Rabu, 15 Agu 2018
  • Home
  • Berita
  • Daerah
  • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perkebunan Hessa Surati Bupati Asahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perkebunan Hessa Surati Bupati Asahan.

Kepala Kantor LBH TRISILA Cabang Asahan: BPD Boleh Minta Laporan Tertulis Dari Kepala Desa
Suci Rabu, 04 April 2018 16:14 WIB
Suci

Keterangan Poto : Kepala Kantor LBH Trisila Cabang Asahan Ismail, S.H., M.H., (sebelah kiri)

Asahan, Sumatera Utara

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan pada 04/04/2018, surati Bupati Asahan agar memberikan sanksi kepada Kepala Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat. Alasannya karena Kepala Desa tidak dapat menyerahkan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD.


Roma Dani Pengurus BPD Desa Perkebunan Hessa, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Menurut keterangan Roma Dani salah satu anggota BPD Desa Perkebunan Hessa Kecamatan Simpang Empat pada 04/04/18, sebelumnya BPD telah meminta Kepala Desa untuk menyerahkan laporan secara tertulis melalui surat nomor 01/ML/BPD/2018 tetapi hingga saat ini laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diminta tidak diserahkan, karena itu BPD secepatnya akan meminta Bupati Asahan memberikan sanksi ungkapnya kepada Larasonline.

Kepala kantor LBH Trisila Cabang Asahan Ismail, S.H., M.H., ketika dimintai pendapat oleh kontributor larasonline.com menerangkan bahwa tugas Kepala Desa tertuang dalam Pasal 26 ke-1 Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa". Sedangkan tanggung jawab Kepala Desa untuk membuat laporan tertulis tertuang dalam Pasal 27 huruf a, b, c dan d Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang intinya bahwa dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatannya kepada Bupati/Walikota; dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Apabila Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan laporan tertulis kepada Bupati/Walikota, BPD dan masyarakat maka Kepala Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, apabila tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ke-1 dan ke-2 Undang-Undang RI nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. BPD boleh meminta laporan tertulis dari Kepala Desa itu menurut Undang-Undang tutup Ismail, S.H., M.H.
Editor: HASAN LUMBAN RAJA

T#gs BPD Desa Perkebunan HessaBantuan Hukum GratisIsmailLBH Trisila Asahan
Komentar
1 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
bambang
sampai sekarang gak diproses proses, kasian bpdnya. tagolak kadesnya,
Reply Jumat, 25 Mei 2018 21:56
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments