Kamis, 18 Okt 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • BPHN Terbitkan Juklak Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum 2018

BPHN Terbitkan Juklak Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum 2018

Betty Maria Jumat, 29 Juni 2018 19:00 WIB
Larasonline.com

Kegiatan "Identifikasi dan Penjaringan OBH Focus Group Discussion Dalam Rangka Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Periode 2019-2021 Tahun Anggaran 2018" di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, tanggal 29 Juni 2018. Hadir dalam kegiatan ini, Baroto selaku Kadiv Yankum (kanan), Erinawita Staff Divisi Yankum (kedua dari kanan), Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum BPHN, dan Heru Wiyono (kiri). 



Jakarta.


Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta perpanjangan sertifikasi. Juklak terdiri dari 7 (tujuh) Bab berjumlah 48 poin dan disahkan tanggal 25 Mei 2018 oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof.Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.


Menurut informasi dari Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum BPHN, Juklak ini merupakan aturan baru yang akan digunakan dalam verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) tahun 2018. Ditambahkan Masan, pendaftaran verifikasi dan akreditasi rencananya dilaksanakan di bulan Juli 2018.


Larasonline.com akan mengulas poin-poin terpenting dari Juklak ini :


Akreditasi menurut Juklak poin ke-4(b) adalah pengakuan terhadap OBH yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa OBH tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum. Sedangkan verifikasi dijelaskan poin 4(a) sebagai pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH.


Bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang ingin mengikuti Verifikasi dan Akreditasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sudah bisa menyiapkan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh OBH?


Pendaftaran OBH Baru

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan OBH dijelaskan dalam Juklak di poin ke-7. Dokumen persyaratan ini diajukan saat menyampaikan permohonan pendaftaran verifikasi dan akreditasi melalui aplikasi SID Bankum. Ada 14 (empat belas) dokumen persyaratan yaitu:


  1. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  2. Akta pendirian OBH.
  3. Akta pengurus OBH.
  1. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH.
  2. Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku.
  1. Berita acara sumpah advokat.
  1. Status kepemilikan kantor.
  1. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam.
  1. NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama OBH.
  2. Nomor Rekening (Bank) atas nama OBH.
  3. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada.
  1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  1. Laporan pengelolaan keuangan.
  1. Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.


Dalam Poin 30 Juklak, laporan kasus litigasi sebagaimana diminta dalam syarat ke-14 adalah kasus yang ditangani oleh OBH atau PBH adalah kasus dengan rentang tahun antara tahun 2016 sampai dengan 2018. Penanganan kasus litigasi dapat dibuktikan dengan dokumen pendampingan dari tahap penyidikan dan/atau sampai tahap persidangan. Berupa putusan pengadilan serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim yang menerangkan pendampingan hukum oleh Advokat yang terdaftar pada OBH atau PBH (Juklak Poin 31).


Perlu diingat juga saat pemeriksaan kelengkapan berkas, OBH diwajibkan oleh Juklak Poin 45 untuk menyerahkan bukti penanganan kasus probono (cuma-cuma) kepada Kantor Wilayah (Kementerian Hukum dan HAM).


Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, sebagaimana dimaksud poin ke-7 angka 1, 2, 9, dan 10, maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan (ditemukan di Juklak poin ke-14).


Verifikasi dan akreditasi akan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (aplikasi sidbankum). Penggunaan aplikasi SID Bankum diatur dalam Juklak poin ke-4 (d) untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan Verifikasi dan Akreditasi. SIB Bankum ini sudah dilengkapi fitur verifikasi dan akreditasi. OBH atau PBH mulai dari pendaftaran dilakukan dengan mengakses aplikasi SID Bankum ini.


Berdasarkan poin ke-6 Juklak, Permohonan Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman melalui Aplikasi online, website resmi Kementerian Hukum dan HAM, media sosial, dan/atau media massa.


Apabila OBH tidak menginput formulir dan dokumen permohonan ke dalam Aplikasi selama jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada poin ke- 6, maka dapat dinyatakan permohonan ditolak oleh Kelompok Kerja Daerah, penjelasan ini ditemukan di poin ke-11 Juklak.


Merujuk pada poin ke-18 Juklak, dalam hal dokumen permohonan yang diajukan oleh OBH terdapat kekurangan, maka OBH harus melengkapinya dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diberitahukan kekurangan dimaksud oleh Kelompok Kerja Daerah.


Sesuai poin ke- 26 Juklak, Dokumen dari OBH yang dinyatakan lulus Verifikasi, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Panitia paling lama 7 (tujuh) hari untuk diberikan rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan HAM.


Juklak Verasi 2018 di poin ke-16 dan 17 juga menyebutkan, OBH induk dapat membentuk cabang paling banyak 1 (satu) organisasi di setiap kabupaten atau kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi. OBH induk yang telah memiliki cabang terakreditasi di kabupaten atau kota tidak diperkenankan membentuk cabang sebagaimana dimaksud pada poin ke-16.


Perpanjangan Sertifikat Akreditasi


Poin ke-32 Juklak menyatakan, Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan bersertifikat pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlakunya perlu dilakukan perpanjangan sertifikasi dengan cara Verifikasi dan Akreditasi kembali. Permohonan perpanjangan dalam poin ke-34 disebutkan, dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi OBH. Poin terakhir 48 di Juklak menerangkan tentang Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.


Artikel Ini Dipilih Untuk Anda

Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018


Reakreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018, Begini Aturan dan Persyaratannya


Verifikasi dan Akreditasi OBH Periode Ketiga, Untuk Pemerataan Sebaran Layanan Bankum


Peraturan Ini Dipilih Untuk Anda


Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Akreditasi No. PHN-HN.04.03-09 Tahun 2018


Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan


Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum


Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum


T#gs 405 OBH TerakreditasiBadan Pembinaan Hukum NasionalBantuan HukumKanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI JakartaMasan Nurpianorganisasi bantuan hukumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments