Kamis, 13 Des 2018
  • Home
  • Berita
  • Umum
  • BPHN: Satu Kabupaten/Kota Satu OBH, Organisasi Advokat: Tambah Anggaran Bankum

BPHN: Satu Kabupaten/Kota Satu OBH, Organisasi Advokat: Tambah Anggaran Bankum

Dilema Program Bankum, Target Maksimal Anggaran Minim
Betty Maria Jumat, 13 Juli 2018 21:00 WIB
Larasonline.com

Kegiatan "Identifikasi dan Penjaringan OBH Focus Group Discussion Dalam Rangka Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Periode 2019-2021 Tahun Anggaran 2018" di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, tanggal 29 Juni 2018. Hadir dalam kegiatan ini, Baroto selaku Kadiv Yankum (kanan), Erinawita Staff Divisi Yankum (kedua dari kanan), Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum BPHN, dan Heru Wiyono (kiri).  

Jakarta.


Pemerintah menetapkan pagu indikatif anggaran dana bantuan hukum tahun 2019 sebesar Rp. 53 Milyar. Anggaran ini untuk membiayai program bantuan hukum selama setahun. Pelaksananya diperkirakan 405 organisasi bantuan hukum (OBH) yang terdiri dari OBH lama dan OBH baru. Untuk dapat mengakses program ini OBH harus mengikuti dan dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi periode ketiga (2019-2021).


Informasi lebih lengkap tentang verifikasi dan akreditasi OBH Klik link berikut:Ayo Bersiap Mendaftar Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018


Kewajiban Pemerintah menyediakan dana bantuan hukum dalam APBN diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada empat ketentuan dalam dua pasal yang mengaturnya yaitu:


Pasal 16

  1. Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

  1. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari: a. hibah atau sumbangan; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.


Pasal 17

  1. Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  1. Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.


Pagu indikatif Rp. 53 Milyar ini agak mengkhawatirkan karena OBH lama saja ada 405, sementara saat ini BPHN sedang mempersiapkan pendaftaran OBH baru. Hal ini diungkapkan Masan Nurpian, S.H., M.H., Kepala Subbid Program Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) saat diwawancarai Larasonline.com (10/07/2018) di kantornya Jalan Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur.


BPHN dijelaskan Masan sudah menyampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu akan adanya penambahan OBH yang lama dari 405, supaya Kemenkeu dan Bappenas bisa menyikapi penambahan OBH ini. "Kami pun menyampaikan (kepada Bappenas dan Kemenkeu) dari 53 M itu kalau masih ikut yang 405 (OBH lama), BPHN harus memutar otak lagi berapa minimal dari OBH yang didapat dari yang terakreditasi A, B dan C," kata Masan lebih lanjut


"Tapi tidak perlu cemas bagi teman-teman OBH, karena BPHN ini selalu mengakomodir teman-teman OBH. Walaupun kami (BPHN) tidak menjanjikan adanya penambahan anggaran 2019 untuk menyikapi adanya tambahan OBH ini. Kita bekerja sama saja dengan OBH dan kita selalu upayakan untuk OBH terkait dengan anggaran," pungkas Masan.


Masan mendorong OBH untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain dari APBN.


Penggunaan APBD untuk dana bankum diatur dalam Pasal 19 (1) UU Bantuan Hukum yang berbunyi: "Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."


"Dan APBD pun pasti ada batasannya juga. Dikedepankan pula yang ketiga yaitu Probono karena Probono pun menjadi bahan pertimbangan juga nanti ke depannya untuk periode verifikasi dan akreditasi di periode 2021," ditambahkan Masan.


Peningkatan Serapan Anggaran Bankum dan Penambahan OBH


Serapan anggaran bankum periode kedua tahun 2016 dan 2017 menurut Masan mengalami peningkatan sekitar 93-95 % dari anggaran 48-an Milyar Rupiah pertahunnya. Serapan periode kedua ini meningkat pesat dari serapan periode pertama (2013-2015).


Menurutnya untuk serapan anggaran periode kedua ini sangat jauh sekali peningkatannya dari periode pertama. Serapan di tahun 2013 hanya 11%, tahun 2014 hanya 34%, dan tahun 2015, 56%. Melonjak di periode kedua mulai dari tahun pertama 2016 langsung 95 %.


Peningkatan ini menurutnya disebabkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Sehingga setiap Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum bisa dengan cepat menyampaikan semua bukti-bukti perkara OBH yang akan direimburst. Sebab peningkatan lainnya dikatakannya karena hubungan OBH dengan Kanwil cukup harmonis.


BPHN menargetkan serapan anggaran bankum tahun 2019 minimal sama dengan tahun sebelumnya atau diatas 90 %. Sedangkan untuk target jumlah OBH yang nantinya akan dinyatakan lulus verifikasi akreditasi dan bermitra dengan Kemenkumham, masih menurut Masan yaitu setiap Kabupaten minimal ada satu (OBH) di Kabupaten/Kota. "Kita jangan melihat diwilayah Sumatera dan Jawa, wilayah timur lainnya. Banyak sekali Kabupaten yang tidak ada OBH nya," ditambahkannya.


BPHN menemukan ada pemerintah daerah yang menganggarkan dalam APBD dana bankum tetapi Pemerintah Daerah bingung karena tidak ada OBH di wilayah Kabupaten/Kotanya. "(Ini salah satu sebab kenapa) Kalau bisa, target kita (BPHN) dari Jumlah OBH ini meratakan sebaran mereka (OBH). Tidak hanya melulu di Ibu Kota Provinsi. Mereka bisa membentuk cabang di Kabupaten/Kota," jelasnya lebih lanjut.


Organisasi Advokat Menyikapi Anggaran Bankum.


Organisasi Advokat menilai pengalokasian anggaran bantuan hukum harus mempertimbangkan keadilan anggaran diantara lembaga penegak hukum. Hal ini disampaikan Presiden Kongres Advokat Indonesia, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto kepada Larasonline.com (12/07/2018).


Peningkatan anggaran bankum menurut Presiden KAI bukan hanya untuk penanganan kasus, namun juga buat pendidikan, kursus Advokasi tentang Bantuan Hukum. "Itu anggarannya kalau menurut saya di perbesar. Kemudian dibandingkan Bankum 53 Milyar, coba bandingkan dengan BPJS Kesehatan. Saya rasa sangat jauh. Padahal rakyat yang membutuhkan biaya penanganan hukum juga banyak. Jadi kalau menurut saya anggaran itu terlalu kecil. Sangat terlalu kecil harus diperbesar anggaran Bankum ini, " tegas Advokat (Pemegang Sertifikat Kompetensi), Kurator, Liquidator serta Auditor Hukum.


KAI mengapresiasi tingginya serapan dana bankum tahun sebelumnya. Meskipun menurutnya masih banyak keluhan dari Advokat anggota KAI yang mengelola Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Terutama mengenai klaim (pengajuan pencairan dana bankum) agar dipercepat dan dipermudah. Selain itu distribusi perkara juga belum merata kepada setiap LBH. "Banyak hal lah yang harus dibenahi," tegasnya lagi.


Dihubungi terpisah, Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) berharap kepada BPHN atau Pemerintah terkait Bankum, agar memperhatikan, menaikkan anggaran sehingga semua pencari keadilan dapat terayomi, dapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Peningkatan anggaran juga untuk peningkatan kualitas dan kuantitas para advokat OBH yang memberikan Bantuan Hukum setiap saat setiap waktu dan tahun ke tahun. "Saya selaku Ketum Peradin itu yang saya lakukan, pembinaan peningkatan kualitas mutu dan kemampuan anggota-anggota. Mudah-mudahan (anggaran bankum periode selanjutnya) tidak lagi 40 M, (harapannya) 400 Milyar itu barangkali lebih tepat," dijelaskan Advokat Ropaun Rambe Ketua Umum Peradin kepada Larasonline.com (12/07/2018).


Peradin merupakan organisasi advokat yang saat ini mengelola 44 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan bermitra dengan BPHN. Menurut catatan Larasonline.com, Peradin menjadi OA yang mengelola OBH terakreditasi terbanyak saat ini. OBH dari Peradin dikenal dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Penyebarannya merata hampir diseluruh provinsi. Ditambahkan Advokat Ropaun Rambe, peningkatan anggaran ini perlu, karena Peradin akan menambah 300 OBH lagi untuk verifikasi akreditasi tahun 2018.


Larasonline.com juga sudah mengkonfirmasi kepada Perhimpunan Advokat Indonesia sikap organisasinya (12/07/2018) mengenai sinergi OA dengan BPHN untuk melaksanakan bantuan hukum tahun 2019. Namun sampai berita ini diturunkan Fauzie Yusuf Hasibuan dan Luhut M.P. Pangaribuan belum memberikan tanggapan sama sekali.



T#gs 405 OBH TerakreditasiBadan Pembinaan Hukum NasionalBantuan HukumKanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI JakartaMasan Nupianorganisasi bantuan hukumverifikasi dan akreditasi
Komentar
0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments