendaraan dan bukti pengurusan akan diberikan kepada pemilik kendaraan. Pastikan membawa kembali kedua dokumen tersebut saat kembali ke Samsat.


Balik Nama di Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya


Selesai mengurus pembayaran pajak dan perpanjangan STNK, petugas Samsat akan mengarahkan pemilik kendaraan untuk melakukan proses balik nama selanjutnya di Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Petugas Samsat akan menyerahkan kepada pemilik kendaraan yaitu bukti pembayaran pajak dan perpanjangan STNK baru serta foto copy dokumen balik nama. Ketiga berkas ini harus dibawa saat datang ke Direktorat Lalu lintas Polda Metro Jaya. Bawa serta juga KTP asli dan BPKP asli dan foto copy nya.


Tahapan pengurusan ketika tiba di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya:


Pertama, ambil Kartu Pemohon. Di depan pintu masuk tukarkan KTP asli dengan kartu pemohon yang sudah tercantum nomor antrian. Kartu ini juga berfungsi selama pengurusan sebab kartu akan diletakkan diatas alat pembaca untuk mendeteksi data pribadi pemohon secara otomatis.


Kedua, isi form e-BPKP. Petugas akan membantu pemohon untuk mengisi form e-BPKP berupa data pribadi pemohon dan data identitas kendaraan yang bersangkutan. Pengisian data ini dilakukan secara antri sesuai kedatangan pemohon.


Ketiga, membayar biaya di Kantor kas Bank BRI. Tidak perlu ke bank terkait untuk melakukan pembayaran karena disediakan loket pembayaran Bank BRI di tempat. Pemohon menyediakan biaya administrasi balik nama. Biaya untuk balik nama, kendaraan roda dua (motor) Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kendaraan roda empat (mobil) Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).


Keempat, tunggu antrian sesuai kartu pemohon yang sudah tercantum nomor antrian. Petugas di Loket Pendaftaran akan memanggil sesuai nomor urut kedatangan. Lalu petugas akan menyerahkan surat resi untuk mengambil BPKP baru. Pemilik kendaraan diarahkan ke lantai 2 untuk pengambilan BPKP baru.


Kelima, pengambilan BPKP baru dilakukan di Loket Penyerahan di lantai 2 Ditlantas. Petugas akan memanggil sesuai nama tidak berdasarkan nomor urutan. Bisa saja antrian yang duluan datang tidak langsung menerima BPKP baru. Kendala ini dijelaskan oleh petugas karena adanya kemungkinan error atau kendala teknis saat petugas menginput data kendaraan misalnya diatas tahun 2000- an.


Petugas Ditlantas (11/08/2018) mengatakan pengurusan BPKP sebaiknya tidak melalui calo, sebab sudah lebih mudah, asalkan pemohon (pengunjung) sabar menunggu antrian dalam kondisi ramai.

Petugas juga mengungkapkan pengurusan ganti kepemilikan BPKP atau balik nama boleh diwakilkan namun proses selesainya bisa 1 (satu) bulan. Jika pengurusan balik nama BPKP dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan/pemilik kendaraan maka bisa selesai di hari itu juga dan pemohon bisa membawa pulang BPKP baru.


Untuk menghindari praktik calo, sebaiknya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai syarat dan prosedur pengurusan langsung mengkonfirmasi ke petugas di bagian informasi/administrasi di Samsat maupun Ditlantas terdekat. Petugas akan membantu memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan.

T#gs BPKPDitlantasPajak kendaraan bermotorSTNKSamsat
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments